AMURANG — Setelah heboh video mesum vokalis Peterpan dan Luna Maya, kini para orangtua di Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, kembali resah atas beredarnya video mesum berjudul Luna Bethelen di kalangan remaja.
Para orangtua di Amurang khawatir anak-anak mereka yang baru beranjak dewasa terpengaruh rekaman yang terlihat sengaja dibuat oleh pelaku prianya. "Sebagai orangtua saya khawatir sebab yang namanya video seperti itu cepat sekali merebaknya dari sesama handphone yang memiliki fasilitas canggih. Takutnya anak saya diperlihatkan temanya, perilakunya nanti jadi buruk," ujar Esther (55), seorang ibu rumah tangga, Minggu (29/8/2010).
Esther semakin khawatir karena informasi yang beredar menyebutkan bahwa pelaku perempuan dalam video tersebut berasal dari Desa Bethelen, Kecamatan Tombatu, Minahasa Tenggara (Mitra), sehingga judulnya menjadi Luna Bethelen.
"Wilayah Mitra kan hanya dekat dengan Minsel, jadi takutnya satu berbuat hal seperti itu, makin lama makin banyak yang berani membuatnya di daerah kita. Jadi saya minta polisi menangkap pelakunya," ujarnya.
Hal senada dikatakan Dolvie (34), warga Kelurahan Ranomea, Amurang Timur. Dolvie mengaku sudah melihat video yang adegannya sengaja dibuat oleh si pelaku pria. "Saya sudah lihat, ini tak bisa dibiarkan karena pria itu sengaja merekam, terbukti wanitanya sempat menutup wajah," ujar Dolvie.
Ia menambahkan, Polres Minsel harus cepat mengungkap kasus tersebut, apalagi saat ini masih bulan suci Ramadhan. "Saya dengar info kalau itu dibuat di daerah Mitra, jadi Polres Minsel harus lakukan penyelidikan karena itu wilayah kepolisian mereka. Apalagi terlihat (video) sengaja direkam oleh sang pria," kata Dolvie.
Informasi yang dihimpun Tribun Manado, video berjudul Luna Bethelen tersebut berdurasi satu menit 12 detik. Gambar pria dan wanita dalam video tersebut sangat jelas, terutama sang pria yang mengenakan dua kalung. Adegan tersebut dilakukan di sebuah kamar berdinding kayu dan beratap seng.
Sementara sang wanita yang cukup cantik, berkulit putih, dan berambut lurus terlihat berusaha menutupi wajahnya. Namun, wajah sang wanita dalam video tersebut tetap terlihat dengan jelas.
Kasat Reskrim Polres Minsel AKP Apri Wibowo mewakili Kapolres Minsel mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan atas rekaman video berjudul Luna Bethelen tersebut. "Kami sementara mencarinya, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan," ujarnya.
Wibowo mengaku jajarannya belum bisa mengungkap identitas pria yang sengaja merekam adegan mesumnya.
sumber: www.kompas.com
Friday, September 3, 2010
Friday, August 13, 2010
Mamuaja Peluang Besar Jadi Gubernur
JAKARTA- Penjabat Wali Kota Manado Robby Mamuaja yang masih memegang SK Presiden sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) hampir dipastikan menjadi Gubernur Sulut sementara. Ini terjadi menyusul hari ini, Gubernur SH Sarundajang dan Wagub nonaktif Freddy H Sualang berakhir masa jabatan lima tahun, 13 Agustus 2005-13 Agustus 2010.
“Pak Robby Mamuaja akan menjadi pelaksana sementara sampai Pak Sarundajang dan Pak Djouhari Kansil dilantik pada 13 September, mengingat beliau (Robby Mamuaja) masih sebagai Sekprov yang bereselon 1,” beber sumber gedung putih. Sebab, lanjut dia, Siswa Rahmat Mokodongan masih berstatus Plt, belum definitif Sekprov, dan masih bereselon II A. Sedangkan syarat pelaksana Gubernur Sulut harus pejabat eselon 1.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang belum mau membeberkan nama. Yang pasti, siapa pelaksana Gubernur Sulut akan diumumkan Jumat (13/8), hari ini. "Saya tidak mau mendahului Mendagri. Yang jelas pelaksananya sudah ada, cuma siapa dia itu masih rahasia," kata Saut kepada wartawan, Kamis (12/8).
Namun, Saut mengisyaratkan, para sekretaris daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota berpeluang menjabat posisi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah guna mencegah kevakuman pemerintah daerah.
Jika benar demikian, Sekprov Sulut Robby Mamuaja berpeluang besar menjadi Plt? Ditanya demikian, lagi-lagi Saut menolak membocorkan nama sang Plt.
Lebih lanjut, penunjukan plt gubernur serta bupati/wali kota di Sulut tidak ada yang istimewa. Pengangkatan Plt berbeda dengan penjabat, dimana untuk pelaksana tugas hanya bersifat sementara serta tidak dapat mengambil kebijakan strategis. ”Kalau penjabat bisa mengambil keputusan. Sedangkan Plt tugasnya hanya menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kontinuitas saja,” tandas Situmorang.
Bagaimana Minsel, Minut, dan Tomohon? Informasi dihimpun, Minsel berpeluang Kepala BKD Sulut Meki Onibala, Kadis Sosial Sulut Ricky Toemandoek, dan Sekab Minsel Novi Mangangantung.
Sedangkan Minut, nama Kadis Perindag Sulut Sanny Parengkuan atau Sekkab Minut Ruddy Umboh. Tomohon sendiri besar kemungkinan tak akan berubah lagi ke Sekkot Fentje Goni mengingat Pilwako Tomohon hanya berlangsung satu putaran. “Yang Pilkadanya dua putaran, kemungkinan besar ditunjuk penjabat oleh Depdagri. Kalau satu putaran, cukup pelaksana saja,” beber sumber.
sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=72764
“Pak Robby Mamuaja akan menjadi pelaksana sementara sampai Pak Sarundajang dan Pak Djouhari Kansil dilantik pada 13 September, mengingat beliau (Robby Mamuaja) masih sebagai Sekprov yang bereselon 1,” beber sumber gedung putih. Sebab, lanjut dia, Siswa Rahmat Mokodongan masih berstatus Plt, belum definitif Sekprov, dan masih bereselon II A. Sedangkan syarat pelaksana Gubernur Sulut harus pejabat eselon 1.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang belum mau membeberkan nama. Yang pasti, siapa pelaksana Gubernur Sulut akan diumumkan Jumat (13/8), hari ini. "Saya tidak mau mendahului Mendagri. Yang jelas pelaksananya sudah ada, cuma siapa dia itu masih rahasia," kata Saut kepada wartawan, Kamis (12/8).
Namun, Saut mengisyaratkan, para sekretaris daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota berpeluang menjabat posisi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah guna mencegah kevakuman pemerintah daerah.
Jika benar demikian, Sekprov Sulut Robby Mamuaja berpeluang besar menjadi Plt? Ditanya demikian, lagi-lagi Saut menolak membocorkan nama sang Plt.
Lebih lanjut, penunjukan plt gubernur serta bupati/wali kota di Sulut tidak ada yang istimewa. Pengangkatan Plt berbeda dengan penjabat, dimana untuk pelaksana tugas hanya bersifat sementara serta tidak dapat mengambil kebijakan strategis. ”Kalau penjabat bisa mengambil keputusan. Sedangkan Plt tugasnya hanya menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kontinuitas saja,” tandas Situmorang.
Bagaimana Minsel, Minut, dan Tomohon? Informasi dihimpun, Minsel berpeluang Kepala BKD Sulut Meki Onibala, Kadis Sosial Sulut Ricky Toemandoek, dan Sekab Minsel Novi Mangangantung.
Sedangkan Minut, nama Kadis Perindag Sulut Sanny Parengkuan atau Sekkab Minut Ruddy Umboh. Tomohon sendiri besar kemungkinan tak akan berubah lagi ke Sekkot Fentje Goni mengingat Pilwako Tomohon hanya berlangsung satu putaran. “Yang Pilkadanya dua putaran, kemungkinan besar ditunjuk penjabat oleh Depdagri. Kalau satu putaran, cukup pelaksana saja,” beber sumber.
sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=72764
Sunday, August 8, 2010
Polisi Bantah, Pengeroyokan HKBP dari FPI
Polisi membantah aksi pengeroyokan jemaat gereja Huria Kisten Batak Protestan (HKBP) dilakukan oleh massa Front Pembela Islam (FPI). Menurut Kepala bidang humas polda metro jaya Komisaris besar Boy Rafli Amar aksi pengeroyokan dilakukan oleh masyarakat dan forum umat islam. "Jadi ini dilakukan bukan oleh FPI," tegasnya kepada wartawan di Jalan Puyuh Raya, Bekasi, Ahad (8/8).
Boy berjanji akan menindak tegas pelaku pengeroyokan. "Kami akan proses jika ada laporan masuk. Jadi kami masih menunggu para korban untuk melapor, setelah itu akan kami proses."
Menurut Kapolres Metro Bekasi Imam Sugianti, pihaknya sudah berusaha memberikan perlindungan kepada para jemaat gereja HKBP yang akan melakukan kebaktian dan memberi himbauan untuk tidak mendekati lokasi yang diduduki massa. "Tapi mereka (jemaat) tetap memaksa masuk," katanya.
Pertanan berlapis dari polisi nyatanya berhasil diterobos massa yang menolak keberadaan jemaat HKBP. "Tadi kami menurunkan 500 personel dari brimob, polda, dan juga polres," paparnya.
Meski polisi mengaku telah berusaha melakukan pengamanan namun, jemaat yang menjadi korban pengeroyokan massa tidak melihat tindakan perlindungan dari polisi saat kejadian.
Meryl Toruan, 22 tahun, salah satu korban mengatakan ia dipukul berkali-kali dari belakang oleh sekelompok orang beruntung, ia berhasil menyelamatkan diri atas bantuan pendeta yang menariknya dari pengeroyokan. "Di dekat saya ada polisi, tapi mereka gak melakukan apa-apa. Mereka semua diam," katanya.
Tak hanya Meryl, korban lainnya Rosdiana Batubara, 52 tahun, bahkan sempat meminta langsung kepada polisi untuk segera menangkap orang yang mengeroyoknya. "Saya dilempar pakai batu, dan kepala saya ditonjok. Saya sampai nangis-nangis teriak ke polisi 'tangkap pak tolong tangkap orang itu' tapi polisinya diam saja."
Kini, puluhan korban masih akan menunggu divisum dan rencananya mereka akan langsung ke Marrkas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk melaporkan kejadian ini.
sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/08/08/brk,20100808-269614,id.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Boy berjanji akan menindak tegas pelaku pengeroyokan. "Kami akan proses jika ada laporan masuk. Jadi kami masih menunggu para korban untuk melapor, setelah itu akan kami proses."
Menurut Kapolres Metro Bekasi Imam Sugianti, pihaknya sudah berusaha memberikan perlindungan kepada para jemaat gereja HKBP yang akan melakukan kebaktian dan memberi himbauan untuk tidak mendekati lokasi yang diduduki massa. "Tapi mereka (jemaat) tetap memaksa masuk," katanya.
Pertanan berlapis dari polisi nyatanya berhasil diterobos massa yang menolak keberadaan jemaat HKBP. "Tadi kami menurunkan 500 personel dari brimob, polda, dan juga polres," paparnya.
Meski polisi mengaku telah berusaha melakukan pengamanan namun, jemaat yang menjadi korban pengeroyokan massa tidak melihat tindakan perlindungan dari polisi saat kejadian.
Meryl Toruan, 22 tahun, salah satu korban mengatakan ia dipukul berkali-kali dari belakang oleh sekelompok orang beruntung, ia berhasil menyelamatkan diri atas bantuan pendeta yang menariknya dari pengeroyokan. "Di dekat saya ada polisi, tapi mereka gak melakukan apa-apa. Mereka semua diam," katanya.
Tak hanya Meryl, korban lainnya Rosdiana Batubara, 52 tahun, bahkan sempat meminta langsung kepada polisi untuk segera menangkap orang yang mengeroyoknya. "Saya dilempar pakai batu, dan kepala saya ditonjok. Saya sampai nangis-nangis teriak ke polisi 'tangkap pak tolong tangkap orang itu' tapi polisinya diam saja."
Kini, puluhan korban masih akan menunggu divisum dan rencananya mereka akan langsung ke Marrkas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk melaporkan kejadian ini.
sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/08/08/brk,20100808-269614,id.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
FPI (kembali) Serang Gereja: HKBP Diserang Saat Akan Beribadah
Ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) menyerang jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Indah Timur pukul 9 pagi di Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Kami belum sempat kebaktian, tiba-tiba massa FPI sudah menduduki lokasi dengan menerobos barikade polisi," kata Hendrik Siagian, pendamping jemaat gereja HKBP, Ahad (8/8).
Penyerangan massa FPI tersebut berawal saat jemaat akan melakukan kebaktian. Ratusan polisi sudah berjaga mengamankan kebaktian yang akan berlangsung itu, namun ternyata massa FPI berhasil menerobos barikade polisi. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, jemaat bermaksud membubarkan diri.
"Saat di jalan mau pulang itulah, massa FPI mengejar kami dan melakukan pemukulan. Situasi saat itu mulai rusuh. Saya melihat langsung di depan saya seorang ibu dipukuli oleh FPI," ujar Hendrik menjelaskan situasi saat itu.
Beberapa menit kemudian, massa FPI langsung membubarkan diri. Penyerangan oleh massa FPI tersebut mengakibatkan belasan jemaat luka-luka akibat pukulan. "Kebanyakan yang jadi korban adalah ibu-ibu," tandanya.
Hendrik menduga penyerangan tersebut merupakan skenario yang dibuat oleh pihak kepolisian dan FPI. Alasannya, saat massa FPI berdatangan penjagaan polisi tidak ketat. "Pagar betis polisi rapuh, tidak dalam posisi melindungi jemaat saat massa menerobos. Polisi seperti menyerah. Seharusnya kan polisi sudah mempersiapkan itu," tegas Hendrik.
Penolakan massa FPI terhadap jemaat HKBP Pondok Indah Timur sudah berlangsung cukup lama. Sebelumnya, FPI juga pernah membubarkan kebaktian yang dilakukan jemaat gereja HKBP dengan alasan tempat kebaktian yang digunakan jemaat dinilai tidak berizin.
sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/08/08/brk,20100808-269588,id.html
"Kami belum sempat kebaktian, tiba-tiba massa FPI sudah menduduki lokasi dengan menerobos barikade polisi," kata Hendrik Siagian, pendamping jemaat gereja HKBP, Ahad (8/8).
Penyerangan massa FPI tersebut berawal saat jemaat akan melakukan kebaktian. Ratusan polisi sudah berjaga mengamankan kebaktian yang akan berlangsung itu, namun ternyata massa FPI berhasil menerobos barikade polisi. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, jemaat bermaksud membubarkan diri.
"Saat di jalan mau pulang itulah, massa FPI mengejar kami dan melakukan pemukulan. Situasi saat itu mulai rusuh. Saya melihat langsung di depan saya seorang ibu dipukuli oleh FPI," ujar Hendrik menjelaskan situasi saat itu.
Beberapa menit kemudian, massa FPI langsung membubarkan diri. Penyerangan oleh massa FPI tersebut mengakibatkan belasan jemaat luka-luka akibat pukulan. "Kebanyakan yang jadi korban adalah ibu-ibu," tandanya.
Hendrik menduga penyerangan tersebut merupakan skenario yang dibuat oleh pihak kepolisian dan FPI. Alasannya, saat massa FPI berdatangan penjagaan polisi tidak ketat. "Pagar betis polisi rapuh, tidak dalam posisi melindungi jemaat saat massa menerobos. Polisi seperti menyerah. Seharusnya kan polisi sudah mempersiapkan itu," tegas Hendrik.
Penolakan massa FPI terhadap jemaat HKBP Pondok Indah Timur sudah berlangsung cukup lama. Sebelumnya, FPI juga pernah membubarkan kebaktian yang dilakukan jemaat gereja HKBP dengan alasan tempat kebaktian yang digunakan jemaat dinilai tidak berizin.
sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/08/08/brk,20100808-269588,id.html
Nahkoda Perahu Naas Ditetapkan Jadi Tersangka
MANADO -- Nahkoda perahu kayu yang ditumpangi anggota komisi III DPRRI ditetapkan menjadi tersangka. Nahkoda atas nama Alex Mahendra ditahan karena diduga lalai dalam membawa penumpang.
Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Benny Bela mengatakan Alex sudah diamankan di Mapolda Sulawesi Utara, Sabtu (7/8) malam. "Sudah dari semalam di Polda,"ujar Benny saat dihubungi wartawan, Ahad (8/8).
Menurut Benny, tersangka dituduh pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena lalai sehingga menyebabkan kematian orang lain. Berdasarkan beleid tersebut, tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Benny mengungkap tersangka tidak memberikan fasilitas life-vest (pelampung) kepada penumpang.
Peristiwa itu sendiri menyebabkan dua orang tewas. Masing-masing anggota komisi III Fraksi PDIP, Setia Permana dan isteri anggota komisi III Fraksi Partai Demokrat, Sutjipto, Wahyu Nurani.
Menurut Benny, rombongan yang terdiri dari 10 orang tersebut sampai ke Bunaken pada Sabtu (7/8) sekitar pukul 08.00 WITA. Pukul 11.00 WITA, mereka kembali dari Bunaken ke Manado. Saat kapal sudah mendekati dermaga, ombak langsung keras.
" Biasanya motorist (nahkoda) itu kalau mendekati dermaga mesin satu dimatikan. Pas dimatikan mesin mungkin mesin itu tidak mampu menahan ombak,"ujar Benny.
Benny mengatakan tidak ada peringatan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) sebelum perahu tersebut berlayar pulang ke Manado. Menurutnya, ombak di sekitar perairan Bunaken tampak tenang dan tidak menunjukkan gejala akan membesar.
Perahu berbahan kayu itu pun terhempas ke batu. Perahu, ungkap Benny, langsung pecah dan tenggelam seketika. Perahu langsung tenggelam karena kondisi fisiknya sendiri terbuka. Dua anggota rombongan yang menumpangi perahu itu tersebut pun tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. "Mereka tidak bisa berenang dan kapal itu juga tidak dilengkapi life-vest (pelampung) dan tenggelam,"ujarnya.
Benny mengatakan perahu tersebut memang buatan industri rumah tangga. Menurutnya, perahu itu bertulang kayu dan ditutup oleh bahan triplek. Setelah itu, bahan tersebut pun didempul hingga menjadi perahu.Umumnya, ungkap Benny, perahu yang berlayar ke Bunaken memang berbahan seperti itu. "Itu semua perahu di Bunaken. Modelnya panjang 5 sampai 6 meter dengan lebar 2 meter,"ujarnya.
sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/08/08/128893-nahkoda-pembawa-rombongan-komisi-iii-dpr-ditahan
Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Benny Bela mengatakan Alex sudah diamankan di Mapolda Sulawesi Utara, Sabtu (7/8) malam. "Sudah dari semalam di Polda,"ujar Benny saat dihubungi wartawan, Ahad (8/8).
Menurut Benny, tersangka dituduh pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena lalai sehingga menyebabkan kematian orang lain. Berdasarkan beleid tersebut, tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Benny mengungkap tersangka tidak memberikan fasilitas life-vest (pelampung) kepada penumpang.
Peristiwa itu sendiri menyebabkan dua orang tewas. Masing-masing anggota komisi III Fraksi PDIP, Setia Permana dan isteri anggota komisi III Fraksi Partai Demokrat, Sutjipto, Wahyu Nurani.
Menurut Benny, rombongan yang terdiri dari 10 orang tersebut sampai ke Bunaken pada Sabtu (7/8) sekitar pukul 08.00 WITA. Pukul 11.00 WITA, mereka kembali dari Bunaken ke Manado. Saat kapal sudah mendekati dermaga, ombak langsung keras.
" Biasanya motorist (nahkoda) itu kalau mendekati dermaga mesin satu dimatikan. Pas dimatikan mesin mungkin mesin itu tidak mampu menahan ombak,"ujar Benny.
Benny mengatakan tidak ada peringatan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) sebelum perahu tersebut berlayar pulang ke Manado. Menurutnya, ombak di sekitar perairan Bunaken tampak tenang dan tidak menunjukkan gejala akan membesar.
Perahu berbahan kayu itu pun terhempas ke batu. Perahu, ungkap Benny, langsung pecah dan tenggelam seketika. Perahu langsung tenggelam karena kondisi fisiknya sendiri terbuka. Dua anggota rombongan yang menumpangi perahu itu tersebut pun tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. "Mereka tidak bisa berenang dan kapal itu juga tidak dilengkapi life-vest (pelampung) dan tenggelam,"ujarnya.
