Pulau Lembeh Butuh Jalan

Pembangunan yang melulu bertumpu di Pulau Jawa sudah selayaknya dikoreksi oleh pemerintah pusat. Ada banyak sekali daerah yang jauh lebih membutuhkan.

Salah satunya adalah Pulau Lembeh di Sulawesi Utara. Itu sebabnya, Hanny Sondakh, Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara, mempresentasikan rencana kebutuhan infrastruktur daerahnya di hadapan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.

Presentasi ini dilakukan pada saat pertemuan antara kepala-kepala daerah se-Sulawesi Utara dengan Djoko Kirmanto di ruang rapat lantai 2 kantor Kementerian PU, Kamis, (27/1/ 2011).

Pertemuan dimoderatori Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dan dihadiri bupati/wali kota se-Sulut dan wakil rakyat Sulut di DPR RI, yaitu Ketua Komisi V Yasti Supredjo Mokoagow dan Olly Dondokambey.

Dalam pemaparannya, Sondakh mengatakan, infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Bitung adalah jalan lingkar Lembeh, Jembatan Bitung-Pulau Lembeh dan Jalan Sarundajang untuk dijadikan jalan nasional yang akan langsung dihubungkan dengan Jembatan Bitung-Pulau Lembeh.

"Kami berharap program pembangunan infrastruktur yang telah dipaparkan akan mendapat bantuan dari Kementerian PU karena sangat dibutuhkan masyarakat Kota Bitung terlebih masyarakat yang tinggal di Pulau Lembeh, " ujar Sondakh.

Sondakh menjelaskan, Pemkot Bitung telah memasukkan program penambahan pemukiman layak huni bagi keluarga atau warga yang kurang mampu dan dan mendukung program pembangunan jalan tol Manado-Bitung.

Hasil pemaparan ini diserahkan Sondakh dalam bentuk proposal kepada Menteri PU Djoko Kirmanto dan Ketua Komisi V DPR RI Yasti Supredjo Mokoagow.

sumber: www.kompas.com

SHS Memberikan Apresiasi Terhadap Kemajuan Tomohon

Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai keberhasilan yang diraih Tomohon, dalam kurun waktu sewindu (delapan tahun). “Dalam kurun waktu sewindu, Tomohon mengalami banyak perubahan. Hal itu dapat dilihat dari kemajuan demi kemajuan yang berhasil dicapai,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan SHS dalam pidato yang diwakili Kepala Inspektorat Sulut yang juga mantan Pen-jabat Walikota Tomohon, Jef-fry Korengkeng SH MSi, pada acara peringatan HUT Kota Tomohon ke-8, di DPRD Tomohon, Kamis (27/01) kemarin.

Di sisi lain, SHS mengingatkan agar Pemkot Tomohon tak menutup diri terutama dalam rangka menjalin sinergitas dengan Pemprop Sulut yang tak lain merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. “Tomohon harus bersinergi dengan propinsi. Bahkan akan lebih baik lagi jika Tomohon terbuka terhadap kabupaten/kota lain. Hal itu akan meningkatkan koordinasi serta hubungan yang pastinya berdampak positif,” tukasnya.

SHS juga mengatakan bahwa di tengah keberhasilan yang dicapai, Tomohon juga banyak diperhadapkan oleh permasalahan. Namun melalui berbagai permasalahan itu, justru menjadi tantangan bagi Kota Tomohon untuk meraih kemajuan lebih dari sebelumnya. “Memang ada persoalan yang dihadapi, tetapi itu bukanlah kendala. Jadikan itu sebagai tantangan untuk kembali meraih keberhasilan,” katanya sembari mengharapkan visi dan misi mensejahterakan rakyat yang diusung Plt Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak, dapat terwujud dan terus dibudayakan.

“Khusus untuk seluruh aparatur, kedepankan solidaritas. Demikian juga dengan kinerja, harus bersinergi. Dengan de-mikian, antara aparatur pemerintah dan masyarakat terjalin hubungan yang kondusif,” timpalnya.