Benny mengatakan perahu tersebut memang buatan industri rumah tangga. Menurutnya, perahu itu bertulang kayu dan ditutup oleh bahan triplek. Setelah itu, bahan tersebut pun didempul hingga menjadi perahu.Umumnya, ungkap Benny, perahu yang berlayar ke Bunaken memang berbahan seperti itu. "Itu semua perahu di Bunaken. Modelnya panjang 5 sampai 6 meter dengan lebar 2 meter,"ujarnya.
sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/08/08/128893-nahkoda-pembawa-rombongan-komisi-iii-dpr-ditahan
Mokodongan Berpeluang Gantikan Sarundajang
Masa jabatan Sinyo Harry Sarundajang sebagai Gubernur Sulut periode 2005-2010 akan berakhir 13 Agustus mendatang. Sulut dipastikan akan dipimpin oleh seorang Penjabat Gubernur atau Pelaksana Harian (Plh).
Peluang Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir Siswa Rahmat Mokodongan menakhodai pemerintahan di Sulut terbilang lumayan besar. Hal ini bisa terjadi jika Pemilukada gubernur hanya berlangsung satu putaran.
Namun, semua terpulang pada Menteri Dalam Negeri. Penjabat gubernur atau Plh bertugas menjalankan roda pemerintahan hingga pelantikan gubernur yang baru. Sesuai agenda tahapan Pemilukada Sulut 2010, pelantikan gubernur akan berlangsung 14 September.
"Cuma ada dua kemungkinan, dipimpin seorang Penjabat Gubernur atau Plh. Namun, tergantung dari Pemilukada Sulut sendiri. Kalau dua putaran, Mendagri kemungkinan besar akan menetapkan penjabat. Jika hanya satu putaran berarti Plh saja sebab rentang waktu antara masa jabatan berakhir dengan pelantikan gubernur baru hanya sekitar sebulan," kata Roy Tumiwa, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut kepada Tribun Manado, Sabtu (7/8/2010).
Kata Tumiwa, sesuai PP 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekda bisa diangkat menjadi Plh Gubernur. "Itu kalau hanya singkat. Kalau waktu hingga pelantikan relatif lama, maka wajib ditetapkan penjabat," katanya. Kendati begitu, Mendagri paling berhak menentukan apakah Sulut akan dipimpin Penjabat Gubernur ataukah Plh gubernur.
Semua tergantung situasi dan kondisi pemerintahan di daerah. "Tergantung Mendagri yang akan menetapkan seperti apa. Tentu saja harus sesuai aturan dan sambil mempertimbangkan kondisi di daerah," jelasnya.
Gubernur Sarundajang sendiri, sebagaimana diberitakan Tribun Manado edisi Sabtu 6 Agustus (kemarin) telah mengirimkan pemberitahuan tertulis ke Mendagri mengenai masa jabatannya yang akan berakhir 13 Agustus nanti. Selain itu, gubernur juga menyampaikan masa jabatan Bupati Minsel dan Minut yang akan berakhir 15 dan 16 Agustus.
sumber: http://tribunmanado.co.id/read/artikel/7255
Peluang Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir Siswa Rahmat Mokodongan menakhodai pemerintahan di Sulut terbilang lumayan besar. Hal ini bisa terjadi jika Pemilukada gubernur hanya berlangsung satu putaran.
Namun, semua terpulang pada Menteri Dalam Negeri. Penjabat gubernur atau Plh bertugas menjalankan roda pemerintahan hingga pelantikan gubernur yang baru. Sesuai agenda tahapan Pemilukada Sulut 2010, pelantikan gubernur akan berlangsung 14 September.
"Cuma ada dua kemungkinan, dipimpin seorang Penjabat Gubernur atau Plh. Namun, tergantung dari Pemilukada Sulut sendiri. Kalau dua putaran, Mendagri kemungkinan besar akan menetapkan penjabat. Jika hanya satu putaran berarti Plh saja sebab rentang waktu antara masa jabatan berakhir dengan pelantikan gubernur baru hanya sekitar sebulan," kata Roy Tumiwa, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut kepada Tribun Manado, Sabtu (7/8/2010).
Kata Tumiwa, sesuai PP 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekda bisa diangkat menjadi Plh Gubernur. "Itu kalau hanya singkat. Kalau waktu hingga pelantikan relatif lama, maka wajib ditetapkan penjabat," katanya. Kendati begitu, Mendagri paling berhak menentukan apakah Sulut akan dipimpin Penjabat Gubernur ataukah Plh gubernur.
Semua tergantung situasi dan kondisi pemerintahan di daerah. "Tergantung Mendagri yang akan menetapkan seperti apa. Tentu saja harus sesuai aturan dan sambil mempertimbangkan kondisi di daerah," jelasnya.
Gubernur Sarundajang sendiri, sebagaimana diberitakan Tribun Manado edisi Sabtu 6 Agustus (kemarin) telah mengirimkan pemberitahuan tertulis ke Mendagri mengenai masa jabatannya yang akan berakhir 13 Agustus nanti. Selain itu, gubernur juga menyampaikan masa jabatan Bupati Minsel dan Minut yang akan berakhir 15 dan 16 Agustus.
sumber: http://tribunmanado.co.id/read/artikel/7255
Thursday, August 5, 2010
Masa Jabatan Jefferson Rumajar Berakhir, Goni Ganti Sementara
Masa jabatan lima tahun Jefferson Rumajar SE selaku Walikota Tomohon berakhir terhitung mulai Kamis (05/08) ini, kekosongan jabatan walikota diisi Drs Ventje Goni yang merupakan Sekda Kota Tomohon. Namun status Goni bukanlah caretaker, melainkan hanya pelaksana harian (plh) saja.
Hal ini dibenarkan Plt Sekprop Sulut, Ir Rahmat Mokodongan kepada wartawan Rabu (04/08) kemarin. “Sekda Kota Tomohon akan melaksanakan tugas pemerintahan sampai ada walikota definitif yang sesuai rencana akan dilantik 14 September mendatang,” ungkap Mokodongan.
Dijelaskannya, status yang disandang Goni bukanlah caretaker sebagaimana yang dibahasakan selama ini. Sebab, caretaker diberlakukan apabila masa jabatan yang dipercayakan di atas enam bulan. “Karena jabatannya tak sampai sebulan, maka, maka gubernur hanya mengeluarkan surat penugasan kepada Goni sebagai Plh,” katanya.
Sebagai Plh, lanjut Mokodongan, Goni memiliki tugas-tugas penting yang tak dapat diabaikan, yakni tugas-tugas rutin dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana biasanya. Dan satu hal yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas dan keamanan daerah. “Meski demikian ada batas kewenangannya, Plh tidak boleh menyentuh hak-hak walikota, seperti penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas serta operasional walikota. Apalagi melakukan mutasi pejabat,” tandasnya.
Menariknya, dalam waktu dekat ini, Bupati Minut Drs Sompie Singal dan Bupati Minsel Drs RM Luntungan, pada tanggal 14 dan 16 Agustus, juga akan mengakhiri masa jabatannya. Terkait hal ini, Mokodongan mengatakan bahwa kemungkinan untuk penempatan pejabat di dua daerah tersebut, masih akan dibahas lagi.
Bukan tidak mungkin hal sama akan berlaku dengan Kota Tomohon, di mana untuk mengisi jabatan lowong hanya akan diisi seorang plh yang kemungkinan besar dari pejabat sekda setempat. Seperti diketahui, Sekda Minsel saat ini dipegang Novri Mangangantung dan Sekda Minut Rudy Umboh. Keduanya memiliki peluang mengikuti jejak Fentje Goni.
sumber: www.hariankomentar.com
Hal ini dibenarkan Plt Sekprop Sulut, Ir Rahmat Mokodongan kepada wartawan Rabu (04/08) kemarin. “Sekda Kota Tomohon akan melaksanakan tugas pemerintahan sampai ada walikota definitif yang sesuai rencana akan dilantik 14 September mendatang,” ungkap Mokodongan.
Dijelaskannya, status yang disandang Goni bukanlah caretaker sebagaimana yang dibahasakan selama ini. Sebab, caretaker diberlakukan apabila masa jabatan yang dipercayakan di atas enam bulan. “Karena jabatannya tak sampai sebulan, maka, maka gubernur hanya mengeluarkan surat penugasan kepada Goni sebagai Plh,” katanya.
Sebagai Plh, lanjut Mokodongan, Goni memiliki tugas-tugas penting yang tak dapat diabaikan, yakni tugas-tugas rutin dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana biasanya. Dan satu hal yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas dan keamanan daerah. “Meski demikian ada batas kewenangannya, Plh tidak boleh menyentuh hak-hak walikota, seperti penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas serta operasional walikota. Apalagi melakukan mutasi pejabat,” tandasnya.
Menariknya, dalam waktu dekat ini, Bupati Minut Drs Sompie Singal dan Bupati Minsel Drs RM Luntungan, pada tanggal 14 dan 16 Agustus, juga akan mengakhiri masa jabatannya. Terkait hal ini, Mokodongan mengatakan bahwa kemungkinan untuk penempatan pejabat di dua daerah tersebut, masih akan dibahas lagi.
Bukan tidak mungkin hal sama akan berlaku dengan Kota Tomohon, di mana untuk mengisi jabatan lowong hanya akan diisi seorang plh yang kemungkinan besar dari pejabat sekda setempat. Seperti diketahui, Sekda Minsel saat ini dipegang Novri Mangangantung dan Sekda Minut Rudy Umboh. Keduanya memiliki peluang mengikuti jejak Fentje Goni.
sumber: www.hariankomentar.com
Wednesday, August 4, 2010
Masa Jabatan Jefferson Rumajar Berakhir Hari Ini
Siapa yang akan menjabat sebagai Penjabat Walikota Tomohon akan terjawab, Rabu (4/8) hari ini. Gubernur Sulut, Drs Sinyo Harry Sarundajang segera akan mengumumkan nama pejabat yang dipercaya menakhodai kota bunga di masa transisi nanti. Gubernur akan menetapkan penjabat menyusul masa jabatan Jefferson Rumajar, Wali Kota Tomohon 2005-2010 yang habis hari ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Sulut, Ir Siswa Rahmat Mokodongan mengatakan, gubernur akan menetapkan nama pejabat di Tomohon. "Besar kemungkinan besok (hari ini) sebab masa jabatan Wali Kota Tomohon habis besok," jelas Mokodongan di rumah dinas gubernur Sulut, Selasa (3/8/2010).
Kendati memastikan waktu, mantan Sekda Bolmong ini tetap bergeming ketika diminta untuk menyebutkan nama. Ia memastikan, pihaknya selaku Kepala Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sulut telah menggodok sejumlah nama pejabat eselon dua dan menetapkan tiga calon. Saat ini masih menunggu surat keputusan (SK) gubernur.
"Karena belum ada SK-nya maka belum saya kasih tahu. Nanti akan ketahuan saat diumumkan. Nanti pak gubernur yang akan sampaikan, tidak etis jika kami yang menyampaikan. Pokoknya masa jabatan habis hari ini, kita langsung tetapkan dan besoknya kita isi penjabat tersebut," kata dia.
Kendati begitu, sejumlah nama yang sebelumnya mengemuka sebagai calon kuat tetap dianggap memilik peluang sama besar memegang kemudi pemerintahan di Tomohon. Sebut saja, Arnold Poli, Kaban Kesbangpol Sulut, Boyke Rompas, Kadisnakertrans dan Jeffry Korengkeng SH, Asisten I Bidang Pemeritahan.
Pengisian lowong
Berkaitan dengan itu, Mokodongan memastikan pengisian 10 jabatan lowong di lingkungan Setdaprov Sulut akan dilaksanakan sebelum tanggal 13 Agustus, sehari sebelum masa jabatan gubernur berakhir.
"Akan segera kita isi sebelum tanggal 13 bulan ini. Saat ini sudah dalam proses perurutan golongan dan kepangkatan. Pasti diisi," katanya. Dikatakan, para pejabat yang akan menempati jabatan eselon dua tersebut sifatnya definitif alias permanen.
sumber: http://tribunmanado.co.id/read/artikel/7187
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Sulut, Ir Siswa Rahmat Mokodongan mengatakan, gubernur akan menetapkan nama pejabat di Tomohon. "Besar kemungkinan besok (hari ini) sebab masa jabatan Wali Kota Tomohon habis besok," jelas Mokodongan di rumah dinas gubernur Sulut, Selasa (3/8/2010).
Kendati memastikan waktu, mantan Sekda Bolmong ini tetap bergeming ketika diminta untuk menyebutkan nama. Ia memastikan, pihaknya selaku Kepala Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sulut telah menggodok sejumlah nama pejabat eselon dua dan menetapkan tiga calon. Saat ini masih menunggu surat keputusan (SK) gubernur.
"Karena belum ada SK-nya maka belum saya kasih tahu. Nanti akan ketahuan saat diumumkan. Nanti pak gubernur yang akan sampaikan, tidak etis jika kami yang menyampaikan. Pokoknya masa jabatan habis hari ini, kita langsung tetapkan dan besoknya kita isi penjabat tersebut," kata dia.
Kendati begitu, sejumlah nama yang sebelumnya mengemuka sebagai calon kuat tetap dianggap memilik peluang sama besar memegang kemudi pemerintahan di Tomohon. Sebut saja, Arnold Poli, Kaban Kesbangpol Sulut, Boyke Rompas, Kadisnakertrans dan Jeffry Korengkeng SH, Asisten I Bidang Pemeritahan.
Pengisian lowong
Berkaitan dengan itu, Mokodongan memastikan pengisian 10 jabatan lowong di lingkungan Setdaprov Sulut akan dilaksanakan sebelum tanggal 13 Agustus, sehari sebelum masa jabatan gubernur berakhir.
"Akan segera kita isi sebelum tanggal 13 bulan ini. Saat ini sudah dalam proses perurutan golongan dan kepangkatan. Pasti diisi," katanya. Dikatakan, para pejabat yang akan menempati jabatan eselon dua tersebut sifatnya definitif alias permanen.
sumber: http://tribunmanado.co.id/read/artikel/7187
Thursday, July 29, 2010
Isu Aksi Mesum Ibu dan Anak Kandung Hebohkan Bitung
BITUNG — Isu aksi mesum antara ibu dan anak kandung yang berbuntut penanganan medis di RSUD Manembo-Nembo menjadi buah bibir masyarakat. Entah darimana asalnya, kabar tersebut dengan cepat menjadi pembicaraan warga hampir di seluruh sudut Bitung. Kabar itu menyebutkan aksi bejat itu dilakukan di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan.
Kabar ada warganya yang melakukan aksi bejat itu ditepis Camat Lembeh Selatan, Forsman Dandel SSos. Menurutnya, ia sudah mengkonfirmasikan isu itu pada Lurah Papusungan. Hasilnya sama sekali tidak ada kejadian yang menghebohkan warga itu. "Berita itu bohong dan menyesatkan," tuturnya, kemarin.
Hal senada dikatakan Kapolres Bitung AKBP Suseno Noerhandoko SiK. "Tak ada laporan dari anggota soal itu. Itu hanya isu saja," ujarnya. Pernyataan serupa dilontarkan Direktur RSUD Manembo-Nembo dr Vonni Dumingan MKes. "Sampai saat ini RSUD tidak pernah melayani pasien ibu dan anak yang disebutkan berbuat mesum sehingga harus ditolong di rumah sakit," tuturnya, sembari mengatakan banyak warga masyarakat yang menanyakan kebenaran kabar tersebut.
Yang pasti, kabar burung ini jadi pembicaraan di mana saja seperti di pusat kota, warung kopi, RSUD, hingga kantin pemkot. Kabar ini sempat mengalahkan pembicaraan sekaligus perdebatan soal pertarungan pilkada Sulut yang sudah di depan mata.
sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=71347
Kabar ada warganya yang melakukan aksi bejat itu ditepis Camat Lembeh Selatan, Forsman Dandel SSos. Menurutnya, ia sudah mengkonfirmasikan isu itu pada Lurah Papusungan. Hasilnya sama sekali tidak ada kejadian yang menghebohkan warga itu. "Berita itu bohong dan menyesatkan," tuturnya, kemarin.
Hal senada dikatakan Kapolres Bitung AKBP Suseno Noerhandoko SiK. "Tak ada laporan dari anggota soal itu. Itu hanya isu saja," ujarnya. Pernyataan serupa dilontarkan Direktur RSUD Manembo-Nembo dr Vonni Dumingan MKes. "Sampai saat ini RSUD tidak pernah melayani pasien ibu dan anak yang disebutkan berbuat mesum sehingga harus ditolong di rumah sakit," tuturnya, sembari mengatakan banyak warga masyarakat yang menanyakan kebenaran kabar tersebut.
Yang pasti, kabar burung ini jadi pembicaraan di mana saja seperti di pusat kota, warung kopi, RSUD, hingga kantin pemkot. Kabar ini sempat mengalahkan pembicaraan sekaligus perdebatan soal pertarungan pilkada Sulut yang sudah di depan mata.
sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=71347
Wednesday, July 28, 2010
Presiden Memberikan Penghargaan Kepada Gubernur SULUT Atas Prestasi Opini WTP
Jakarta - Presiden RI lewat Wakil Presiden Boediono, di Jakarta kemarin (27/07), memberikan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan kepada sejumlah daerah. Menariknya, untuk tingkat pemerintahan propinsi, Sulawesi Utara satu-satunya yang mendapatkan penghargaan WTP ini.
Menurut Boediono, anugerah penghargaan WTP merupakan harapan serta cita-cita pemerintah agar dapat diwujudkan di seluruh Indonesia. “Saya berharap di masa mendatang seluruh instansi serta pemerintah daerah dapat meraih opini WTP,” ucap Boediono dalam mengawali sambutan-nya.
Selain Pemprop Sulut, terdapat 12 kabupaten/kota lain-nya yang turut meraih penghargaan serupa, masing-masing Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Lhok Sumawe, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Sungai Penuh dan Kabupaten Tanah Datar.
Usai pelaksanaan kegiatan yang juga merupakan pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo yang langsung menggelar konperensi pers, menyatakan berbagai hal seputar remunerasi yang berujung pada peningkatan pendapatan atau take home pay bagi pegawai negeri sipil.
Dalam kesempatan itu Menkeu turut memberikan apresiasi kepada Sulut. Menurut Agus, saat ditanyakan harian ini tentang penghargaan keuangan bagi daerah, dirinya memberi apresiasi atas apa yang sudah dicapai Pemprop Sulut. “Saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang menerima WTP, khususnya Sulut yang merupakan satu-satunya propinsi. Moga-moga ini akan memotivasi pemerintah daerah lain,” tukas mantan Dirut Bank Mandiri ini.
Ia juga memastikan bahwa daerah yang berhasil dalam mengelola keuangan akan memperoleh rewards, berupa insentif anggaran bagi daerah tersebut. “Pasti ada, nanti insentif akan diberikan kepada daerah-daerah berpredikat WTP, termasuk Sulut,” tutur Agus lagi. Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang (SHS) sendiri saat dihubungi harian ini menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan bagi masyarakat Sulut.
“Ini buat rakyat Sulut,” tukas Sarundajang saat dihubungi via ponselnya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Keuangan Pemprop Sulut Praseno Hadi. Menurutnya predikat WTP dapat diraih pemprop Sulut karena adanya komitmen SHS untuk mengelola keuangan secara baik.
“Ini bisa diraih karena pak gubernur juga memiliki komitmen, kalau tidak siapapun karo keuangannya tidak mungkin terwujud,” tukas Praseno yang mengaku masih merupakan staf BPKP. Turut hadir juga dalam kegiatan yang digelar di Hotel Borobudur Intercontinental kemarin itu, Inspektorat Sulut J Karundeng dan Kepala Kantor Pemda Sulut Jakarta Ir Jemmy Kuhu.
Selain pemerintah daerah, sejumlah instansi pusat juga memperoleh penghargaan yang sama (WTP, red), di antaranya KPK, Mabes Polri, BNN, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi pemerintah lainnya.
Seperti diketahui, BPK hanya memberikan opini Wajar D-ngan Pengecualian (Qualified Opinion) kepada instansi atau pemerintah daerah yang diaudit. Beberapa daerah atau instansi yang laporan keuangannya dianggap mencurigakan biasanya mendapat opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). Opini terburuk adalah jika BPK Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). Masing-masing opini diberikan sesuai dengan kriteria tertentu yang ditemukan selama proses audit.
sumber: www.hariankomentar.com
Menurut Boediono, anugerah penghargaan WTP merupakan harapan serta cita-cita pemerintah agar dapat diwujudkan di seluruh Indonesia. “Saya berharap di masa mendatang seluruh instansi serta pemerintah daerah dapat meraih opini WTP,” ucap Boediono dalam mengawali sambutan-nya.
Selain Pemprop Sulut, terdapat 12 kabupaten/kota lain-nya yang turut meraih penghargaan serupa, masing-masing Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Lhok Sumawe, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Sungai Penuh dan Kabupaten Tanah Datar.
Usai pelaksanaan kegiatan yang juga merupakan pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo yang langsung menggelar konperensi pers, menyatakan berbagai hal seputar remunerasi yang berujung pada peningkatan pendapatan atau take home pay bagi pegawai negeri sipil.
Dalam kesempatan itu Menkeu turut memberikan apresiasi kepada Sulut. Menurut Agus, saat ditanyakan harian ini tentang penghargaan keuangan bagi daerah, dirinya memberi apresiasi atas apa yang sudah dicapai Pemprop Sulut. “Saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang menerima WTP, khususnya Sulut yang merupakan satu-satunya propinsi. Moga-moga ini akan memotivasi pemerintah daerah lain,” tukas mantan Dirut Bank Mandiri ini.