Tak itu saja, SHS mengajak pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon untuk turut menyukseskan agenda internasional yang akan dilaksanakan pada 4-20 Maret 2011 mendatang melalui event Asean Regional Forum-Disaster Relief Exercise (ARF-Direx) 2011. \

Sementara itu, Jimmy Eman dalam pidatonya menegaskan bahwa kemajuan yang diraih Kota Tomohon tak lepas dari kontribusi pikiran dari para pemimpin maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada, diantaranya Boy Tangkawarouw dan Jefferson ‘Epe’ Rumajar, sehingga Tomohon dapat seperti sekarang ini. “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemimpin Kota Tomohon yang selama ini telah menyumbangkan segenap daya dan upaya bagi kemajuan kota. Tanpa jasa mereka, Tomohon tidak ada apa-apanya,” ujarnya.

Hadir dalam peringatan HUT ke-8, anggota DPRD Kota Tomohon, pejabat di lingkungan pemkot, muspida, tokoh mas-yarakat dan tokoh agama.


sumber: www.hariankomenta.com

Warga Serbu Pos TNI AU di Kalawiran

Situasi di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Jumat (21/01) dan Sabtu (22/01) lalu, berlangsung mencekam. Dipicu aksi penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum TNI Angkatan Udara (AU) terhadap warga setempat, membuat ratusan warga yang berasal dari Kakas dan Langowan raya ‘menyerbu’ pos dan mess milik TNI AU di Kalawiran, Kecamatan Kakas Barat.

Massa yang menggunakan kendaraan roda dua dan empat ini, mendatangi pos penjagaan TNI AU di Kalawiran pada Sabtu siang sekitar pukul 13.30 WITA itu, sebagai wujud protes serta hendak meminta pertanggungjawaban atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AU terhadap para pemuda Langowan. Apalagi dalam aksi itu, para oknum tentara sempat membuang tembakan.

Begitu tiba, warga langsung berorasi. Namun karena emosi sudah tak tertahankan, sejumlah warga merusaki mess dan pos jaga milik TNI AU yang terbuat dari papan. 

Puluhan personel anggota polisi yang berada di lokasi berusaha mencegah dan mengamankan para warga, sehingga aksi pengrusakan tidak berlanjut. Alhasil ratusan warga tadi langsung berbalik arah kembali ke arah Langowan meninggalkan lokasi tersebut.

Namun sekitar pukul 16.00 WITA sore, massa yang belum puas kembali ke pos penjagaan TNI AU di Kalawiran tersebut, dan langsung merusak pos tersebut hingga ‘rata tanah’. Aparat kepolisian dan personel TNI AU yang berjaga di lokasi tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa, saking banyaknya massa yang berdatangan. 

Sementara sejumlah tokoh masyarakat Langowan menilai, penyerangan mess TNI AU yang dilakukan warga beramai-ramai, sebagai wujud protes karena pihak aparat TNI menunjukkan sikap arogansi terhadap warga.
“Ini sebagai bentuk protes atas arogansi aparat keamanan dari TNI AU. Penganiayaan ini sangat keterlaluan, karena sebelum menganiaya warga, anggota TNI AU juga melayangkan tembakan dari senjata laras panjang. Kejadian penembakan ini melanggar hak asasi manusia. Langowan adalah wilayah yang aman, kenapa harus mengeluarkan tembakan,” kata pak Manembu yang disambut dengan tepuk tangan para ratusan warga.  
Sedangkan Martin Saerang selaku Ketua LSM Formula mendesak, agar pos jaga di Kalawiran sebaiknya dikosongkan dan tidak ada lagi anggota TNI AU yang berjaga di tempat tersebut. “Mereka hanya menimbulkan konflik dan meresahkan masyarakat,” paparnya. Sementara dari pantauan harian ini, Minggu malam kemarin, situasi di Desa Kalawiran berangsur normal. 