Ia juga memastikan bahwa daerah yang berhasil dalam mengelola keuangan akan memperoleh rewards, berupa insentif anggaran bagi daerah tersebut. “Pasti ada, nanti insentif akan diberikan kepada daerah-daerah berpredikat WTP, termasuk Sulut,” tutur Agus lagi. Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang (SHS) sendiri saat dihubungi harian ini menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan bagi masyarakat Sulut.
“Ini buat rakyat Sulut,” tukas Sarundajang saat dihubungi via ponselnya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Keuangan Pemprop Sulut Praseno Hadi. Menurutnya predikat WTP dapat diraih pemprop Sulut karena adanya komitmen SHS untuk mengelola keuangan secara baik.
“Ini bisa diraih karena pak gubernur juga memiliki komitmen, kalau tidak siapapun karo keuangannya tidak mungkin terwujud,” tukas Praseno yang mengaku masih merupakan staf BPKP. Turut hadir juga dalam kegiatan yang digelar di Hotel Borobudur Intercontinental kemarin itu, Inspektorat Sulut J Karundeng dan Kepala Kantor Pemda Sulut Jakarta Ir Jemmy Kuhu.
Selain pemerintah daerah, sejumlah instansi pusat juga memperoleh penghargaan yang sama (WTP, red), di antaranya KPK, Mabes Polri, BNN, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi pemerintah lainnya.
Seperti diketahui, BPK hanya memberikan opini Wajar D-ngan Pengecualian (Qualified Opinion) kepada instansi atau pemerintah daerah yang diaudit. Beberapa daerah atau instansi yang laporan keuangannya dianggap mencurigakan biasanya mendapat opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). Opini terburuk adalah jika BPK Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). Masing-masing opini diberikan sesuai dengan kriteria tertentu yang ditemukan selama proses audit.
sumber: www.hariankomentar.com
Tuesday, July 27, 2010
Manado - Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS), hari ini, Selasa (27/07) sebagaimana yang dijadwalkan akan menerima penghargaan dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penghargaan tersebut diberikan, karena Pemprop Sulut mampu menunjukkan hasil yang baik dalam mengelola keuangan daerah, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian tertinggi dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Penghargaan yang akan diberikan Presiden SBY itu, adalah hasil kerja keras Pemprop Sulut, yang telah berupaya mengelola keuangan secara bertanggung jawab, tanpa ada unsur Korupsi Kol-usi dan Nepotisme (KKN),” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprop Sulut, Drs Roy Tumiwa MPd kepada wartawan, Senin (26/07) kemarin.
“Penghargaan yang akan diberikan Presiden SBY itu, adalah hasil kerja keras Pemprop Sulut, yang telah berupaya mengelola keuangan secara bertanggung jawab, tanpa ada unsur Korupsi Kol-usi dan Nepotisme (KKN),” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprop Sulut, Drs Roy Tumiwa MPd kepada wartawan, Senin (26/07) kemarin.
Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang meraih WTP, memang menjadi kebanggaan tersendiri. Karena itu, Gubernur SHS, lanjut Tumiwa mengatakan, bahwa penghargaan tersebut sepe-nuhnya diapresiasikan pada seluruh rakyat Sulut. “Keber-hasilan Pemprop Sulut atas pengelolaan keuangan daerah ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat. Sebab, prestasi ini adalah bagian dari partisipasi seluruh rakyat,” jelasnya seraya menambahkan bahwa prestasi WTP harus terus dipertahankan terutama dalam memotivasi kabu-paten/kota yang lain untuk dapat meraih penilaian yang sama dari BPK. “Penilaian WTP akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama di tengah-tengah kondisi masyarakat yang mulai hilang ke-percayaannya terhadap pemerintah, menyusul banyaknya pejabat yang tersandung kasus-kasus korupsi. “Oleh sebab itu penilaian BPK harus kita pertahankan, antara lain dengan meningkatkan disi-plin. Artinya sekecil apapun dana yang digunakan harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya
sumber: www.hariankomentar.com
Friday, July 23, 2010
Pictures: Tomohon Internasional Flower Festival
Float Pematang Siantar (Courtesy Amelia Lontaan)
Float Kab. Cirebon (Courtesy Amelia Lontaan)
Float Kab. Bengkulu (Courtesy Amelia Lontaan)
Float Kab. Tangerang (Courtesy Amelia Lontaan)
Float Rusia (Courtesy Amelia Lontaan)
Float Vietnam (Courtesy Amelia Lontaan)
Float Korea (Courtesy Korea)
Float India (Courtesy Amelia Lontaan)
Float Malaysia (Courtesy Amelia Lontaan)
SHS: Mereka yang Langgar Hukum, Kenapa Saya Dikambinghitamkan
SHS yang dikonfirmasi wartawan di rumah dinas Gubernur di Bumi Beringin, membantah telah melakukan hal itu. “Tidak. Saya tidak pernah berbuat selaknat itu. Mungkin orang tidak tahu, belum kenal saya. Apa yang dituduhkan itu semua dusta dan bohong, dan saya tidak lakukan semuanya itu. Tapi saya ampunilah itu,” katanya saat dicegat wartawan.
Menurutnya, masyarakat pasti cerdas dan tidak mempercayai tuduhan itu. “Saya pikir masyarakat itu cerdas, dan tidak akan percaya. Saya ini sudah 40 tahun dinas, 35 tahun ada di Sulawesi Utara. Siapapun mengenal saya, dan karakter saya, sifat saya. Jaminan saya cuma itu, ya kan. Kalau saya berbuat selaknat ini, tidak mungkin. Bukan saya itu,” tegasnya dengan tenang.
Menurutnya, cara-cara seperti ini tidak layak digunakan. “Iya toh? Kalau ini ditujukan kepada saya, itu keliru. Kalau dia dengan Choel, saya tidak tahu karena saya tidak ada di situ. Dan saya kira, Pak Choel juga tidak pernah saya suruh seperti itu. Dan kalau saya dengar itu, saya telpon Pak Choel, dan Pak Choel bilang itu terbalik,” ujarnya.
Mengenai dugaan suap berupa pemberian rumah kepada Kajati Sulut seperti yang disebutkan E2L pada butir ke-9, SHS juga membantahnya. “Kalau juga saya memberi rumah kepada Pak Kajati, waduh, Pak Kajati bisa marah besar. Saya dan Pak Kajati cuma bertemu di rapat Muspida, dan Pak Kajati tidak pernah kenal dekat dengan saya. Makanya saya menyesal, kalau semua yang terjadi. Mereka yang melanggar hukum, kenapa saya mesti dikambinghitamkan,” ujar SHS sambil mengimbau kepada semua elemen untuk menjalankan proses demokrasi dengan indah.
“Dan saya katakan kepada pendukung-pendukung saya untuk tidak melayaninya. Jangan menista orang. Marilah kita berikan keindahan demokrasi. Torang samua basudara. Pilkada itu bukan segala-galanya. Tapi saya yakin, saya percaya masyarakat sudah sadar. Kalau dia tidak puas, dia ajukan ke pengadilan. Jangan main fitnah,” pesannya.
Sementara Choel yang diwawancara secara terpisah mengatakan, suatu hal yang sumir jika di era modern dengan segala keterbukaan lantas ada orang yang bisa membuat orang lain ditahan. “Sumir sekali. Adakah orang di republik yang bisa membuat orang lain ditahan. Coba kita renung-renungkan dulu, adakah orang di republik ini yang bisa membuat orang lain ditahan? Hebat betul orang itu yah, kalau dia sampai bisa seperti itu. Kemudian, menjanjikan, kalau kamu begini, kamu tidak ditahan. Bisa nggak itu kira-kira ya? Hebat betul. Coba dipikir-pikir,” urainya kepada wartawan.
Kejaksaan, lanjutnya, tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak ada delik hukumnya. “Kejaksaan bisa dituntut balik oleh tersangka. Apakah bapak-bapak di Kejaksaan itu tidak takut karirnya ke depan bisa terancam? Coba, apakah di republik ini, yang sudah modern, di tengah keterbukaan seperti ini masih ada orang yang punya kesanggupan seperti itu. Jadi jangan dibuat legenda, mitos, ada penahanan yang semena-mena seperti itu ya,” katanya.
Mengenai kesaksian tertulis E2L. Choel mengaku, tidak mau berpolemik. “Saya sebenarnya tidak mau berpolemik soal ini karena sudah kasus hukum. Dan itu harus diselesaikan secara hukum. Saya kenal Elly, tapi apa yang diutarakan bahwa saya mendatangi dia, itu tidak benar. Saya tidak pernah mendatangi Elly. Yang ada, Elly yang mendatangi saya. Elly memang selalu berusaha mendatangi saya, yah. Dan itu bisa dikonfrontir dengan Elly,” sambungnya.
Mengenai tuduhan menawarkan uang kepada E2L, katanya, bisa masuk ranah hukum baru. “Nah tuduhan mengenai uang dan lain sebagainya, itu sangat sumir. Uang siapa gitu ya. Ini sebenarnya masuk ranah hukum baru lagi karena tuduhan yang tertulis seperti itu bisa menimbulkan delik hukum yang baru terhadap dia. Tapi begini, saya tidak berniat datang ke sini untuk memperpanjang masalah seperti ini. Saya kira sudah cukup masalah kawan kita, sahabat kita, Elly, dengan masalah hukum yang dihadapi sekarang,” tuturnya.
Menurut Malaranggeng, dia akan menahan diri untuk tidak memberi komentar lebih jauh. “Tapi apa yang dikatakan, semua itu tidak benar. Saya menemui dia? Itu tidak pernah. Dia datang menemui saya, mencari saya terus? Yes, itu betul. Kalau uang? Uang siapa yang mau ditawarkan? Coba diperjelas aja, buktinya apa. Cuman saya tidak merasa perlu untuk memperpanjang masalah ini. Saya tahu Bung Elly lagi susah, gundah, tentu memikirkan banyak hal. Mungkin karena kegundahan itu sampai dia berpikir ke lain-lain. Tapi ya sudah, saya tidak memperpanjang masalah itu,” katanya dengan menambahkan, dirinya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan E2L. “Jangan lupa, Elly itu saudara saya, ada hubungan keluarga. Saya saudara dengan Elly Lasut, istri saya sepupu sekali dengan Elly,” sambungnya.
Namun, sebagai warga Negara yang taat hukum, Choel, mengaku siap jika dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. “Oh siap. Sebagai warga negara, saya, Anda atau siapapun, apabila dipanggil oleh negara atau hukum, untuk melakukan kesaksian atau apa, kita wajib penuhin,” katanya.
Hanya saja untuk menuntut E2L, menurutnya, tidak perlu. “Menuntut itu adalah hak, bukan kewajiban. Saya bisa menuntut, bisa tidak. Itu adalah hak warga negara. Saya bisa merasa dicemarkan nama baik, bisa tidak. Saya bisa melakukan penuntutan atau tidak. Saya tidak melihat waktu yang tepat sekarang untuk melakukan itu. Lagian, Anda melihat, waktu kampanye tinggal berapa hari lagi bukan. Biarlah ini selesai, dan kita fokus terhadap proses politik, proses demokrasi, karena hukum adalah proses yang berbeda, bukan satu paket,” tandasnya.
sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=70800
Wednesday, July 21, 2010
Timsus SHS-DK Bantah Tudingan Keterlibatan SHS dalam Penahanan E2L
Tim Kampanye calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menampik isu berkembang bahwa penahanan Cagub Elly Lasut telah diskenariokan dan pihaknya berada dibelakangnya.
"Tim kampanye tetap membantah isu yang melibatkan SHS, karena selama ini SHS paling setia menjunjung proses hukum," kata Koordinator Media Tim Kampanye SHS-Djouhari Kansil, Vanda Rorimpandey, saat konferensi pers di Manado, Selasa (20/7/2010).
Vanda mengatakan memang selama ini ada opini berkembang bahwa banyak kasus-kasus hukum melibatkan sejumlah kepala daerah, merupakan tindakan SHS, ini merupakan isu negatif yang merusak citra dan tidak ada bukti konkrit.
Apalagi jelang Pilkada 3 Agustus 2010 segala macam isu dan upaya kampanye hitam (black campaign) terus merebak dimana saja dan tidak mengenal tempat dan waktu.
"Pak Elly Lasut bukan kompetitornya SHS, karena Lasut bagian dari Partai Golkar yang tidak diusung partai itu sendiri, melainkan gabungan partai lain, berarti kompetitornya jelas dari siapa," katanya.
Menurutnya, hingga saat ini pasangan yang diusung Partai Demokrat, PAN, Gerindra dan PPP tetap setiap menjalankan konsolidasi guna pemenangan pilkada 3 Agustus 2010 mendatang.
"Bahkan SHS sulit membagi waktu antara jabatan Gubernur Sulut dan kegiatan kampanye, sehingga tidak ada inisiatif untuk masuk urusan politik orang lain," jelasnya.
Sebelumnya, Lasut sendiri ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut pada Selasa (20/7) karena diduga melakukan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas tahun 2006-2008 dengan kerugian negara sekitar Rp6,7 miliar di Pemkab Talaud saat menjabat Bupati.
sumber: http://tribunmanado.co.id/read/artikel/6923
"Tim kampanye tetap membantah isu yang melibatkan SHS, karena selama ini SHS paling setia menjunjung proses hukum," kata Koordinator Media Tim Kampanye SHS-Djouhari Kansil, Vanda Rorimpandey, saat konferensi pers di Manado, Selasa (20/7/2010).
Vanda mengatakan memang selama ini ada opini berkembang bahwa banyak kasus-kasus hukum melibatkan sejumlah kepala daerah, merupakan tindakan SHS, ini merupakan isu negatif yang merusak citra dan tidak ada bukti konkrit.
Apalagi jelang Pilkada 3 Agustus 2010 segala macam isu dan upaya kampanye hitam (black campaign) terus merebak dimana saja dan tidak mengenal tempat dan waktu.
"Pak Elly Lasut bukan kompetitornya SHS, karena Lasut bagian dari Partai Golkar yang tidak diusung partai itu sendiri, melainkan gabungan partai lain, berarti kompetitornya jelas dari siapa," katanya.
Menurutnya, hingga saat ini pasangan yang diusung Partai Demokrat, PAN, Gerindra dan PPP tetap setiap menjalankan konsolidasi guna pemenangan pilkada 3 Agustus 2010 mendatang.
"Bahkan SHS sulit membagi waktu antara jabatan Gubernur Sulut dan kegiatan kampanye, sehingga tidak ada inisiatif untuk masuk urusan politik orang lain," jelasnya.
Sebelumnya, Lasut sendiri ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut pada Selasa (20/7) karena diduga melakukan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas tahun 2006-2008 dengan kerugian negara sekitar Rp6,7 miliar di Pemkab Talaud saat menjabat Bupati.
sumber: http://tribunmanado.co.id/read/artikel/6923
E2L Ditahan
Pemeriksaan yang disertai penahanan terhadap Bupati Talaud, dr Elly Engelbert Lasut (E2L) oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulut Senin (20/07) pukul 10.30 WITA kemarin, memicu kemarahan ribuan massa pendukung E2L. Nama Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) turut disebut-sebut massa pendemo yang bertindak anarkis. Gubernur Sulut ini dituding sebagai orang ‘di balik layar’ atas dijebloskannya E2L ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara Malendeng.
Pascapenahanan E2L, suasana di ruas Jalan 17 Agustus, tepatnya di depan Kantor Kejati dan Gubernur Sulut, benar-benar mencekam dan ‘panas’. Massa E2L yang marah, terlihat tidak bisa mengontrol emosinya. Selain menuding Kejati Sulut tidak objektif dalam memroses hukum E2L, mereka juga menuding SHS sebagai ‘biang kerok’ penahanan tersebut. Yang disesalkan, orasi mau pun teriakan-teriakan massa sudah tidak beretika lagi.
Tak puas dengan hanya berteriak, massa kemudian mencoba merangsek ke dalam halaman Kantor Kejati Sulut yang dijaga ratusan polisi. Sementara sebagian massa mulai melempar ke arah petugas. Awalnya hanya menggunakan botol air mineral yang terbuat dari plastik, tapi kemudian ditingkatkan menggunakan batu. Lemparan diarahkan ke polisi yang bertugas menjaga Kantor Kejati.
Alhasil, sedikitnya tiga petugas cedera terkena timpukan batu. Salah satu petugas mengalami pecah bibir disertai gigi tanggal karena terkena hantaman batu yang cukup besar. Massa kemudian mencoba mendobrak pagar halaman Kejati yang terbuat dari venekel. Usaha mereka berhasil. Pagar berhasil dirobohkan dan dicabut serta dipindahkan oleh massa ke jalanan.
Pada pukul 15.15 WITA, polisi yang berada di halaman Kantor Kejati mendapatkan informasi, seorang intel mereka yang berada di kerumunan massa dipukuli. Polisi pun keluar dan naik ke trotoar. Bentrokan pun terjadi. Beberapa pendemo kemudian dilempar ke halaman Kejati dan sempat dihajar petugas kepolisian, namun dicegah rekan sesama petugas.
Sejumlah pendemo termasuk satgas dari kubu E2L mengalami luka dan berdarah, di antaranya di kepala. Petugas kesehatan dan mobil ambulans yang telah stand by di lokasi, sibuk mengobati baik polisi mau pun pendemo yang terluka.
Sejumlah massa yang dinilai melakukan tindakan anarkis dan turut memprovokasi aksi tak terpuji, langsung ditahan polisi. Awalnya diperoleh informasi, polisi menahan 12 orang namun belakangan enam, tapi kemudian kabar terakhir ada 22 orang yang ditahan untuk diperiksa.
Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Hertian Yunus ikut turun langsung ke lokasi pada pukul 16.30 WITA, namun situasi sudah terkendali.
Sementara dari lokasi rutan di Malendeng, massa E2L juga terlihat berada di sana. Jumlahnya mencapai ratusan. Namun mereka tidak diizinkan masuk. Sehingga massa hanya terkonsentrasi di jalan ring road. Hanya puluhan yang mampu mendekati rutan.
Berikut hanya keluarga dekat E2L yang bisa menemui E2L di dalam rutan. Di antaranya istri E2L, Telly Tjanggulung (T2) yang juga dikenal sebagai Bupati Minahasa Tenggara. Selain itu, putri E2L, Hillary Lasut turut menjenguk ayahnya di Malendeng.
Sementara Henny Wullur yang menjadi pasangan E2L dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, sejak di Kejati dan di Malendeng, mencoba melakukan negosiasi. Kedatangan Henny meminta E2L ditangguhkan penahanannya, terutama agar pada malamnya bisa bersama dirinya mengikuti tahapan pemi-lukada, yakni debat kandidat di gedung MIcon, di Bilangan Tanjung Batu (eks gedung Twenty One).
Sayangnya upaya Henny tak membuahkan hasil, sehingga debat calon gubernur dan wakil gubernur hanya diikutinya sendiri tadi malam.
E2L sempat menunjukkan diri di balkon Malendeng dan melambai tangan kepada massanya. Massa pun meneriakkan yel-yel dan disambut senyum E2L sambil masuk kembali ke dalam rutan. Sementara secara terpisah, guna menjawab tudingan massa E2L, kubu SHS melakukan konferensi pers kemarin. “Tuduhan miring soal keterlibatan SHS menjebloskan E2L ke tahanan tidaklah benar. Selama ini SHS paling setia menjunjung proses hukum,” tegas Koordinator Media Tim Kampanye SHS-Djouhari Kansil, Vanda Rorimpandey, Selasa (20/07) kemarin.
Diakui Vanda, saat ini telah berkembang opini bahwa kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah, selalu dikaitkan dan dituding merupakan campur tangan SHS. Itu, katanya, merupakan isu negatif yang merusak citra SHS. Ditegaskannya, sampai sekarang tidak ada bukti konkret soal tudingan tak bertanggung jawab tersebut. Ditambahkannya menjelang 3 Agustus segala macam isu dan upaya kampanye hitam (black campaign) terus merebak di mana saja dan tidak mengenal tempat dan waktu.
“E2L bukanlah kompetitor dari SHS, karena Elly yang notebene adalah kader Golkar namun maju dengan kendraan pargab. Sudah bisa dilihat siapa yang sebenarnya menjadi kompetitor beliau, tanpa maksud menuduh,” lanjut Vanda. Ditambahkannya, SHS tidak mungkin mencampuri urusan politik orang lain, karena kesibukan cagub incumbent tersebut sudah cukup banyak.
“Mengingat padatnya jadwal SHS yang selain melakukan kegiatan kampanye juga masih menjalankan roda pemerintahan sebagai Gubernur Sulut, sehingga tidak ada waktu mencampuri urusan politik orang lain,” tandasnya. Sebelumnya SHS kepada wartawan juga melakukan klarifikasi atas tudingan yang dialamatkan kepadanya. “Semua itu tidak benar. Silakan tanyai pihak penyidik,’’ tegas SHS seraya mengatakan, penyidik juga mendapatkan laporan kasus-kasus itu dari laporan BPK, bukannya dari inspektorat propinsi.
Seperti diketahui, E2L dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut sejak Februari 2010 lalu dalam dugaan kasus SPPD fiktif. Namun sejak dijadikan tersangka, baru kemarin (20 Juli) Bupati Talaud itu ditahan. Berdasarkan hasil perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), E2L ditengarai telah merugikan negara senilai Rp 7,7 miliar.
SUDAH SESUAI
Pada bagian lain, Kejaksaan Tinggi Sulut Arnold BM Angkouw SH melalui juru bicaranya Reinhard Tololiu SH menegaskan, bahwa penahanan E2L, tersangka kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas senilai Rp 7,7 miliar tahun 2006-2008 oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai aturan. “Tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap E2L dengan alasan bahwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada. Sehingga penuntut berkeyakinan bahwa nantinya E2L akan divonis bersalah di pengadilan,” tegas Tololiu.
Ia mengatakan, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut alias sudah tahap II dan giliran kewenangan Jaksa penuntut untuk menahan E2L.
“Penahanan E2L akan berlangsung selama 20 hari terhitung mulai hari ini (kemarin). Dan penahanan ini sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Hertian Yunus yang didampingi Wakapolda Sulut Carlo Tewu dan Kapoltabes Manado Kombes Pol Drs Aridan Roeroe sempat mendatangi Kantor Kejati Sulut dan menemui Angkouw.
“Kami hanya melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas di daerah ini,” tegasnya. Meski terjadi insiden di Kantor Kejati Sulut, namun Kapolda menjamin Sulut tetap aman. “Tidak ada siaga satu. Sulut tetap aman dan polisi akan terus mengamankan situasi di sini (Kejati Sulut). Saya berharap semua pihak tetap menjaga keamanan di daerah ini. Jika ada yang melakukan tindakan anarkis, maka kami tidak tindak tegas. Marilah kita bangun semangat torang samua basudara,” ajaknya
Menariknya, selama berlangsungnya tindak anarakis di halaman Kantor Kejati Sulut, sebuah helikopter terlihat terbang dan berputar-putar di atas gedung kantor Kejati.
Sementara itu, Semmy Mananoma SH selaku Penasihat Hukum E2L menyatakan hari ini pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan terhadap E2L.
“Besok (hari ini) kami akan ajukan penangguhan,” jelasnya.
Dikatakannya, sesungguhnya persoalan E2L merupakan persoalan yang sangat sederhana. Menurutnya, temuan BPK (Badan Pemeriksa Ke-uangan) yang hanya 7,7 miliar, Rp 2 miliar sudah dikembalikan pengikut E2L tiga tahun lalu. “Jadi bukan dikembalikan E2L. dan itu hanya soal kelebihan pembayaran. Dan sisanya dana Rp 5 miliar adalah anggaran bupati yang sudah dipakai klien kami untuk melakukan perjalanan dinas selang tahun 2006-2008. Secara kasat mata tidak ada dana melawan hukum. Semuanya dipertanggungjawabkan dan akan kami buktikan, itu bukan kasus pidana,” tukasnya.’
sumber: www.hariankomentar.com
Pascapenahanan E2L, suasana di ruas Jalan 17 Agustus, tepatnya di depan Kantor Kejati dan Gubernur Sulut, benar-benar mencekam dan ‘panas’. Massa E2L yang marah, terlihat tidak bisa mengontrol emosinya. Selain menuding Kejati Sulut tidak objektif dalam memroses hukum E2L, mereka juga menuding SHS sebagai ‘biang kerok’ penahanan tersebut. Yang disesalkan, orasi mau pun teriakan-teriakan massa sudah tidak beretika lagi.
Tak puas dengan hanya berteriak, massa kemudian mencoba merangsek ke dalam halaman Kantor Kejati Sulut yang dijaga ratusan polisi. Sementara sebagian massa mulai melempar ke arah petugas. Awalnya hanya menggunakan botol air mineral yang terbuat dari plastik, tapi kemudian ditingkatkan menggunakan batu. Lemparan diarahkan ke polisi yang bertugas menjaga Kantor Kejati.
Alhasil, sedikitnya tiga petugas cedera terkena timpukan batu. Salah satu petugas mengalami pecah bibir disertai gigi tanggal karena terkena hantaman batu yang cukup besar. Massa kemudian mencoba mendobrak pagar halaman Kejati yang terbuat dari venekel. Usaha mereka berhasil. Pagar berhasil dirobohkan dan dicabut serta dipindahkan oleh massa ke jalanan.
Pada pukul 15.15 WITA, polisi yang berada di halaman Kantor Kejati mendapatkan informasi, seorang intel mereka yang berada di kerumunan massa dipukuli. Polisi pun keluar dan naik ke trotoar. Bentrokan pun terjadi. Beberapa pendemo kemudian dilempar ke halaman Kejati dan sempat dihajar petugas kepolisian, namun dicegah rekan sesama petugas.
Sejumlah pendemo termasuk satgas dari kubu E2L mengalami luka dan berdarah, di antaranya di kepala. Petugas kesehatan dan mobil ambulans yang telah stand by di lokasi, sibuk mengobati baik polisi mau pun pendemo yang terluka.
Sejumlah massa yang dinilai melakukan tindakan anarkis dan turut memprovokasi aksi tak terpuji, langsung ditahan polisi. Awalnya diperoleh informasi, polisi menahan 12 orang namun belakangan enam, tapi kemudian kabar terakhir ada 22 orang yang ditahan untuk diperiksa.
Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Hertian Yunus ikut turun langsung ke lokasi pada pukul 16.30 WITA, namun situasi sudah terkendali.
Sementara dari lokasi rutan di Malendeng, massa E2L juga terlihat berada di sana. Jumlahnya mencapai ratusan. Namun mereka tidak diizinkan masuk. Sehingga massa hanya terkonsentrasi di jalan ring road. Hanya puluhan yang mampu mendekati rutan.
Berikut hanya keluarga dekat E2L yang bisa menemui E2L di dalam rutan. Di antaranya istri E2L, Telly Tjanggulung (T2) yang juga dikenal sebagai Bupati Minahasa Tenggara. Selain itu, putri E2L, Hillary Lasut turut menjenguk ayahnya di Malendeng.
Sementara Henny Wullur yang menjadi pasangan E2L dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, sejak di Kejati dan di Malendeng, mencoba melakukan negosiasi. Kedatangan Henny meminta E2L ditangguhkan penahanannya, terutama agar pada malamnya bisa bersama dirinya mengikuti tahapan pemi-lukada, yakni debat kandidat di gedung MIcon, di Bilangan Tanjung Batu (eks gedung Twenty One).
Sayangnya upaya Henny tak membuahkan hasil, sehingga debat calon gubernur dan wakil gubernur hanya diikutinya sendiri tadi malam.
E2L sempat menunjukkan diri di balkon Malendeng dan melambai tangan kepada massanya. Massa pun meneriakkan yel-yel dan disambut senyum E2L sambil masuk kembali ke dalam rutan. Sementara secara terpisah, guna menjawab tudingan massa E2L, kubu SHS melakukan konferensi pers kemarin. “Tuduhan miring soal keterlibatan SHS menjebloskan E2L ke tahanan tidaklah benar. Selama ini SHS paling setia menjunjung proses hukum,” tegas Koordinator Media Tim Kampanye SHS-Djouhari Kansil, Vanda Rorimpandey, Selasa (20/07) kemarin.
Diakui Vanda, saat ini telah berkembang opini bahwa kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah, selalu dikaitkan dan dituding merupakan campur tangan SHS. Itu, katanya, merupakan isu negatif yang merusak citra SHS. Ditegaskannya, sampai sekarang tidak ada bukti konkret soal tudingan tak bertanggung jawab tersebut. Ditambahkannya menjelang 3 Agustus segala macam isu dan upaya kampanye hitam (black campaign) terus merebak di mana saja dan tidak mengenal tempat dan waktu.
“E2L bukanlah kompetitor dari SHS, karena Elly yang notebene adalah kader Golkar namun maju dengan kendraan pargab. Sudah bisa dilihat siapa yang sebenarnya menjadi kompetitor beliau, tanpa maksud menuduh,” lanjut Vanda. Ditambahkannya, SHS tidak mungkin mencampuri urusan politik orang lain, karena kesibukan cagub incumbent tersebut sudah cukup banyak.
“Mengingat padatnya jadwal SHS yang selain melakukan kegiatan kampanye juga masih menjalankan roda pemerintahan sebagai Gubernur Sulut, sehingga tidak ada waktu mencampuri urusan politik orang lain,” tandasnya. Sebelumnya SHS kepada wartawan juga melakukan klarifikasi atas tudingan yang dialamatkan kepadanya. “Semua itu tidak benar. Silakan tanyai pihak penyidik,’’ tegas SHS seraya mengatakan, penyidik juga mendapatkan laporan kasus-kasus itu dari laporan BPK, bukannya dari inspektorat propinsi.
Seperti diketahui, E2L dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut sejak Februari 2010 lalu dalam dugaan kasus SPPD fiktif. Namun sejak dijadikan tersangka, baru kemarin (20 Juli) Bupati Talaud itu ditahan. Berdasarkan hasil perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), E2L ditengarai telah merugikan negara senilai Rp 7,7 miliar.
SUDAH SESUAI
Pada bagian lain, Kejaksaan Tinggi Sulut Arnold BM Angkouw SH melalui juru bicaranya Reinhard Tololiu SH menegaskan, bahwa penahanan E2L, tersangka kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas senilai Rp 7,7 miliar tahun 2006-2008 oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai aturan. “Tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap E2L dengan alasan bahwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada. Sehingga penuntut berkeyakinan bahwa nantinya E2L akan divonis bersalah di pengadilan,” tegas Tololiu.
Ia mengatakan, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut alias sudah tahap II dan giliran kewenangan Jaksa penuntut untuk menahan E2L.
“Penahanan E2L akan berlangsung selama 20 hari terhitung mulai hari ini (kemarin). Dan penahanan ini sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Hertian Yunus yang didampingi Wakapolda Sulut Carlo Tewu dan Kapoltabes Manado Kombes Pol Drs Aridan Roeroe sempat mendatangi Kantor Kejati Sulut dan menemui Angkouw.
“Kami hanya melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas di daerah ini,” tegasnya. Meski terjadi insiden di Kantor Kejati Sulut, namun Kapolda menjamin Sulut tetap aman. “Tidak ada siaga satu. Sulut tetap aman dan polisi akan terus mengamankan situasi di sini (Kejati Sulut). Saya berharap semua pihak tetap menjaga keamanan di daerah ini. Jika ada yang melakukan tindakan anarkis, maka kami tidak tindak tegas. Marilah kita bangun semangat torang samua basudara,” ajaknya
Menariknya, selama berlangsungnya tindak anarakis di halaman Kantor Kejati Sulut, sebuah helikopter terlihat terbang dan berputar-putar di atas gedung kantor Kejati.
Sementara itu, Semmy Mananoma SH selaku Penasihat Hukum E2L menyatakan hari ini pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan terhadap E2L.
“Besok (hari ini) kami akan ajukan penangguhan,” jelasnya.
Dikatakannya, sesungguhnya persoalan E2L merupakan persoalan yang sangat sederhana. Menurutnya, temuan BPK (Badan Pemeriksa Ke-uangan) yang hanya 7,7 miliar, Rp 2 miliar sudah dikembalikan pengikut E2L tiga tahun lalu. “Jadi bukan dikembalikan E2L. dan itu hanya soal kelebihan pembayaran. Dan sisanya dana Rp 5 miliar adalah anggaran bupati yang sudah dipakai klien kami untuk melakukan perjalanan dinas selang tahun 2006-2008. Secara kasat mata tidak ada dana melawan hukum. Semuanya dipertanggungjawabkan dan akan kami buktikan, itu bukan kasus pidana,” tukasnya.’
sumber: www.hariankomentar.com
Tuesday, July 20, 2010
Foto Bugil Manohara (Kembali) Beredar
“Itu video yang dipotong-potong dan ditempelin sama fotonya Mano. Mano mau klarifikasi. Foto itu diambil dari video yang sudah tersebar setahun yang lalu,” tegas Manohara ditemui di Gedung Trans TV, Jakarta, belum lama ini.
Dia pun meminta wartawan untuk mengingat lagi. “Wartawan sudah pernah tanyain Mano setahun yang lalu,” uliknya.
Mano menegaskan dari beberapa anatomi yang terlihat di dalam foto, itu bukanlah dirinya. Foto-foto tersebut sengaja dipotong dari video, lalu seiring kasus video porno Ariel yang sedang booming, foto tersebut dikeluarkan lagi.
“Jadi ini untuk kedua kali Mano klarifikasi tentang foto tersebut. Karena dulu bentuk video yang pernah dikeluarkan dari setahun yang lalu,” kata dia.
Manohara mengaku terganggu. Dia jadi repot karena banyak yang bertanya. Wartawan menghubunginya dan kembali bertanya.
“Tapi Mano ingat ini setahun yang lalu keluar dan Mano pernah mengklarifikasi,” kata dia.
Manohara mengatakan tidak khawatir jika foto tersebut sampai ke polisi. Apalagi dia yakin itu bukan fotonya.
“Dia (polisi) juga bisa lihat videonya bukan Mano. Saya rasa video itu juga bukan aku ya,” kilahnya.
Saat ditanya dugaan apakah foto ini sengaja disebarkan oleh orang Kelantan, Mano menegaskan tak mau ambil pusing siapa yang ingin mencemarkan namanya. “I have nothing to worry about that,” kata dia.
sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2010/07/17/33/353850/foto-foto-bugil-manohara-beredar-lagi
Rumajar Beberkan Aliran Dana Bansos Miliaran Rupiah
Tomohon - Walikota Tomohon Jefferson SM Rumajar akhirnya buka-bukaan menanggapi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kasus dugaan korupsi APBD 2006-2008.
Secara panjang lebar, politisi yang akrab disapa Epe ini membeberkan bukti pertanggungjawaban aliran dana bantuan sosial Rp 19,8 miliar. Menurutnya, dana tersebut tidak ada indikasi korupsi karena telah digunakan dan disalurkan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan atau pun memperkaya diri sebagai seorang walikota.
“Realisasi dana senilai 19,8 miliar itu memiliki bukti-bukti berkas yang jelas, bukan fiktif sebagaimana yang dituduhkan pelapor,” ujarnya. Berdasarkan data, total dana tersebut digunakan untuk TFF sebesar 11 miliar lebih, bantuan stimulus untuk kelurahan Rp 1,6 miliar, bantuan untuk kegiatan olahraga Rp 2 miliar, bantuan untuk kegiatan PKK senilai Rp 1 miliar lebih, bantuan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah Rp 1 miliar lebih, serta berbagai bantuan sosial lainnya yang disalurkan berdasarkan permohonan proposal dari berbagai organisasi kemasyarakatan. “Akumulasi dana Rp 19 miliar lebih tersebut semuanya dipakai untuk urusan publik dan memiliki bukti dokumen dan berkas bekas yang jelas,” tukas incumbent yang maju di Pilwako Tomohon ini.
Menurut Epe, selama dirinya menjadi Walikota Tomohon tidak pernah mengelola anggaran. Malahan, lanjutnya, untuk penyelenggaraan ToF 2008 yang paling tahu seluk-beluk dana tersebut mantan Sekretaris Kota Tomohon Johny Mambu yang waktu itu merupakan ketua panitia. “Saya tidak mengelola keuangan secara langsung. Bertanggung jawab jelas iya, karena sebagai walikota,” tandasnya. Meski begitu, sebagai warga negara yang baik dirinya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Namun dirinya akan mengungkapkan kebenaran fakta tersebut kepada pihak KPK, usai pelaksanaan Pemilukada Agustus mendatang.
Yang menarik, sebelum membeberkan fakta pertanggungjawab aliran dana miliaran tersebut, Epe menekankan bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK di Tomohon baru-baru ini merupakan titik puncak kulminasi serangan politik dari oknum-oknum lawan politik.
“Nuansa politik sangat besar dirasakan,” imbuhnya. Ia mengakui, selama hampir lima tahun ini, ada pihak-pihak tertentu selalu berupaya dengan berbagai cara untuk melengserkan dirinya dari kursi walikota. Di mana, kata Epe, sejak tahun pertama ia memimpin sampai tahun terakhir di masa jabatanya, dirinya selalu dilapor ke lembaga penegak hukum, mulai dari Polda, Kejaksaan, Mabes Polri bahkan hingga ke KPK.
Terkait penetapan tersangka dan semakin dekatnya hajatan Pilwako Tomohon, dirinya merasakan betapa kencangnya serangan politik terhadapnya. Namun menurutnya, bukan KPK yang salah melainkan para pelapor, karena mempraktikkan cara-cara yang tidak beretika dan bermartabat. “Harusnya bertarung secara sehat dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Saya siap memberikan kekuasaan asalkan direbut secara sehat,” pungkasnya.
SAMBOW DIPERIKSA
Sementara itu, terkait penetapan tersangka Walikota Tomohon Jefferson ‘Epe’ Rumajar, KPK semakin giat mengumpulkan data.
Upaya yang dilakukan KPK antara lain dengan memeriksa sejumlah saksi atas dugaan penyimpangan dana APBD Kota Tomohon berbandrol Rp 19,8 miliar. Hal tersebut juga dilakukan terhadap salah seorang staf keuangan Pemkot Tomohon Frans Aris Sambow yang diperiksa sebagai saksi, Senin (19/07) kemarin.
“Benar ada pemeriksaan atas nama Frans Aris Sambow,” papar Jubir KPK Johan Budi. Hanya saja, dia tidak merinci sejauh mana pemeriksaan terhadap Sambow. Johan hanya menyebutkan yang bersangkutan merupakan staf PNS Pemkot Tomohon.
Dari pantauan harian ini, Sambow menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 18.00 WIB, Sambow belum terlihat keluar dari kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. “Kalau soal waktu pemeriksaannya saya tidak tahu itu tergantung penyidik,” elak Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat ditanyakan via telepon selular.
Dari catatan harian ini, sejumlah saksi yang telah diperiksa beberapa waktu lalu antara lain Ketua DPRD Kota Tomohon, mantan Sekretaris Kota Tomohon John Mambu, first lady Tomohon, Bendahara Pemkot Evo Paat, Frans Sambow. Baik Paat mau pun Sambow telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi, sedangkan Wakil Walikota Tomohon Linneke Syennie Watoelangkouw terakhir diperiksa sebagai saksi pada Senin (12/07) pekan lalu.
sumber: www.hariankomentar.com
Secara panjang lebar, politisi yang akrab disapa Epe ini membeberkan bukti pertanggungjawaban aliran dana bantuan sosial Rp 19,8 miliar. Menurutnya, dana tersebut tidak ada indikasi korupsi karena telah digunakan dan disalurkan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan atau pun memperkaya diri sebagai seorang walikota.
“Realisasi dana senilai 19,8 miliar itu memiliki bukti-bukti berkas yang jelas, bukan fiktif sebagaimana yang dituduhkan pelapor,” ujarnya. Berdasarkan data, total dana tersebut digunakan untuk TFF sebesar 11 miliar lebih, bantuan stimulus untuk kelurahan Rp 1,6 miliar, bantuan untuk kegiatan olahraga Rp 2 miliar, bantuan untuk kegiatan PKK senilai Rp 1 miliar lebih, bantuan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah Rp 1 miliar lebih, serta berbagai bantuan sosial lainnya yang disalurkan berdasarkan permohonan proposal dari berbagai organisasi kemasyarakatan. “Akumulasi dana Rp 19 miliar lebih tersebut semuanya dipakai untuk urusan publik dan memiliki bukti dokumen dan berkas bekas yang jelas,” tukas incumbent yang maju di Pilwako Tomohon ini.
Menurut Epe, selama dirinya menjadi Walikota Tomohon tidak pernah mengelola anggaran. Malahan, lanjutnya, untuk penyelenggaraan ToF 2008 yang paling tahu seluk-beluk dana tersebut mantan Sekretaris Kota Tomohon Johny Mambu yang waktu itu merupakan ketua panitia. “Saya tidak mengelola keuangan secara langsung. Bertanggung jawab jelas iya, karena sebagai walikota,” tandasnya. Meski begitu, sebagai warga negara yang baik dirinya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Namun dirinya akan mengungkapkan kebenaran fakta tersebut kepada pihak KPK, usai pelaksanaan Pemilukada Agustus mendatang.
Yang menarik, sebelum membeberkan fakta pertanggungjawab aliran dana miliaran tersebut, Epe menekankan bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK di Tomohon baru-baru ini merupakan titik puncak kulminasi serangan politik dari oknum-oknum lawan politik.
“Nuansa politik sangat besar dirasakan,” imbuhnya. Ia mengakui, selama hampir lima tahun ini, ada pihak-pihak tertentu selalu berupaya dengan berbagai cara untuk melengserkan dirinya dari kursi walikota. Di mana, kata Epe, sejak tahun pertama ia memimpin sampai tahun terakhir di masa jabatanya, dirinya selalu dilapor ke lembaga penegak hukum, mulai dari Polda, Kejaksaan, Mabes Polri bahkan hingga ke KPK.
Terkait penetapan tersangka dan semakin dekatnya hajatan Pilwako Tomohon, dirinya merasakan betapa kencangnya serangan politik terhadapnya. Namun menurutnya, bukan KPK yang salah melainkan para pelapor, karena mempraktikkan cara-cara yang tidak beretika dan bermartabat. “Harusnya bertarung secara sehat dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Saya siap memberikan kekuasaan asalkan direbut secara sehat,” pungkasnya.
SAMBOW DIPERIKSA
Sementara itu, terkait penetapan tersangka Walikota Tomohon Jefferson ‘Epe’ Rumajar, KPK semakin giat mengumpulkan data.
Upaya yang dilakukan KPK antara lain dengan memeriksa sejumlah saksi atas dugaan penyimpangan dana APBD Kota Tomohon berbandrol Rp 19,8 miliar. Hal tersebut juga dilakukan terhadap salah seorang staf keuangan Pemkot Tomohon Frans Aris Sambow yang diperiksa sebagai saksi, Senin (19/07) kemarin.
“Benar ada pemeriksaan atas nama Frans Aris Sambow,” papar Jubir KPK Johan Budi. Hanya saja, dia tidak merinci sejauh mana pemeriksaan terhadap Sambow. Johan hanya menyebutkan yang bersangkutan merupakan staf PNS Pemkot Tomohon.
Dari pantauan harian ini, Sambow menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 18.00 WIB, Sambow belum terlihat keluar dari kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. “Kalau soal waktu pemeriksaannya saya tidak tahu itu tergantung penyidik,” elak Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat ditanyakan via telepon selular.
Dari catatan harian ini, sejumlah saksi yang telah diperiksa beberapa waktu lalu antara lain Ketua DPRD Kota Tomohon, mantan Sekretaris Kota Tomohon John Mambu, first lady Tomohon, Bendahara Pemkot Evo Paat, Frans Sambow. Baik Paat mau pun Sambow telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi, sedangkan Wakil Walikota Tomohon Linneke Syennie Watoelangkouw terakhir diperiksa sebagai saksi pada Senin (12/07) pekan lalu.
sumber: www.hariankomentar.com
Saturday, July 17, 2010
HP Disita KPK, Rumajar Sulit Berkomunikasi
Hal ini diakui sendiri wali kota pertama pilihan rakyat Tomohon ini. ”Awalnya sedikit kesulitan, tapi sudah mulai terbiasa,” terang Epe saat ditemui wartawan, Jumat (16/7) sore kemarin, di kediaman pribadi keluarga Rumajar-Montolalu di Limondok, Kelurahan Talete.
Epe mengatakan saat penyitaan KPK, dirinya disodorkan Surat Penggeledahan dan Penyitaan tertanggal 9 Juli 2010 yang ditandatangani Deputi Bidang Penindakan KPK Ade Raharja. Dalam surat tersebut dijelaskan ada 20 personil KPK yang ditugaskan untuk menggeledah dan menyita barang-barang yang diperlukan demi kepentingan penyidikan. “Kedatangan mereka saat itu cukup mendadak dan mereka langsung menunjukkan surat tugas,” sambungnya seraya menambahkan surat tugas lain untuk penyelidikan dugaan kasus korupsi APBD Tomohon 2006-2008 ditandatangani pimpinan KPK Haryono Umar tertanggal 25 Juni 2010.
Ia menambahkan, dalam surat tugas penggeledahan, ada 9 titik yang menjadi sasaran KPK. Yakni rumah kediaman pribadinya yang berada di Limondok Kelurahan Talete, Kaaten Kelurahan Matani 1, Tara-Tara 2, rumah Dinas (Rudis) di Walian 2, rumah Bendahara Umum Daerah Eduardo Paat di Kakaskasen, rumah Drs Yan Lamba Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Tomohon di Kaaten Kelurahan Matani 3, Kabid Perbendaharaan PPKAD Tomohon Frans Sambouw di Tara-Tara 3, Sekretariat Kota Tomohon hingga kantor PPKAD Tomohon yang berada di Kolongan. “KPK sudah memeriksa 9 titik tersebut untuk mencari data-data yang diperlukan,”sambungnya.
Sementara, terlepas dari status tersangka, Epe dikenal sukses menakhodai Tomohon dalam lima tahun terakhir. Ia mendapat penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono serta sukses mencetak sejumlah rekor MURI dan menduniakan Tomohon sebagai kota bunga.
Bahkan, sejak awal Epe sudah terlibat aktif terhadap terbentuknya Kota Tomohon. Data koran ini, terbitnya UU 22/1999 memberi ruang gerak bagi pemekaran wilayah serta pembentukan daerah baru. Inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan kota Tomohon.
Pada 12 Januari 2000, terbentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Minahasa untuk Membahas Pembentukan Kota Tomohon melalui SK DPRD Minahasa No. 01 Tahun 2000. Adapun, tugas Pansus waktu itu melaksanakan kajian untuk pemekaran dan rekomendasi DPRD Minahasa terhadap Tomohon.
Saat itu, terpilihlah Ketua Pansus Jefferson Rumajar, SE dan Sekretaris Dra Vonny Paat. Hingga akhirnya pada 27 Januari 2003, waktu yang dinanti nantikan pun tiba.
DPR-RI melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Sutardjo Suryoguritno menetapkan Tomohon sebagai Daerah Otonom baru. Hingga akhirnya Tomohon ditetapkan melalui UU No 10/2003 Tentang Pembentukan Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Lewat UU ini, Kota Tomohon resmi secara De Jure. UU ini kemudian disahkan Presiden RI Megawati Soekarnoputri 25 Februari 2003.
Praktis, kemerdekaan yang diberikan pusat mengantarkan duet Jefferson Rumajar dan Syennie Watulangkow memenangkan pertarungan dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako) 2005. Tapi, kemesraan duet ini tidak bertahan lama. Baik Epe maupun LSW mulai jalan sendiri-sendiri terkait kebijakan untuk membangun kota Tomohon. Tapi, di sinilah letak ujian bagi seorang Epe pria berusia 44 tahun ini, untuk membawa Tomohon ke pentas dunia.
Suami tercinta Jeanny Prestini Montolalu, SE ini terus membangun Tomohon, meskipun dalam berbagai kesempatan, dirinya mengaku seorang single fighter. Tercatat begitu banyak penghargaan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang didapatkannya terkait keberhasilan pembangunan Tomohon. Sebut saja Manggala Karya Kencana, Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Penertiban SIAK di 2007 dan Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Koperasi pada 2008 serta Pembangunan sebagai Kota Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pun Penghargaan Lencana Melati di Bidang Pramuka di 2009.
Suatu pencapaian fantastis, yang belum tentu dicapai seorang kepada daerah lainnya. Tak hanya itu, Epe juga sukses dalam berbagai program kemasyarakatan. Di antaranya, infrastruktur jalan yang sudah dihotmix hampir di 44 kelurahan, tersedianya fasilitas Puskesmas Rawat Inap standar pelayanan seperti Rumah Sakit (RS), angka Melek Huruf 15-45 tahun capai seratus persen, kota dengan status gizi terbaik dan tentunya Iven Tomohon Flower Festival 2008, dan Tomohon International Flower Festival 2010 yang membuat predikat Tomohon sebagai kota bunga membahana hingga dunia internasional.
Pun, dengan Lima rekor Museum Rekor Indonesia (MURI), yakni Rekor MURI Jumlah Penari Terbanyak 6.000 Orang (2007), Karpet Bunga Terbesar 80x50 m (2008), Untaian Bunga Terpanjang (2008) yang diperoleh lewat TFF 2008. Juga, Iven Citynet November 2009 menghasilkan rekor MURI untuk Jumlah Peserta Penanaman Pohon Terbanyak 10.000 orang dan untuk Kendaraan Hias Terbesar (float). Praktis, prestasi ini membuat Tomohon masuk dalam jajaran pengoleksi rekor MURI yang paling banyak dibanding Kabupaten/Kota di Sulut.
Tak hanya itu, untuk urusan diplomasi dalam dan luar negeri, ayahanda dari Sendy Gladys Adolvina Rumajar, Ashley Rendy Andrew Rumajar, dan Joshua Warouw Rumajar ini dikenal piawai, Betapa tidak, Calon Wali Kota partai Golkar Tomohon menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Se- Indonesia, Ketua PKB Sinode GMIM, Ketua PBSI Sulut. Sedangkan untuk luar negeri, lelaki berwibawa ini masuk dalam jajaran pengurus Citynet yang merupakan jaringan kota-kota di Asia Pasifik. Tentunya, yang masih hangat di ingatan, saat Epe melobi sejumlah negera sahabat seperti Malaysia, Rusia, Korut, Vietnam, hingga India untuk mengikuti Tournament of Flower (ToF) 23 Juli 2010.
Alhasil, iven Tomohon Flower Festival (TFF) berubah nama menjadi Tomohon International Flower Festival (TIFF) karena sudah diikuti peserta dari luar negeri. Dalam berbgai kesempatan, Epe selalu mengungkapkan pergumulan yang dilaluinya sangat terasa. Apalagi, dirinya yang sudah memakai fasilitas negara dituntut untuk mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat Tomohon. "Setiap malam saya sering bertanya-tanya apakah sudah melakukan yang terbaik untuk kota Tomohon atau tidak," terang Epe sewaktu belum mencalonkan kembali menjadi Wali Kota untuk kedua kalinya.
Menurutnya, jika masyarakat tidak merasakan denyut pembangunan kota Tomohon, akan sangat naïf ia masih ingin maju sebagai wali kota periode 2010-2015. "Kalau memang saya gagal dari kepemimpinan sebelumnya, saya harus secara gentleman mengundurkan diri dari pencalonan," sambungnya.
Namun, ketegaran seorang Epe kembali diuji seiring ditetapkannya sebagai tersangka penyalahgunaan APBD Tomohon 2006-2008. ”Saya tidak pernah berpikir untuk mundur dari pencalonan dan siap bertarung habis-habisan,” tegas Epe di hadapan massa yang menyemut di Kelurahan Tinoor saat pelantikan tim kampanye Jefferson Rumajar dan Jimmy Eman Rabu (14/7)
Edison Paulus Rumajar, sang ayah kandung terus mendukung putranya dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pria tua ini mengatakan kedatangan KPK untuk memeriksa anaknya adalah hal yang biasa bagi mereka. Pasalnya, kejadian ini sudah berulang-ulang kali terjadi seperti 2009 silam. “Apa yang dialami anak saya kental dengan muatan politik. Lawan politik sudah tidak mempunyai cara lain untuk mengalahkan Jefferson Rumajar dan Jimmy Eman,” aku pria ini seraya menambahkan hal ini merupakan bagian dari kampanye hitam lawan politik jelang masa kampanye.
Namun, bagi Eddi sapaan akrabnya, berkeyakinan kebenaran akan segera terungkap. Olehnya, ujar Eddi, biarlah masalah ini berproses sampai ditemukan titik terang kasus dugaan korupsi ini. “Biarlah dia berproses dan nanti waktu yang akan menjawab siapa yang benar,” pungkasnya.
PULANG KE JAKARTA
Pantauan koran ini, Brimob Polda Sulut sudah tidak berada di 9 titik target pemeriksaan KPK. Artinya, KPK sendiri sudah tidak lagi berada di tempat tersebut. Menanggapi hal itu, Epe menukas, ”Informasi terakhir mereka sudah berada di bandara,”.
Kantor sekretariat kota Tomohon sudah steril dari tim KPK. Para PNS sudah bekerja tanpa ketakutan. “Waktu ada KPK kita sempat gugup kerja. Tapi, syukurlah sudah tidak ada,” aku Line, salah satu staf di sekretariat, kemarin.
Selain itu, kantor sekretariat dan kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah sudah tidak mendapat pengawalan Brimob Polda Sulut yang sempat menerjunkan 27 personil, Rabu (14/7). Juga, ruangan wali kota, sekretaris kota, bendahara umum daerah, bendahara sekretariat hingga Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang sempat disegel dan terisolir sudah dibuka kembali. “Lima ruangan di atas sempat ditutup untuk kepentingan penyidikan KPK. Tapi sudah mulai berfungsi kembali,” terang Sekretaris Kota Tomohon Fentje Goni SH seraya memintakan seluruh jajaran SKPD harus kooperatif jika dimintakan keterangan dari aparat penegak hukum.
sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=70286
Dabu-Dabu Manado Menembus Moskow
Nah, menariknya, makanan khas Sulut itu kini menembus Moskow, Rusia, dan ternyata disukai. Adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow yang memperkenalkannya. KBRI bekerja sama dengan Asosiasi Gastronomy di Rusia menggelar pesta kebun bagi kalangan papan atas Negeri Beruang Putih, dan ketika itulah mereka memperkenalkan dabu-dabu.
"Ternyata hidangan khas dari Sulawesi Utara itu sangat cocok dipadukan dengan minuman anggur dan disukai," kata Counsellor di KBRI Moskow, M Aji Surya kepada koresponden ANTARA London, Jumat (16/7/2010).
Menurut Aji, acara tersebut yang dikemas dalam "Indonesia Gastronomy Evening" merupakan diplomasi perut dengan menghadirkan percampuran makanan lintas budaya.
Di bawah pohon rindang yang tumbuh di halaman bekalang KBRI Moskow, sebanyak 180 tamu menikmati acara itu yang diiringi alunan lagu-lagu keroncong dari artis Indonesia. Ini mengingatkan susasana pedesaan di Tanah Air.
Para undangan menikmati sedikitnya empat jenis minuman anggur yang dipadukan dengan kuliner Indonesia berupa otak-otak, ayam bambu, udang bambu kuning, ikan bakar dabu-dabu serta kue lampu-lampu. Suguhan minuman teh dan kopi asli Indonesia pun disajikan.
"Suasana musim panas akan terasa nikmat bila dilengkapi dengan minuman anggur plus hidangan makanan yang memiliki cita rasa tinggi," ujar salah seorang tamu yang mengaku sangat terkesan dengan acara itu. "Rasa penasaran saya terhadap Indonesia membuncah," tambahnya sambil menggigit kue lampu-lampu asal Manado.
Dubes RI untuk Rusia, Hamid Awaludin mengatakan diplomasi merupakan suatu seni memasarkan sebuah bangsa dari berbagai aspek yang dimilikinya. Di antaranya menggandeng asosiasi yang memiliki anggota tertentu plus para pihak di Indonesia yang tertarik. "If you like the food, then you like the people," ujarnya di atas panggung seraya mempromosikan tempat menyelam terbaik di dunia yang ada di Sulut.
Kegiatan promosi makanan sering dilakukan KBRI Moskow. Terakhir, awal Juli lalu dilakukan bersama beberapa negara ASEAN di salah satu hotel berbintang di ibu kota Rusia.
Makanan dipercayai memiliki daya tarik luar biasa bagi calon turis mancanegara dan tidak kalah dengan indahnya pamandangan alam dan eloknya budaya sebuah negeri.
Menurut Aji, Dinas Pariwisata Sulawesi Utara kali ini tidak hanya memboyong ahli masaknya tetapi juga beberapa penari dan penyanyinya.
Sebelum kegiatan ini, mereka juga ikut serta dalam kegiatan kuliner di tempat lain serta pertemuan dengan pengelola jasa wisata Rusia.
"Kalau sudah ke luar negeri, kita mesti berpromosi dengan mengerahkan segala upaya," ujar Kadis Pariwata dan Kebudayaan Sulut, Fredrik D. Rotinsulu.
sumber: http://tribunmanado.co.id/read/artikel/6779
Friday, July 16, 2010
Ketua KPK: Terbuka Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi di Tomohon
JAKARTA— Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar alias Epe sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan penyimpangan dana APBD berbanderol Rp19,8 miliar. Menyusul dengan terus dikembangkannya penyidikan kasus korupsi tersebut. “Penyidikan masih terus dilakukan, termasuk pengembangan kasusnya. Jadi meski sudah ada tersangkanya, KPK belum menutup kasus ini,” kata Jubir KPK Johan Budi SP, kemarin.
Ditanya apakah ada kemungkinan munculnya tersangka baru, menurut Johan, bisa saja terjadi. Dari penyidikan sampai persidangan, akan muncul fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan dan diperoleh data siapa-siapa ikut andil dalam kasus korupsi tersebut. “Dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor kan nyata disebut, siapa saja baik perseorangan maupun bersama-sama yang turut membantu memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara bisa dijerat dengan pidana,” terangnya.
Hanya saja, lanjut Johan, yang ditangani KPK hanya penyelenggara negara saja. Di luar itu, kasusnya ditangani Kepolisian atau Kejaksaan. “Meski tidak bisa memperkarakan, tapi dari hasil rekomendasi KPK, Kepolisan maupun Kejaksaan bisa melanjutkan penyidikannya,” tuturnya.
Ditanya kapan Epe diperiksa, lagi-lagi Johan mengatakan, tergantung jadwal penyidik. “Penyidik yang tahu jadwalnya. Lagipula tim kita kan masih di Tomohon melanjutkan penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti yang ada.”
Sumber harian Manado Post, menyebutkan, kemungkinan pekan depan Epe akan diperiksa di KPK. Pemeriksaan di Jakarta ini dengan alasan efisiensi dan mempermudah pemeriksaan. Mengingat jarak Manado-Jakarta cukup jauh. Apalagi setelah status tersangka, biasanya pemeriksaan digenjot penyidik KPK karena adanya batasan waktu penyidikan sesuai UU Tipikor.
Sementara, Rabu (14/7) dan Kamis (15/7) sembilan titik sesuai surat penugasan telah digeledah KPK. Kemarin, giliran rumah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Drs Yan Lamba di Kaaten Matani dan rumah Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharan Frans Sambouw di Taratara yang digeledah. Masing-masing rumah digeledah oleh 5 anggota KPK pada pukul 15:00 Wita dan berakhir pukul 16:00 Wita.
Sejumlah ruangan di dua rumah tersebut diperiksa untuk mencari berkas dan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan data Bantuan Sosial. Pihak Lamba dan Sambouw sendiri terlihat kooperatif.
Usai melakukan penggeledahan, kedua tim kembali ke kantor wali kota pada pukul 16:30 Wita dan bergabung dengan tim KPK yang sementara menggeledah ruangan sekretaris kota dan Dinas PPKAD sejak pagi pukul 09:00 Wita.
Sama dengan Rabu (14/7), pengamanan sangat ketat. Di luar kantor wali kota, terlihat puluhan personil Brimob berseragam hitam lengkap dengan senjata laras panjang. Terlihat tiga Toyota Innova hitam bernomor polisi L 1646 CI, DB 728 dan DB 2007 QC diparkir di depan kantor wali kota. Sedangkan dua truk Brimob berplat 1538 XV dan 1347 diparkir di sisi kiri kantor wali kota.
Sementara, terlihat juga mobil dinas Wakil Wali Kota Syennie Watoelangkow DB 5 G diparkir di sebelah kiri kantor wali kota yang berdekatan dengan bangunan Bagian Humas dan Bagian Umum. Kemarin siang, Syennie ada di kantor wali kota. “Saya menghargai proses yang dilakukan KPK di kantor wali kota. Ini merupakan proses hukum yang harus dihargai,” kata Syennie kemarin sebelum meninggalkan kantor wali kota pukul 13:50 Wita.
Syennie lantas mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi. “Biarlah ini mengalir dan tentunya kita harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah,” katanya.
Ketika ditanya apakah ruangannya juga di geledah, menurut Syennie, dirinya tidak tahu. Namun menurut Ketua Partai Demokrat (PD) Sulut, ruangannya mungkin tidak. Sebab, sejumlah berkas dilihatnya kemarin saat masuk masih tampak rapih. Apa yang dilakukannya kemarin, kata Watoelangkow, dirinya membaca sejumlah tembusan surat-surat ke pihaknya. Syennie ikut membantah dirinya mengintip adanya penggeledahan di rumah Epe di Taratara.
Saat KPK menggeledah ruangan sekretaris kota maupun kantor PPKAD, Epe mendapat kunjungan pendeta-pendeta GMIM dari Wilayah Kakaskasen kira-kira pukul 11:00 Wita. Dengan mengenakan kaos putih celana abu-abu, Epe yang duduk di sofa cokelat tampak serius mendengarkan Firman Tuhan. Sesekali terlihat dia mengusap keringat di dahi, pipi serta mata.
Dia serius mendengarkan kata demi kata yang dibawakan pengkhotbah. Usai Firman Tuhan, dilanjutkan doa untuk memberi kekuatan kepada Epe yang ditetapkan tersangka oleh KPK.
Pukul 13:30 Wita, ibadah selesai dan dilanjutkan makan siang di ruangan lantai dua rumah panggung yang dipenuhi pendukungnya. “Saya hormati proses yang ada. Saya belum akan berkomentar banyak,” katanya kemarin yang didampingi sejumlah kader PG Tomohon serta Plt Sekretaris Kota Drs Fentje Goni.
GO INTERNATIONAL
Sementara, meski telah ditetapkannya sebagai tersangka penyalahgunaan APBD 2006-2008, tak membuat Epe patah semangat. ”Saya tidak akan mundur dan tetap fight dalam pencalonan,” tegas Epe di hadapan massa yang menyemut di Kelurahan Tinoor saat pelantikan tim kampanye Jefferson Rumajar dan Jimmy Eman, Rabu (14/7).
Sekadar referensi, Epe boleh dikata sukses mengangkat pembangunan Tomohon sampai dikenal dunia. Epe adalah ketua panitia pembentukan Kota Tomohon yang dimekarkan 27 Januari 2003 lewat UU No 10 Tahun 2003. Banyak gebrakan dilakukannya untuk Tomohon.
Sebut saja iven Tomohon Flower Festival 2008. Lewat iven ini bunga jadi punya nilai jual tinggi sampai dikenal di dunia internasional. Bukan hanya itu, kepemimpinan Epe membuat pertumbuhan ekonomi terdongkrak. Tahun 2007 hanya 5,40 persen menjadi 7,58 persen di 2008. Pendapatan per kapita juga ikut terdongrak dari Rp6,2 juta hingga menembus Rp7 juta.
Ini ditunjang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp256,2 M selang 2006-2010 membuat infrastruktur seperti jalan, Puskesmas, hingga sekolah-sekolah terbangun dan berdiri megah di kota bunga.
Contohnya saja Puskesmas yang sudah sampai melayani rawat inap dengan kualitas pelayanan yang baik. Seluruh SD di Tomohon pun sudah terenovasi sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih nyaman.
Paling menonjol tentunya, jalan-jalan yang ada di Tomohon hampir semua dihotmix. Pemerintah Kota berhasil mengaspal jalan hingga 100 persen. Tak pelak, Survey Center For Strategic International Studies (CSIS) menyatakan Pemkot berhasil membangun kota Tomohon terkait dengan aspek infrastruktur terutama jalan.
Seperti pernah dipaparkan Teguh Yudo Wicaksono MA, peneliti CSIS bahwa ketersediaan infrastruktur jalan di Tomohon, hanya bisa tersaingi Manado dan Bitung. Bahkan, untuk ketersediaan Puskesmas hampir menjangkau di seluruh pelosok kelurahan.
Karenanya, tegas Wicaksono, tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, infrastruktur, fasilitas kesehatan, listrik, dan jalan serta perasaan aman, cukup tinggi di kisaran 70-90 persen. Alhasil, tingkat kepuasan masyarakat kota bunga terhadap kinerja Pemkot Tomohon, sungguh mengesankan.
Survey CSIS yang merupakan sebuah lembaga independen, menorehkan angka rata-rata sebesar 90%. Epe pun membuktikan visi dan misi untuk membangun kota Tomohon terbukti. Memimpin kota bunga sejak 2005, sudah diletakkan dasar-dasar kota bunga menjadi kota yang maju dan mandiri.
Tak hanya itu. Sederet penghargaan prestasi dan rekor sudah berhasil diciptakan Tomohon. Paling fenomenal Tomohon dikenal di level nasional dan internasional karena ada lima rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Yakni Rekor MURI Penari Terbanyak 6.000 Orang (2007), Karpet Bunga Terbesar 80x50 m (2008), Untaian Bunga Terpanjang (2008). Untuk Karpet Bunga dan Untaian Bunga diperoleh lewat TFF 2008, Juga iven Citynet pada November 2009 menghasilkan rekor MURI untuk Jumlah Peserta Penanaman Pohon Terbanyak 10.000 orang. Kendaraan Hias Terbesar (float).
Yang lebih membanggakan dari segi Sumber Daya Manusia. Pasalnya untuk angka melek huruf khususnya usia 15-45 tahun telah mencapai seratus persen. Meski begitu, dia sering dihantam aksi black campaign (kampanye hitam-red). Malahan, menurut pengakuan lelaki murah senyum ini, ia sudah empat kali mengalami aksi black campaign. Kampanye hitam dilakukan dalam bentuk selebaran gelap yang beredar di kota Tomohon, terkait dugaan korupsi sang Walikota.
sumber: www.mdopost.com
Ditanya apakah ada kemungkinan munculnya tersangka baru, menurut Johan, bisa saja terjadi. Dari penyidikan sampai persidangan, akan muncul fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan dan diperoleh data siapa-siapa ikut andil dalam kasus korupsi tersebut. “Dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor kan nyata disebut, siapa saja baik perseorangan maupun bersama-sama yang turut membantu memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara bisa dijerat dengan pidana,” terangnya.
Hanya saja, lanjut Johan, yang ditangani KPK hanya penyelenggara negara saja. Di luar itu, kasusnya ditangani Kepolisian atau Kejaksaan. “Meski tidak bisa memperkarakan, tapi dari hasil rekomendasi KPK, Kepolisan maupun Kejaksaan bisa melanjutkan penyidikannya,” tuturnya.
Ditanya kapan Epe diperiksa, lagi-lagi Johan mengatakan, tergantung jadwal penyidik. “Penyidik yang tahu jadwalnya. Lagipula tim kita kan masih di Tomohon melanjutkan penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti yang ada.”
Sumber harian Manado Post, menyebutkan, kemungkinan pekan depan Epe akan diperiksa di KPK. Pemeriksaan di Jakarta ini dengan alasan efisiensi dan mempermudah pemeriksaan. Mengingat jarak Manado-Jakarta cukup jauh. Apalagi setelah status tersangka, biasanya pemeriksaan digenjot penyidik KPK karena adanya batasan waktu penyidikan sesuai UU Tipikor.
Sementara, Rabu (14/7) dan Kamis (15/7) sembilan titik sesuai surat penugasan telah digeledah KPK. Kemarin, giliran rumah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Drs Yan Lamba di Kaaten Matani dan rumah Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharan Frans Sambouw di Taratara yang digeledah. Masing-masing rumah digeledah oleh 5 anggota KPK pada pukul 15:00 Wita dan berakhir pukul 16:00 Wita.
Sejumlah ruangan di dua rumah tersebut diperiksa untuk mencari berkas dan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan data Bantuan Sosial. Pihak Lamba dan Sambouw sendiri terlihat kooperatif.
Usai melakukan penggeledahan, kedua tim kembali ke kantor wali kota pada pukul 16:30 Wita dan bergabung dengan tim KPK yang sementara menggeledah ruangan sekretaris kota dan Dinas PPKAD sejak pagi pukul 09:00 Wita.
Sama dengan Rabu (14/7), pengamanan sangat ketat. Di luar kantor wali kota, terlihat puluhan personil Brimob berseragam hitam lengkap dengan senjata laras panjang. Terlihat tiga Toyota Innova hitam bernomor polisi L 1646 CI, DB 728 dan DB 2007 QC diparkir di depan kantor wali kota. Sedangkan dua truk Brimob berplat 1538 XV dan 1347 diparkir di sisi kiri kantor wali kota.
Sementara, terlihat juga mobil dinas Wakil Wali Kota Syennie Watoelangkow DB 5 G diparkir di sebelah kiri kantor wali kota yang berdekatan dengan bangunan Bagian Humas dan Bagian Umum. Kemarin siang, Syennie ada di kantor wali kota. “Saya menghargai proses yang dilakukan KPK di kantor wali kota. Ini merupakan proses hukum yang harus dihargai,” kata Syennie kemarin sebelum meninggalkan kantor wali kota pukul 13:50 Wita.
Syennie lantas mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi. “Biarlah ini mengalir dan tentunya kita harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah,” katanya.
Ketika ditanya apakah ruangannya juga di geledah, menurut Syennie, dirinya tidak tahu. Namun menurut Ketua Partai Demokrat (PD) Sulut, ruangannya mungkin tidak. Sebab, sejumlah berkas dilihatnya kemarin saat masuk masih tampak rapih. Apa yang dilakukannya kemarin, kata Watoelangkow, dirinya membaca sejumlah tembusan surat-surat ke pihaknya. Syennie ikut membantah dirinya mengintip adanya penggeledahan di rumah Epe di Taratara.
Saat KPK menggeledah ruangan sekretaris kota maupun kantor PPKAD, Epe mendapat kunjungan pendeta-pendeta GMIM dari Wilayah Kakaskasen kira-kira pukul 11:00 Wita. Dengan mengenakan kaos putih celana abu-abu, Epe yang duduk di sofa cokelat tampak serius mendengarkan Firman Tuhan. Sesekali terlihat dia mengusap keringat di dahi, pipi serta mata.
Dia serius mendengarkan kata demi kata yang dibawakan pengkhotbah. Usai Firman Tuhan, dilanjutkan doa untuk memberi kekuatan kepada Epe yang ditetapkan tersangka oleh KPK.
Pukul 13:30 Wita, ibadah selesai dan dilanjutkan makan siang di ruangan lantai dua rumah panggung yang dipenuhi pendukungnya. “Saya hormati proses yang ada. Saya belum akan berkomentar banyak,” katanya kemarin yang didampingi sejumlah kader PG Tomohon serta Plt Sekretaris Kota Drs Fentje Goni.
GO INTERNATIONAL
Sementara, meski telah ditetapkannya sebagai tersangka penyalahgunaan APBD 2006-2008, tak membuat Epe patah semangat. ”Saya tidak akan mundur dan tetap fight dalam pencalonan,” tegas Epe di hadapan massa yang menyemut di Kelurahan Tinoor saat pelantikan tim kampanye Jefferson Rumajar dan Jimmy Eman, Rabu (14/7).
Sekadar referensi, Epe boleh dikata sukses mengangkat pembangunan Tomohon sampai dikenal dunia. Epe adalah ketua panitia pembentukan Kota Tomohon yang dimekarkan 27 Januari 2003 lewat UU No 10 Tahun 2003. Banyak gebrakan dilakukannya untuk Tomohon.
Sebut saja iven Tomohon Flower Festival 2008. Lewat iven ini bunga jadi punya nilai jual tinggi sampai dikenal di dunia internasional. Bukan hanya itu, kepemimpinan Epe membuat pertumbuhan ekonomi terdongkrak. Tahun 2007 hanya 5,40 persen menjadi 7,58 persen di 2008. Pendapatan per kapita juga ikut terdongrak dari Rp6,2 juta hingga menembus Rp7 juta.
Ini ditunjang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp256,2 M selang 2006-2010 membuat infrastruktur seperti jalan, Puskesmas, hingga sekolah-sekolah terbangun dan berdiri megah di kota bunga.
Contohnya saja Puskesmas yang sudah sampai melayani rawat inap dengan kualitas pelayanan yang baik. Seluruh SD di Tomohon pun sudah terenovasi sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih nyaman.
Paling menonjol tentunya, jalan-jalan yang ada di Tomohon hampir semua dihotmix. Pemerintah Kota berhasil mengaspal jalan hingga 100 persen. Tak pelak, Survey Center For Strategic International Studies (CSIS) menyatakan Pemkot berhasil membangun kota Tomohon terkait dengan aspek infrastruktur terutama jalan.
Seperti pernah dipaparkan Teguh Yudo Wicaksono MA, peneliti CSIS bahwa ketersediaan infrastruktur jalan di Tomohon, hanya bisa tersaingi Manado dan Bitung. Bahkan, untuk ketersediaan Puskesmas hampir menjangkau di seluruh pelosok kelurahan.
Karenanya, tegas Wicaksono, tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, infrastruktur, fasilitas kesehatan, listrik, dan jalan serta perasaan aman, cukup tinggi di kisaran 70-90 persen. Alhasil, tingkat kepuasan masyarakat kota bunga terhadap kinerja Pemkot Tomohon, sungguh mengesankan.
Survey CSIS yang merupakan sebuah lembaga independen, menorehkan angka rata-rata sebesar 90%. Epe pun membuktikan visi dan misi untuk membangun kota Tomohon terbukti. Memimpin kota bunga sejak 2005, sudah diletakkan dasar-dasar kota bunga menjadi kota yang maju dan mandiri.
Tak hanya itu. Sederet penghargaan prestasi dan rekor sudah berhasil diciptakan Tomohon. Paling fenomenal Tomohon dikenal di level nasional dan internasional karena ada lima rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Yakni Rekor MURI Penari Terbanyak 6.000 Orang (2007), Karpet Bunga Terbesar 80x50 m (2008), Untaian Bunga Terpanjang (2008). Untuk Karpet Bunga dan Untaian Bunga diperoleh lewat TFF 2008, Juga iven Citynet pada November 2009 menghasilkan rekor MURI untuk Jumlah Peserta Penanaman Pohon Terbanyak 10.000 orang. Kendaraan Hias Terbesar (float).
Yang lebih membanggakan dari segi Sumber Daya Manusia. Pasalnya untuk angka melek huruf khususnya usia 15-45 tahun telah mencapai seratus persen. Meski begitu, dia sering dihantam aksi black campaign (kampanye hitam-red). Malahan, menurut pengakuan lelaki murah senyum ini, ia sudah empat kali mengalami aksi black campaign. Kampanye hitam dilakukan dalam bentuk selebaran gelap yang beredar di kota Tomohon, terkait dugaan korupsi sang Walikota.
sumber: www.mdopost.com
KPK Geledah Rumah "Pemegang Uang" Pemkot Tomohon
Tomohon - Setelah menggeledah kantor dan kediaman Walikota Tomohon, Kamis (15/07) kemarin penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan penggeledahan terhadap rumah pejabat ‘pemegang uang’ di Pemkot Tomohon. Mereka adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Drs Jan Lamba serta Kabid Perbendaharaan DPPKAD Kota Tomohon, Frans Sambouw.
Dari kediaman Lamba di Kelurahan Matani I Kaaten dan rumah milik Frans Sambow di Kelurahan Tara-Tara, tim KPK berhasil menyita dan membawa pulang sejumlah dokumen. Sayangnya, tidak ada keterangan resmi yang dilontarkan tim penyidik tersebut. Penyidik malah meminta wartawan tidak mengganggu mereka.
“Sebentar kita masih kerja. Jangan ganggu dulu,” tegas seorang penyidik ketika dicegat sejumlah wartawan, siang kemarin, ketika hendak memasuki rumah Drs Jan Lamba. Penggeledahan di rumah kedua pejabat pemegang kas ini, terjadi bersamaan yakni sekitar pukul 11.00 WITA. Tim KPK pun dibagi dua, di mana masing-masing tim terdiri dari tujuh orang penyidik.
Selain kedua rumah tersebut, penggeledahan juga masih terjadi di Kantor Walikota Tomohon, di Kelurahan Kolongan I Tomohon Tengah dan rumah pribadi walikota, di Kelurahan Matani I Tomohon Timur. Hasil penggeledahan belum dapat dipastikan, karena hingga berita ini diturunkan, tim KPK masih melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang diperiksa tersebut.
Sementara Sekkot Tomohon, Fentje D Goni SH mengatakan, pihaknya tetap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan tim KPK. Menurutnya, pemeriksaan KPK ini merupakan hal yang biasa, terlebih untuk memperlancar proses yang dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi. ”Kami tetap kooperatif,” kata Goni. Hanya saja menurut Goni, ada beberapa hal yang di luar dugaan terjadi dalam pemeriksaan hingga Kamis kemarin. “Pemeriksaan pertama saya bersama pak Jan Lamba hampir tiga jam ‘disekap’ di ruangan. KPK menekan untuk memberikan laporan. Yang pasti kami memberikan data yang akurat,” tuturnya seraya mengatakan, saat pemeriksaan dilakukan, ruangannya dijadikan homebase.
SUPPORT
Pada bagian lain, rasa simpati disertai dukungan warga gereja, terutama dari kalangan Pria/Kaum Bapa GMIM kepada, Pnt Jefferson SM Ru-majar SE, terbilang besar.
Pimpinan Kompelka P/KB Sinode GMIM melalui Wakil Ketua Pnt Djendri A Keintjem, SH MH, Sekretaris Ir Stefanus BAN Liow, Wasek Pnt Drs Edyson M Masengi ME, Wakil Bendahara, Pnt Drs Rein Tumilaar dan Korbid Pendidikan Politik Pnt Herwin Malonda, MPd memberikan support moral kepada Ketua PKB GMIM itu. “Meski sedang menghadapi proses hukum, namun rasa simpati disertai dukungan warga dari kalangan Pria/Kaum Bapa GMIM kepada Pnt Jefferson SM Rumajar SE terbilang besar,” ungkap Wakil Ketua Pnt Djendri A Keintjem SH MH dan Sekretaris Ir Stefanus BAN Liow yang diamini pengurus lainnya. Keintjem dan Liow didampingi Ketua dan Sekretaris P/KB GMIM Rayon Tomohan Pnt Drs Johny Runtuwene dan Pnt Tonny Salawati mengimbau dan menyerukan, agar dua ratusan ribu warga P/KB GMIM yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Sulut untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Kami mengajak sebagai warga gereja dan negara, P/KB GMIM harus mengalirkan kesejukan dan keteduhan di tengah gelombang suasana yang penuh prasangka, seraya bersabar untuk kita melihat perkembangan ke depan,’’ papar mereka.
Ditambahkan mereka juga, bahwa warga P/KB GMIM merasa salut dan bangga kepada ketuanya, sekali pun tak dapat dipungkiri menghadapi pergumulan dan pencobaan, namun Jefferson Rumajar tetap terlihat tabah dan tegar, antara lain dengan tetap melakukan aktivitas, baik di pemerintahan, kemasyarakatan, politik dan pelayanan gereja.
Bahkan kemarin, kalangan pendeta yang bertugas di Wilayah Kakaskasen, menggelar ibadah bersama. Ibadah yang dipimpin, Pdt Wowowar-Turang selaku Ketua BPMJ GMIM Petra Kinilow itu berlangsung khusyuk dan penuh suka cita. Mereka pun mendoakan kandidat Walikota Tomohon itu untuk tetap tabah dalam berjuang menghadapi cobaan. “Keluarga harus tegar, tabah dan berdoa, karena kekuatan orang percaya dalam menghadapi cobaan hanyalah berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan,’’ pesan Pdt Wowowar-Turang dalam khotbahnya. Meski terlihat begitu terpukul dengan cobaan yang dialaminya saat ini, namun Jefferson Rumajar yang saat itu berstelan kaos T-shirt putih dan celana jeans cokelat, mengikuti secara khusyuk siraman rohani dan doa para hamba Tuhan. Dalam ibadah tersebut, kandidat yang begitu dijagokan pada pemilukada tahun ini didampingi istri tercinta dan ketiga anaknya. Tampak juga kedua orangtua Epe serta para pendukung dan tim pemenangan pasangan JSMR-JFE. Pada ibadah tersebut, Epe belum berkomentar, termasuk melakukan imbauan kepada pendukungnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Dari kediaman Lamba di Kelurahan Matani I Kaaten dan rumah milik Frans Sambow di Kelurahan Tara-Tara, tim KPK berhasil menyita dan membawa pulang sejumlah dokumen. Sayangnya, tidak ada keterangan resmi yang dilontarkan tim penyidik tersebut. Penyidik malah meminta wartawan tidak mengganggu mereka.
“Sebentar kita masih kerja. Jangan ganggu dulu,” tegas seorang penyidik ketika dicegat sejumlah wartawan, siang kemarin, ketika hendak memasuki rumah Drs Jan Lamba. Penggeledahan di rumah kedua pejabat pemegang kas ini, terjadi bersamaan yakni sekitar pukul 11.00 WITA. Tim KPK pun dibagi dua, di mana masing-masing tim terdiri dari tujuh orang penyidik.
Selain kedua rumah tersebut, penggeledahan juga masih terjadi di Kantor Walikota Tomohon, di Kelurahan Kolongan I Tomohon Tengah dan rumah pribadi walikota, di Kelurahan Matani I Tomohon Timur. Hasil penggeledahan belum dapat dipastikan, karena hingga berita ini diturunkan, tim KPK masih melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang diperiksa tersebut.
Sementara Sekkot Tomohon, Fentje D Goni SH mengatakan, pihaknya tetap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan tim KPK. Menurutnya, pemeriksaan KPK ini merupakan hal yang biasa, terlebih untuk memperlancar proses yang dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi. ”Kami tetap kooperatif,” kata Goni. Hanya saja menurut Goni, ada beberapa hal yang di luar dugaan terjadi dalam pemeriksaan hingga Kamis kemarin. “Pemeriksaan pertama saya bersama pak Jan Lamba hampir tiga jam ‘disekap’ di ruangan. KPK menekan untuk memberikan laporan. Yang pasti kami memberikan data yang akurat,” tuturnya seraya mengatakan, saat pemeriksaan dilakukan, ruangannya dijadikan homebase.
SUPPORT
Pada bagian lain, rasa simpati disertai dukungan warga gereja, terutama dari kalangan Pria/Kaum Bapa GMIM kepada, Pnt Jefferson SM Ru-majar SE, terbilang besar.
Pimpinan Kompelka P/KB Sinode GMIM melalui Wakil Ketua Pnt Djendri A Keintjem, SH MH, Sekretaris Ir Stefanus BAN Liow, Wasek Pnt Drs Edyson M Masengi ME, Wakil Bendahara, Pnt Drs Rein Tumilaar dan Korbid Pendidikan Politik Pnt Herwin Malonda, MPd memberikan support moral kepada Ketua PKB GMIM itu. “Meski sedang menghadapi proses hukum, namun rasa simpati disertai dukungan warga dari kalangan Pria/Kaum Bapa GMIM kepada Pnt Jefferson SM Rumajar SE terbilang besar,” ungkap Wakil Ketua Pnt Djendri A Keintjem SH MH dan Sekretaris Ir Stefanus BAN Liow yang diamini pengurus lainnya. Keintjem dan Liow didampingi Ketua dan Sekretaris P/KB GMIM Rayon Tomohan Pnt Drs Johny Runtuwene dan Pnt Tonny Salawati mengimbau dan menyerukan, agar dua ratusan ribu warga P/KB GMIM yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Sulut untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Kami mengajak sebagai warga gereja dan negara, P/KB GMIM harus mengalirkan kesejukan dan keteduhan di tengah gelombang suasana yang penuh prasangka, seraya bersabar untuk kita melihat perkembangan ke depan,’’ papar mereka.
Ditambahkan mereka juga, bahwa warga P/KB GMIM merasa salut dan bangga kepada ketuanya, sekali pun tak dapat dipungkiri menghadapi pergumulan dan pencobaan, namun Jefferson Rumajar tetap terlihat tabah dan tegar, antara lain dengan tetap melakukan aktivitas, baik di pemerintahan, kemasyarakatan, politik dan pelayanan gereja.
Bahkan kemarin, kalangan pendeta yang bertugas di Wilayah Kakaskasen, menggelar ibadah bersama. Ibadah yang dipimpin, Pdt Wowowar-Turang selaku Ketua BPMJ GMIM Petra Kinilow itu berlangsung khusyuk dan penuh suka cita. Mereka pun mendoakan kandidat Walikota Tomohon itu untuk tetap tabah dalam berjuang menghadapi cobaan. “Keluarga harus tegar, tabah dan berdoa, karena kekuatan orang percaya dalam menghadapi cobaan hanyalah berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan,’’ pesan Pdt Wowowar-Turang dalam khotbahnya. Meski terlihat begitu terpukul dengan cobaan yang dialaminya saat ini, namun Jefferson Rumajar yang saat itu berstelan kaos T-shirt putih dan celana jeans cokelat, mengikuti secara khusyuk siraman rohani dan doa para hamba Tuhan. Dalam ibadah tersebut, kandidat yang begitu dijagokan pada pemilukada tahun ini didampingi istri tercinta dan ketiga anaknya. Tampak juga kedua orangtua Epe serta para pendukung dan tim pemenangan pasangan JSMR-JFE. Pada ibadah tersebut, Epe belum berkomentar, termasuk melakukan imbauan kepada pendukungnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Thursday, July 15, 2010
Supit: Penetapan Rumajar sebagai Tersangka, Bermuatan Politis Tinggi
Jakarta - Peneliti CSIS yang juga pengusaha nasional asal kawanua, Anton Supit menyatakan, dirinya menjunjung tinggi supremasi hukum yang ada. Namun dalam kasus ditetapkannya Jefferson Rumajar SE sebagai tersangka oleh KPK di momen pemilukada ini, bisa menimbulkan opini di masyarakat bahwa penetapan tersebut nilai politisnya tinggi.
Apalagi menurut Supit, Rumajar saat ini sedang berada di atas angin sebagai calon walikota terkuat di Pemilukada Tomohon berdasarkan hasil survey dan polling kalangan independen. ‘’Masyarakat bisa menilai hal ini memiliki muatan politis,’’ akunya.
Sebab, lanjut Supit, dengan penetapan status tersangka, otomatis kredibilitas serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rumajar akan menurun. ‘’Padahal kinerja Rumajar selama ini masih dinilai baik,’’ tandas Supit seraya menambahkan, kinerja KPK sendiri saat ini juga masih menjadi sorotan. Pemeriksaan KPK terhadap Pemkot Tomohon juga sudah berlangsung sejak tahun lalu, namun kemudian terdiam. Dan menjelang pemilukada ini, tiba-tiba kasus tersebut terangkat kembali dan Rumajar ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi tudingan, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa muatan politis yang ditujukan ke KPK atas penetapan status Rumajar, tidaklah mendasar. Pasalnya menurut Budi, dasar penetapan tersangka ditetapkan sesuai aturan serta koridor hukum yang berlaku, dan bukan penilaian politis.
Menurut Budi, Walikota Tomohon Jefferson Rumajar ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 19,8 miliar. Penyimpangan yang diduga dilakukan JR disinyalir menggunakan anggaran APBD 2006 -2008 dengan modus untuk bantuan sosial yang dinilai penggunaannya fiktif.
Di sisi lain, menurut Budi, dana tersebut juga diduga untuk kepentingan pribadi. “Jadi modusnya untuk bantuan sosial tapi kenyataannya setelah diperiksa semuanya fiktif, malahan ada yang diduga untuk kepentingan pribadi,” tutur Budi. Disinggung tentang upaya KPK selanjutnya, menurut Budi, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan segera memanggil tersangka. “Nanti selanjutnya urusan penyidik yang akan menjadwalkan pemanggilan tersangka untuk di-periksa lebih lanjut,” tukas pria yang sempat menjadi wartawan di salah satu majalah nasional ini.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi terpisah oleh Komentar, menyatakan jadwal pemeriksaan terhadap Rumajar akan ditentukan pihak penyidik. “Ya nanti mereka (Penyidik, red) yang tentukan pemeriksaannya,” urai Haryono. Dalam kasus Tomohon ini, KPK menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 KUHP.
sumber: www.hariankomentar.com
Apalagi menurut Supit, Rumajar saat ini sedang berada di atas angin sebagai calon walikota terkuat di Pemilukada Tomohon berdasarkan hasil survey dan polling kalangan independen. ‘’Masyarakat bisa menilai hal ini memiliki muatan politis,’’ akunya.
Sebab, lanjut Supit, dengan penetapan status tersangka, otomatis kredibilitas serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rumajar akan menurun. ‘’Padahal kinerja Rumajar selama ini masih dinilai baik,’’ tandas Supit seraya menambahkan, kinerja KPK sendiri saat ini juga masih menjadi sorotan. Pemeriksaan KPK terhadap Pemkot Tomohon juga sudah berlangsung sejak tahun lalu, namun kemudian terdiam. Dan menjelang pemilukada ini, tiba-tiba kasus tersebut terangkat kembali dan Rumajar ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi tudingan, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa muatan politis yang ditujukan ke KPK atas penetapan status Rumajar, tidaklah mendasar. Pasalnya menurut Budi, dasar penetapan tersangka ditetapkan sesuai aturan serta koridor hukum yang berlaku, dan bukan penilaian politis.
Menurut Budi, Walikota Tomohon Jefferson Rumajar ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 19,8 miliar. Penyimpangan yang diduga dilakukan JR disinyalir menggunakan anggaran APBD 2006 -2008 dengan modus untuk bantuan sosial yang dinilai penggunaannya fiktif.
Di sisi lain, menurut Budi, dana tersebut juga diduga untuk kepentingan pribadi. “Jadi modusnya untuk bantuan sosial tapi kenyataannya setelah diperiksa semuanya fiktif, malahan ada yang diduga untuk kepentingan pribadi,” tutur Budi. Disinggung tentang upaya KPK selanjutnya, menurut Budi, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan segera memanggil tersangka. “Nanti selanjutnya urusan penyidik yang akan menjadwalkan pemanggilan tersangka untuk di-periksa lebih lanjut,” tukas pria yang sempat menjadi wartawan di salah satu majalah nasional ini.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi terpisah oleh Komentar, menyatakan jadwal pemeriksaan terhadap Rumajar akan ditentukan pihak penyidik. “Ya nanti mereka (Penyidik, red) yang tentukan pemeriksaannya,” urai Haryono. Dalam kasus Tomohon ini, KPK menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 KUHP.
sumber: www.hariankomentar.com
Wakil Walikota (Juga) Pantau Pengeldahan Rumah Walikota
Tomohon - Pemandangan menarik terjadi saat Tim KPK menggeledah rumah kediaman Walikota Tomohon, Jefferson SM Rumajar SE, di Kelurahan Tara-Tara II Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Barat, Rabu (14/07) kemarin.
Wakil Walikota Tomohon, Linneke Syennie Watoelangkouw SSi, terlihat turut memantau aksi penggeledahan tersebut.
Seperti dilansir Harian Komentar, Syennie memantau dari dalam mobil jenis Avanza yang melintasi kawasan seki-tar rumah kediaman walikota. Bahkan kurang lebih dua jam, kendaraan Avanza yang di-tumpangi Ketua Partai Demokrat Sulut itu, mondar-mandir ‘mengintip’ aksi pengeledahan yang dilakukan KPK.
Kedatangan Syennie sempat diteriaki masyarakat yang datang melihat penggeledahan. “Adoh ibu Syennie riki datang ba intip. Dia di dalam oto avanza,” teriak warga yang mengaku bernama Marta kepada wartawan harian ini.
Selain Syennie, sejumlah legislator Tomohon juga terpantau berada di lokasi sekitar rumah kediaman walikota. Mereka antara lain Bendahara DPC PDIP Kota Tomohon Herman Mongdong dan Sekretaris Johanis Wilar. “Tapi pagi sejak kedatangan KPK secara bersamaan juga ada sejumlah anggota dewan dari PDIP. Mungkin dorang datang ikut ba pantau,” ujar warga. Sayangnya, baik Syennie, Wilar dan Mongdong tak berhasil dikonfirmasi terkait hal ini.
Secara terpisah, Ayah kandung Jefferson Rumajar, Drs Edy P Rumajar alias Rumajar Sr, mengaku memberikan support dan semangat kepada putranya yang saat ini terse-ret kasus dugaan korupsi. Menurut, ‘Om Edy’, kasus yang saat ini dihadapi adalah b-gian dari cobaan. “Kami belum mau memberikan komentar. Namun pada intinya selaku orangtua dan keluarga tetap bersikap tabah dan sportif,” katanya.
Ia mengaku akan tetap menghargai proses hukum di KPK yang saat ini dihadapi Epe—panggilan akrab Jefferson Rumajar. “Saya selaku akad-misi yang berlatar belakang pendidikan hukum tetap menghargai proses yang sementara berjalan. Biarlah proses ini berjalan. Kebenaran juga akan terbukti,’’ katanya.
Ditanya, adanya informasi bahwa walikota sudah ditetapkan sebagai tersangka dan siap ditahan, dia mengatakan, biarlah berita buruk tersebut beredar dan berkembang di masyarakat. Karena nantinya akan terjawab dengan sendirinya. “Biar saja berita buruk jalan di masyarakat. Nanti akan terjawab dengan sendirinya ketika semua informasi itu bohong. Akhirnya kan justru simpatik yang akan dituai,” ujar Rumajar Sr didampingi istrinya.
Soal rumor politik terhadap kasus yang dialami anaknya, Om Edy tidak mengelak. Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan kasus ini masuk ranah politik. “Ini momentum politik. Apalagi sudah dekat dengan masa kampanye pemilukada,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di K-lurahan Tara-Tara, Kecamatan Tomohon Barat, kemarin.
sumber: www.hariankomentar.com
Wakil Walikota Tomohon, Linneke Syennie Watoelangkouw SSi, terlihat turut memantau aksi penggeledahan tersebut.
Seperti dilansir Harian Komentar, Syennie memantau dari dalam mobil jenis Avanza yang melintasi kawasan seki-tar rumah kediaman walikota. Bahkan kurang lebih dua jam, kendaraan Avanza yang di-tumpangi Ketua Partai Demokrat Sulut itu, mondar-mandir ‘mengintip’ aksi pengeledahan yang dilakukan KPK.
Kedatangan Syennie sempat diteriaki masyarakat yang datang melihat penggeledahan. “Adoh ibu Syennie riki datang ba intip. Dia di dalam oto avanza,” teriak warga yang mengaku bernama Marta kepada wartawan harian ini.
Selain Syennie, sejumlah legislator Tomohon juga terpantau berada di lokasi sekitar rumah kediaman walikota. Mereka antara lain Bendahara DPC PDIP Kota Tomohon Herman Mongdong dan Sekretaris Johanis Wilar. “Tapi pagi sejak kedatangan KPK secara bersamaan juga ada sejumlah anggota dewan dari PDIP. Mungkin dorang datang ikut ba pantau,” ujar warga. Sayangnya, baik Syennie, Wilar dan Mongdong tak berhasil dikonfirmasi terkait hal ini.
Secara terpisah, Ayah kandung Jefferson Rumajar, Drs Edy P Rumajar alias Rumajar Sr, mengaku memberikan support dan semangat kepada putranya yang saat ini terse-ret kasus dugaan korupsi. Menurut, ‘Om Edy’, kasus yang saat ini dihadapi adalah b-gian dari cobaan. “Kami belum mau memberikan komentar. Namun pada intinya selaku orangtua dan keluarga tetap bersikap tabah dan sportif,” katanya.
Ia mengaku akan tetap menghargai proses hukum di KPK yang saat ini dihadapi Epe—panggilan akrab Jefferson Rumajar. “Saya selaku akad-misi yang berlatar belakang pendidikan hukum tetap menghargai proses yang sementara berjalan. Biarlah proses ini berjalan. Kebenaran juga akan terbukti,’’ katanya.
Ditanya, adanya informasi bahwa walikota sudah ditetapkan sebagai tersangka dan siap ditahan, dia mengatakan, biarlah berita buruk tersebut beredar dan berkembang di masyarakat. Karena nantinya akan terjawab dengan sendirinya. “Biar saja berita buruk jalan di masyarakat. Nanti akan terjawab dengan sendirinya ketika semua informasi itu bohong. Akhirnya kan justru simpatik yang akan dituai,” ujar Rumajar Sr didampingi istrinya.
Soal rumor politik terhadap kasus yang dialami anaknya, Om Edy tidak mengelak. Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan kasus ini masuk ranah politik. “Ini momentum politik. Apalagi sudah dekat dengan masa kampanye pemilukada,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di K-lurahan Tara-Tara, Kecamatan Tomohon Barat, kemarin.
sumber: www.hariankomentar.com
Status Tersangka Tidak Menghalangi Rumajar Maju dalam Pemilukada
Jakarta, KOMENTAR
Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi APBD Tomohon 2006-2008, namun Jefferson Rumajar SE yang mencalonkan lagi sebagai walikota, tetap memiliki hak mengikuti pemilukada 3 Agustus mendatang.
Hal ini ditegaskan Anggota Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya kepada Komentar di Jakarta, kemarin (14/07).
Widodo menegaskan, penetapan status tersangka terhadap salah satu peserta pemilukada, tidak mempengaruhi tahapan pemilukada yang sedang berjalan. Menurutnya, calon walikota yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam hal ini Epe—sapaan akrab Jefferson Rumajar - tetap mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilukada. “Yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk dipilih,” imbuh Widodo.
Bahkan kata dia, walaupun nantinya KPK melakukan penahanan terhadap calon walikota dari Partai Golkar tersebut, hal itu tidak serta-merta menganulir status Epe sebagai kontestan pemilukada. “Jika sampai ditahan, yang bersangkutan hanya tidak bisa melakukan kampanye saja,” jelas-nya.
Lalu bagaimana jika Epe yang berpasangan dengan Jemmy Eman memenangkan Pemilukada Tomohon dan kemudian yang bersangkutan divonis bersalah? Soal ini, aku Widodo, akan sangat tergantung pada vonis hukumannya nanti. Menurutnya, jika vonis yang mempunyai hukum tetap di bawah 5 tahun, Epe masih bisa menjabat walikota setelah menyelesaikan masa hukumannya. “Jika vonis di bawah 5 tahun, maka yang bersangkutan tetap bisa menjabat sebagai walikota,’’ tandas Widodo.
Namun selama yang bersangkutan menjalani hukuman, praktis pemerintahan untuk sementara akan ditangani wakil walikota. Sedangkan, lanjut Widodo, jika nantinya vonis di atas 5 tahun, maka yang bersangkutan otomatis gugur sebagai walikota dan jalannya pemerintahan akan ditekel wakilnya. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Lima (Lingkaran Madani Indonesia ) Ray Rangkuti.
“Jika menang di pemilukada dan mendapat vonis yang mempunyai hukum mengikat di bawah 5 tahun, maka yang bersangkutan masih tetap sebagai walikota. De facto, wakil yang akan jalankan roda pemerintahan,” kuncinya. Sedangkan jika di atas lima tahun, praktis yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi menjabat dan diganti wakilnya.
Sementara Wakil Bendahara DPP Partai Golkar, Rene Manembu saat dimintai tanggapan, mengaku partainya menyerahkan sepenuhnya kepada KPUD. Namun sejauh ini, Golkar tetap mengakui Epe sebagai calon walikota yang diusung PG maju di Pemilukada Tomohon. “Sebelum ada kekuatan hukum tetap, maka Rumajar tatap calon walikota dari PG,” tandasnya.
DIGELEDAH
Pasca penetapan sebagai tersangka, KPK Rabu (14/07) kemarin, melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda di Kota Tomohon. Lokasi tersebut meliputi rumah pribadi Rumajar di Kelurahan Tara-Tara III Lingkungan VII, dan rumah pribadi di kawasan ‘Limondok’ Kelurahan Talete, serta Kantor Pemkot Tomohon. Pada waktu yang bersamaan, KPK juga menggeledah rumah pribadi milik kuasa umum daerah, Drs Edward Paat di Kakaskasen.
Penggeledahan dimulai di Kelurahan Tara-Tara III, Lingkungan VII yang menjadi salah satu rumah kediaman walikota. Dari pantauan harian ini, tim penyidik KPK yang turun sekitar 10 orang dan dikawal puluhan anggota Brimob, tiba sekitar pukul 09 pagi dengan menggunakan dua kendaraan jenis Avanza dan Innova. Meski berlangsung tertutup namun dikabarkan, pengeledahan dilakukan di ruang dan kamar milik walikota.
Menariknya,Walikota Tomo-hon sendiri berada di tempat saat pengeledahan berlangsung. Bahkan Ia ditemani keluarganya, termasuk tiga anaknya. “Bapak ditemani tiga anaknya saat pengeledahan dilakukan. Ibu dan ayahnya juga berada di tempat. Hanya saja, istri pak wali datang terlambat saat pengeledahan dilakukan,’’ kata seorang petugas di rumah pribadi Rumajar.
Sementara saat pengeledahan dilakukan, rumah kediaman Rumajar sejak pagi hingga sore kemarin, ramai dikerumuni masyarakat. Sebagian besar warga memberi dukungan dan support kepada walikota pertama pilihan rakyat Tomohon itu. “Sampe titik darah penghabisan kami tetap dukung Epe jadi walikota,” teriak sejumlah warga.
Pada pengeledahan tersebut, KPK tidak menfokuskan penyelidikan terhadap Rumajar, melainkan hanya mengeledah dan menyita beberapa dokumen penting, termasuk handphone pribadi milik Rumajar. Keluarga walikota terlihat memberi support terhadap kasus yang dialaminya. ”Biarkan proses ini berlanjut. Sebagai orang tua saya tentunya memberi support kepada anak saya. Yang pasti saya sebagai orang hukum tentu memahami proses hukum yang sedang berjalan,’’ kata Edy Rumajar SH, ayahanda Jefferson Rumajar.
Penggeledahan di Kelurahan Tara-Tara berlangsung kurang lebih satu jam. Selanjutnya tim penyidik KPK langsung menuju kantor walikota. Sedangkan penyidik lainnya menuju ke rumah pribadi Rumajar lainnya di Limondok serta rumah bendahara umum daerah. Di sana penyidik menggeledah dan menyita dokumen yang dibutuhkan.
Di kantor Pemkot Tomohon, KPK memfokuskan penggeledahan di lantai 1 dan 2 gedung, terutama di ruangan kerja milik walikota dan sekretaris kota, serta ruangan bagian keuangan dan bendahara daerah. Hanya saja penggeledahan dilakukan secara tertutup, sehingga seluruh proses penggeledahan tidak bisa dipantau wartawan. Penggeledahan dilakukan hingga malam hari kemarin. Tadi malam sekitar pukul 22.00 WITA, Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tomohon, Drs Jan Lamba, seusai diperiksa, dikabarkan telah ditahan. Sejumlah mobil di antaranya truk, sempat parkir di Mapolda Sulut, namun beberapa saat kemudian diperoleh informasi menuju markas Brimob di Paniki. Ditengarai Lamba dita-han di sana. Namun sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi APBD Tomohon 2006-2008, namun Jefferson Rumajar SE yang mencalonkan lagi sebagai walikota, tetap memiliki hak mengikuti pemilukada 3 Agustus mendatang.
Hal ini ditegaskan Anggota Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya kepada Komentar di Jakarta, kemarin (14/07).
Widodo menegaskan, penetapan status tersangka terhadap salah satu peserta pemilukada, tidak mempengaruhi tahapan pemilukada yang sedang berjalan. Menurutnya, calon walikota yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam hal ini Epe—sapaan akrab Jefferson Rumajar - tetap mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilukada. “Yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk dipilih,” imbuh Widodo.
Bahkan kata dia, walaupun nantinya KPK melakukan penahanan terhadap calon walikota dari Partai Golkar tersebut, hal itu tidak serta-merta menganulir status Epe sebagai kontestan pemilukada. “Jika sampai ditahan, yang bersangkutan hanya tidak bisa melakukan kampanye saja,” jelas-nya.
Lalu bagaimana jika Epe yang berpasangan dengan Jemmy Eman memenangkan Pemilukada Tomohon dan kemudian yang bersangkutan divonis bersalah? Soal ini, aku Widodo, akan sangat tergantung pada vonis hukumannya nanti. Menurutnya, jika vonis yang mempunyai hukum tetap di bawah 5 tahun, Epe masih bisa menjabat walikota setelah menyelesaikan masa hukumannya. “Jika vonis di bawah 5 tahun, maka yang bersangkutan tetap bisa menjabat sebagai walikota,’’ tandas Widodo.
Namun selama yang bersangkutan menjalani hukuman, praktis pemerintahan untuk sementara akan ditangani wakil walikota. Sedangkan, lanjut Widodo, jika nantinya vonis di atas 5 tahun, maka yang bersangkutan otomatis gugur sebagai walikota dan jalannya pemerintahan akan ditekel wakilnya. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Lima (Lingkaran Madani Indonesia ) Ray Rangkuti.
“Jika menang di pemilukada dan mendapat vonis yang mempunyai hukum mengikat di bawah 5 tahun, maka yang bersangkutan masih tetap sebagai walikota. De facto, wakil yang akan jalankan roda pemerintahan,” kuncinya. Sedangkan jika di atas lima tahun, praktis yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi menjabat dan diganti wakilnya.
Sementara Wakil Bendahara DPP Partai Golkar, Rene Manembu saat dimintai tanggapan, mengaku partainya menyerahkan sepenuhnya kepada KPUD. Namun sejauh ini, Golkar tetap mengakui Epe sebagai calon walikota yang diusung PG maju di Pemilukada Tomohon. “Sebelum ada kekuatan hukum tetap, maka Rumajar tatap calon walikota dari PG,” tandasnya.
DIGELEDAH
Pasca penetapan sebagai tersangka, KPK Rabu (14/07) kemarin, melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda di Kota Tomohon. Lokasi tersebut meliputi rumah pribadi Rumajar di Kelurahan Tara-Tara III Lingkungan VII, dan rumah pribadi di kawasan ‘Limondok’ Kelurahan Talete, serta Kantor Pemkot Tomohon. Pada waktu yang bersamaan, KPK juga menggeledah rumah pribadi milik kuasa umum daerah, Drs Edward Paat di Kakaskasen.
Penggeledahan dimulai di Kelurahan Tara-Tara III, Lingkungan VII yang menjadi salah satu rumah kediaman walikota. Dari pantauan harian ini, tim penyidik KPK yang turun sekitar 10 orang dan dikawal puluhan anggota Brimob, tiba sekitar pukul 09 pagi dengan menggunakan dua kendaraan jenis Avanza dan Innova. Meski berlangsung tertutup namun dikabarkan, pengeledahan dilakukan di ruang dan kamar milik walikota.
Menariknya,Walikota Tomo-hon sendiri berada di tempat saat pengeledahan berlangsung. Bahkan Ia ditemani keluarganya, termasuk tiga anaknya. “Bapak ditemani tiga anaknya saat pengeledahan dilakukan. Ibu dan ayahnya juga berada di tempat. Hanya saja, istri pak wali datang terlambat saat pengeledahan dilakukan,’’ kata seorang petugas di rumah pribadi Rumajar.
Sementara saat pengeledahan dilakukan, rumah kediaman Rumajar sejak pagi hingga sore kemarin, ramai dikerumuni masyarakat. Sebagian besar warga memberi dukungan dan support kepada walikota pertama pilihan rakyat Tomohon itu. “Sampe titik darah penghabisan kami tetap dukung Epe jadi walikota,” teriak sejumlah warga.
Pada pengeledahan tersebut, KPK tidak menfokuskan penyelidikan terhadap Rumajar, melainkan hanya mengeledah dan menyita beberapa dokumen penting, termasuk handphone pribadi milik Rumajar. Keluarga walikota terlihat memberi support terhadap kasus yang dialaminya. ”Biarkan proses ini berlanjut. Sebagai orang tua saya tentunya memberi support kepada anak saya. Yang pasti saya sebagai orang hukum tentu memahami proses hukum yang sedang berjalan,’’ kata Edy Rumajar SH, ayahanda Jefferson Rumajar.
Penggeledahan di Kelurahan Tara-Tara berlangsung kurang lebih satu jam. Selanjutnya tim penyidik KPK langsung menuju kantor walikota. Sedangkan penyidik lainnya menuju ke rumah pribadi Rumajar lainnya di Limondok serta rumah bendahara umum daerah. Di sana penyidik menggeledah dan menyita dokumen yang dibutuhkan.
Di kantor Pemkot Tomohon, KPK memfokuskan penggeledahan di lantai 1 dan 2 gedung, terutama di ruangan kerja milik walikota dan sekretaris kota, serta ruangan bagian keuangan dan bendahara daerah. Hanya saja penggeledahan dilakukan secara tertutup, sehingga seluruh proses penggeledahan tidak bisa dipantau wartawan. Penggeledahan dilakukan hingga malam hari kemarin. Tadi malam sekitar pukul 22.00 WITA, Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tomohon, Drs Jan Lamba, seusai diperiksa, dikabarkan telah ditahan. Sejumlah mobil di antaranya truk, sempat parkir di Mapolda Sulut, namun beberapa saat kemudian diperoleh informasi menuju markas Brimob di Paniki. Ditengarai Lamba dita-han di sana. Namun sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Rumajar Belum Mau Berkomentar Terkait Kasus Korupsi yang Disangkakan
SELAMA KPK beraksi, isu berhembus Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar akan segera ditahan. Menanggapi isu tersebut, Epe menanggapinya dengan dingin.
Wali kota populis ini belum ingin berkomentar banyak menyangkut dugaan kasus korupsi APBD 2006-2008. “Saya belum ingin berkomentar lebih soal isu-isu yang berkembang, biarkanlah dia berproses terlebih dahulu,” terang Rumajar yang selalu tampil stylish dan hendak bergegas ke pelantikan tim pemenangan J2 di kelurahan Tinoor, semalam.
Olehnya, tegas wali kota pertama pilihan rakyat Tomohon ini, dirinya tidak ingin berpolemik berkepenjangan. Untuk itu, Epe sapaan akrabnya, akan menjawab pada waktunya. “Tunggu saja waktunya,” ujarnya singkat
Hebatnya, Ketua Golkar Tomohon ini meminta para pendukungnya untuk tidak terpancing dan melakukan aksi terkait isu-isu miring. “Pendukung J2 jangan anarkis dan berpolitik secara santun,” imbaunya.
Di Tomohon sendiri, banyak pendukungnya yang bertanya-tanya mengingat pemilihan wali kota sudah di depan mata. Apalagi, survei yang dilakukan CSIS, Epe yang nota bene Ketua Pria Kaum Bapa GMIM ini akan memenangkan Pilwako Tomohon dengan persentase kemenangan kurang lebih 60%.
Angka ini cukup logis. Sebab, selama menakhodai Kota Tomohon, banyak kemajuan dilakukan Epe. Paling terlihat soal infrastruktur jalan dan trotoar di Tomohon. Tak hanya itu, iven Tomohon of Flowers sukses melambungkan kota yang diapit Gunung Lokon dan Gunung Mahawu itu mendunia. Bahkan, iven tersebut disebut telah menyaingi iven serupa di Pasadena, Benua Amerika
sumber: www.mdopost.com
Wali kota populis ini belum ingin berkomentar banyak menyangkut dugaan kasus korupsi APBD 2006-2008. “Saya belum ingin berkomentar lebih soal isu-isu yang berkembang, biarkanlah dia berproses terlebih dahulu,” terang Rumajar yang selalu tampil stylish dan hendak bergegas ke pelantikan tim pemenangan J2 di kelurahan Tinoor, semalam.
Olehnya, tegas wali kota pertama pilihan rakyat Tomohon ini, dirinya tidak ingin berpolemik berkepenjangan. Untuk itu, Epe sapaan akrabnya, akan menjawab pada waktunya. “Tunggu saja waktunya,” ujarnya singkat
Hebatnya, Ketua Golkar Tomohon ini meminta para pendukungnya untuk tidak terpancing dan melakukan aksi terkait isu-isu miring. “Pendukung J2 jangan anarkis dan berpolitik secara santun,” imbaunya.
Di Tomohon sendiri, banyak pendukungnya yang bertanya-tanya mengingat pemilihan wali kota sudah di depan mata. Apalagi, survei yang dilakukan CSIS, Epe yang nota bene Ketua Pria Kaum Bapa GMIM ini akan memenangkan Pilwako Tomohon dengan persentase kemenangan kurang lebih 60%.
Angka ini cukup logis. Sebab, selama menakhodai Kota Tomohon, banyak kemajuan dilakukan Epe. Paling terlihat soal infrastruktur jalan dan trotoar di Tomohon. Tak hanya itu, iven Tomohon of Flowers sukses melambungkan kota yang diapit Gunung Lokon dan Gunung Mahawu itu mendunia. Bahkan, iven tersebut disebut telah menyaingi iven serupa di Pasadena, Benua Amerika
sumber: www.mdopost.com
HP-Dompet Walikota Disita KPK
Juru bicara KPK RI Johan Budi menegaskan, "Itu baru dugaan pertama. Selanjutnya kan masih akan berkembang lagi seiring dengan pelaksanaan penyidikan." Modus penyelewengannya, menurut Johan Budi, salah satunya lewat penggunaan dana APBD untuk bantuan sosial fiktif.
Johan menambahkan, Jefferson dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 (1) KUHP. Di mana ancaman hukumannya seumur hidup.
Ditanya kapan Jefferson diperiksa, Johan mengatakan dalam waktu dekat. Yang jelas, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum akan menahan politisi yang diusung Partai Golkar ini. "Penyidikan masih terus berlanjut, jadi proses penahanan tetap akan dilakukan. Hanya kapan waktunya, saya belum tahu," tandasnya.
Statemen Johan Budi diperkuat Pimpinan KPK Haryono Umar. “Belum akan ditahan, masih harus lewat pemeriksaan di KPK lagi. Kapan waktunya, tergantung penyidik. Yang jelas dalam waktu dekat pasti dipanggil ke KPK,” ujarnya.
Ditambahkannya, Jefferson sudah ditetapkan tersangka sejak 23 Juni lalu. Dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin. DIK-29/01/06/2010 tanggal 23 Juni 2010, menetapkan Jeffersoan Soleiman Motesqieu Rumajar, walikota Tomohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD 2006 sampai 2008.
Pantauan koran ini, tim KPK melakukan penggeledahan tiga rumah milik Epe, rumah bendahara sekretariat, kantor wali kota dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).
Kedatangan tim KPK yang berjumlah belasan orang lebih ini sepertinya tak diduga Epe. Begitu tiba di Tomohon, mereka langsung berpencar. Mengenakan rompi krem bertuliskan KPK di sisi belakang, salah satu tim KPK tiba di rumah Epe di Kelurahan Taratara Kecamatan Tomohon Barat pada pukul 09:00 Wita pagi. Sama halanya tim yang memeriksa rumah di Limondok Talete Kecamatan Tomohon Tengah.
Kehadiran KPK di Taratara sempat mengagetkan Epe. Empat Toyota Inova DB 2139 AN warna hitam, DB 1809 warna silver, DB 2664 AN warna hitam serta DB 2356 AL warna krem mengangkut 5 personil KPK dengan pengawalan Brimob. Mobil tersebut langsung masuk ke halaman rumah Epe.
Turun dari mobil, tim KPK awalnya mengamat-amati rumah panggung agak mewah di areal tanah yang cukup luas.
Di halaman rumah terparkir sejumlah jenis kendaraan termasuk mobil Jeep Hamer merah dan sepeda motor sport warna kuning. Epe dengan stelan kaos hitam dan jeans biru langsung menerima kehadiran KPK yang ikut ditemani Plt Sekretaris Kota (Sekkot) Fentje Goni.
Epe pun langsung menyambut dan mempersilahkan para tamu itu duduk. Anggota KPK perempuan tampak berbincang dengan Epe. Sedangkan personil KPK lainnya mulai menggeledah. Dengan menggunakan sarung tangan krem dan masker penutup mulut, tim melakukan penggeledahan.
Empat ruang kamar tidur, satu gudang diperiksa KPK. Mobil Jeep Hamer juga tak ketinggalan digeledah. Saat tim KPK memeriksa seluruh isi rumah maupun dua bangunan rumah panggung yang sementara di buat, Epe terlihat duduk di sofa dan kepalanya disandarkan di kursi dengan wajah agak kusut. Sesekali, Epe mengusap keringat di wajahnya.
Di luar rumah, ratusan warga Taratara ikut menonton aksi KPK memeriksa rumah orang nomor satu di Tomohon. Ada warga yang tahu kedatangan KPK, namun banyak juga tidak tahu sama sekali. Mereka berpikir ada acara Partai Golkar (PG) mengingat Epe adalah Ketua PG Tomohon.
Saat tim KPK melakukan penggeledahan, 20 anggota Brimob berjaga-jaga dengan senapan laras panjang. Setelah dua setengah jam menggeledah, KPK menyita sejumlah proposal, empat HP serta dompet Epe.
Pukul 11:50 Wita, tim bergerak menuju kantor wali kota di Kelurahan Woloan Tomohon Barat. “Bapak wali kota menerima dengan baik tim KPK. Bapak juga menghormati proses hukum yang ada,” kata Goni, kemarin di kantor Wali Kota usai mengantar KPK ke rumah Epe.
Sedangkan di Kakaskasen, rumah oknum bendahara Aduardo Paat alias Ivo ikut digeledah. Hasilnya, sejumlah dokumen dan sertifikat tanah disita KPK. Ini sepertinya dilakukan untuk mengamankan barang bukti.
Sementara, empat mobil Innova serta DB 27 G mobil dinas Plt Sekretaris Kota Fentje Goni yang dari Taratara tiba pukul 12:00 Wita di Kantor Wali Kota Tomohon dan parkir di lobi depan kantor. Lima personil KPK langsung turun dan menuju atrium kantor wali kota. Tak menunggu lama, pintu kaca dan dua pintu lainnya diperintahkan ditutup dan dijaga Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Brimob. Tak satupun orang bisa masuk sepanjang tim KPK ada di dalam. “Kami tetap menghormati proses hukum yang ada. Dan kami tidak akan menghalangi proses ini,” kata Goni.
Sejak pukul 12:00 Wita, ruangan wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota, asisten digeledan tim KPK dengan menggunakan sarung tangan dan masker. Salah seorang terlihat sibuk mengambil gambar. Saat itu, PNS Pemkot Tomohon langsung ke luar ruangan melihat apa yang terjadi. Akibat ruangan sekretariat kota ditutup, PNS tak bisa masuk lagi. Terlihat, sejumlah berkas dibawa seorang Pol PP dan KPK dari ruangan bagian umum, bagian kesra maupun humas.
Pukul 14:00 Wita, dua anggota KPK menuju ruangan Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang jaraknya hanya kurang lebih 25 meter dari kantor Wali Kota. Ketika KPK tiba, aktivitas di ruangan keuangan pun langsung berhenti. Para staf di dua kantor bundar tersebut keluar ruangan dan ada yang hanya duduk santai di sofa dinas tersebut. “Ada KPK yang lakukan pemeriksaan. Jadi kami di luar,” kata salah satu staf keuangan kemarin.
Satu persatu dokumen keuangan diperiksa, diteliti dan dikumpulkan KPK dengan pengawalan Brimob bersenjata. Usai memeriksa, sejumlah dokumen dari kantor bundar dibawa ke kantor wali kota. Pukul 16:00 Wita, para PNS mulai meninggalkan kantor wali kota tanpa ada apel sore seperti biasanya. Sebab, kantor wali kota lagi dalam kondisi darurat.
Ada hal menarik bagi para pihak ketiga atau kontraktor. Puluhan kontraktor mengeluh karena mereka tak bisa melakukan pencairan dana proyek. Karena tak ada layanan administrasi keuangan, sebab KPK ada di ruangan keuangan. “Berarti berkas kami belum diproses. Berarti juga tidak ada pencairan,” keluh seorang kontraktor perempuan cantik kemarin.
Pukul 17:00 Wita, pesanan makanan KFC tiba dengan membawa sekira 40-an bungkus. Makanan tersebut untuk KPK serta para pihak keamanan yang melakukan pengamanan.
Di ujung pemeriksaan dan penggeledahan pukul 21:00 Wita, tim KPK keluar ruangan kantor wali kota dengan membawa sejumlah kotak berisi dokumen. Dokumen itu dimasukkan di dalam box KFC berukuran 60 cm x 50 cm, empat box air mineral serta koper. Kemudian dokumen tersebut dimasukkan kedalam mobil-mobil inova.
Pantauan koran ini, malam hari, Sekretaris Kota Fentje Goni SH bersama sejumlah kepala SKPD bertemu Epe. Di Kantor Wali Kota Tomohon sendiri, KPK terus melakukan pemeriksaan hingga pukul 21.00 Wita. Satu persatu berkas dikeluarkan dari dalam Kantor Wali Kota Tomohon.
Berkas pertama dalam karton KFC dibawa dari dalam kantor wali kota oleh dua aparat kepolisian yang bersenjata lengkap. Kemudian menyusul beberapa berkas lainnya yang dimasukkan dalam karton Aqua.
Tak lama berselang salah satu personil anggota KPK membawa kopor berwarna abu-abu yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan yang mereka bawa. Hanya berselang beberapa menit tepatnya pukul 20.45 Wita rombongan anggota KPK kemudian keluar dari ruang Sekretaris Kota dengan membawa Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs Yan Lamba ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulut. Hingga berita ini diturunkan, dua pejabat yang mengurus keuangan Pemkot Tomohon itu masih menjalani pemeriksaan.
PILWAKO TOMOHON
Sementara, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Syamsul Bachri mengatakan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum pada Jefferson. “Golkar kan punya wadah bantuan hukum (BAKUMHAM), nanti akan kita berikan bantuan lewat itu. Pastinya Golkar tidak akan membiarkan kadernya menghadapi masalah hukum sendirian,” ucapnya.
Ditanya posisi Jefferson di Pilwako Tomohon, 3 Agustus mendatang, menurut Syam, masih akan dianalisa bersama DPD PG Sulut. Golkar akan mencari tahu sejauh mana kasus tersebut dan akan berdampak sampai ke mana.
“Saya belum bisa pastikan Jefferson akan tetap diusung Golkar nanti atau tidak. Karena masih harus dipelajari dulu kasusnya. Mudah-mudahan sebelum Pilwako digelar sudah ada putusannya,” terangnya. (esy/vip)
Kronologi Kasus APBD Tomohon
- KPK melakukan penyelidikan sejak 2009 terhadap penggunaan APBD TA 2006, 2007 dan 2008.
- Diduga, ada penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) berbanderol Rp19 M dan disinyalir pengajuan proposalnya fiktif
- Sejumlah pejabat keuangan hingga first lady Tomohon sudah menjalani pemeriksaan, baik di Tomohon, Poltabes Manado, dan KPK. Bahkan, dokumen penting sudah disita
- Kasus ini sempat terdiam cukup lama karena KPK melakukan olah data
- 23 Juni 2010, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Dik-29/01/06/2010, Wali Kota Tomohon Jeferson Soleiman Montesqieu Rumajat ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi
- 12 Juli 2010, Wakil Wali Kota Linneke Syennie Watulangkouw dan mantan Sekkot J Mambu menjalani pemeriksaan di KPK
- 14 Juli 2010, tim KPK datang ke Tomohon dan melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen penting
Drama Penggeledahan 14 Juli
- Tim KPK kurang lebih 15 personil kumpul di Polda Sulut pukul 07:00 Wita
- Tiga tim KPK berpencar memeriksa rumah Jeferson Rumajar di Taratara Tomohon Barat, di Limondok Talete Tomohon Tengah, serta rumah dinas wali kota
- Pukul 09:00 Wita, rumah di Taratara diperiksa. Empat ruangan kamar dan gudang digeledah. Sejumlah proposal, dompet maupun 4 HP kabarnya disita KPK
- Rumah Bendahara Sekretariat Kota Tomohon EP alias Evo di Kelurahan Kakaskasen ikut digeledah. KPK menyita sejumlah dokumen. Diduga ikut menyita sejumlah sertifikat tanah
- Pukul 12:00 Wita, 5 orang KPK tiba di Kantor Wali Kota. Ruangan kantor wali kota ditutup dan disterilkan. Ruangan Wali Kota, Sekretaris Kota, para asisten digeledah
- Pukul 14:00 Wita, Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut digeledah
- Sejumlah berkas dan dokumen keuangan disita KPK
- Pukul 20:00 Wita, dokumen-dokumen dikumpulkan dan dimasukkan di dalam box KFC, box air mineral dan sebuah koper
- Pukul 21:00 Wita, KPK meninggalkan Kantor Wali Kota dengan pengamanan ketat dari Brimob Polda dan Polres Tomohon.
Subscribe to:
Posts (Atom)