Sementara Kapten Tarigan, Dansatpom TNI AU mengaku, bahwa pihaknya memang akan menarik semua anggotanya yang berjaga di pos tersebut. “Penarikan pasukan langsung dilakukan Sabtu (22/01) sore. Ini langkah terbaik yang kami lakukan sebelum situasi di sana lebih parah,” kata Tarigan bijak, saat ditemui sejumlah wartawan, kemarin. Terkait dengan anggotanya yang melakukan penganiayaan, pihak TNI AU akan memrosesnya. 
“Kami telah menahan beberapa anggota yang dilaporkan warga melakukan penganiayaan dan mereka telah diamankan di markas TNI AU di Manado,” kata Tarigan. “Saat ini mereka sedang dimintai keterangan, yang pasti masalah di Kalawiran diserahkan ke proses hukum yang akan dilakukan internal TNI AU,” kuncinya.


sumber: www.hariankomentar.com

Perintah Gubernur Tidak Dihiraukan, Reklamasi Pantai Kalasey Jalan Terus

Perintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menghentikan aktivitas reklamasi Pantai di Desa Kalasey, Kecamatan Pineleng, tidak dihiraukan. PT Pantai Indah Malalayang pelaksana proyek terus melakukan penimbunan pantai.

Padahal, perintah itu disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi ke Bupati Kabupaten Minahasa Vreeke Runtu.

"Bukannya mengabaikan surat pemerintah provinsi, tetapi pemberi izin kan Bupati Minahasa. Jadi, sebelum ada instruksi dari Bapak Bupati menghentikan kegiatan, pekerjaan berjalan terus, Intensitas kegiatan di lapangan malah ditambah supaya penimbunan cepat selesai," kata Direktur PT Pantai Indah Malalayang, Wenny Lumentut, di Manado, Minggu (23/1).

Instruksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersirat dalam surat yang berkop Gubernur Sulut ditandatangani Wakil Gubernur Djouhari Kansil nomor 660.1/109/sekr-BLH tertanggal 19 Januari 2011 dikeluarkan, menyusul surat teguran Kementerian Koordinator Bidang Kesejehteraan Rakyat tertanggal 14 Januari 2011.

"Surat ini kan ditujukan ke Bupati, pengusaha hanya tembusan saja. Jadi, tunggu saja perintah bupati bagaimana. Kalau dasar hukumnya Permendagri nomor 1 tahun 2008, itu sangat keliru karena isinya mengatur tentang wilayah perkotaan sementara lokasi reklamasi berada di wilayah Kabupaten Minahasa," tegasnya.

Wenny menegaskan, dirinya tidak mau berpolemik dengan pemahaman aturan itu. Sebab, sebelum proyek berlangsung, beberapa orang ahli hukum telah melakukan konsultasi dengan aparat pemerintah di Kementerian Dalam Negeri. "Silakan kerja karena tidak ada aturan yang menyatakan harus mengajukan permohonan izin ke gubernur, sebab lokasi pekerjaan di Kabupaten Minahasa," ujarnya.

Wenny menyesalkan dengan sikap pemerintah yang seakan menghambat kegiatan investasi di Sulawesi Utara. Padahal, berbagai persyaratan hingga penandatangan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa telah dilakukan berdasarkan aturan."Kalau sampai dihentikan tanpa berdasarkan aturan yang jelas, kami akan menempuh jalur PTUN," paparnya.

Soalnya, nilai investasi yang telah terserap untuk kegiatan penimbunan Pantai Kalasey jumlahnya tidak sedikit. Wenny memperhitungkan, total nilai investasi hingga proyek ini selesai mencapai Rp 250 miliar. Selain bisnis, sasaran dari reklamasi ini juga membantu pemerintah membuka lapangan kerja baru.

"Kalau alasan proyek ini terjadi kerusakan terumbu karang yang mana. Sudah disurvei lokasi terubu karang jaraknya jauh. Proyek ini ramah lingkungan, tetapi saya heran kenapa kegiatan reklamasi pantai di lokasi lain di wilayah Kota Manado tidak ditegur seperti ini. Janganlah terlalu bersikap arogan," tegasnya.

Sementara itu, surat Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang memerintahkan pemberhentian reklamasi Pantai Kalasey, dimintakan ke Bupati Minahasa segera menghentikan pelaksanaan kegiatan reklamasi sambil memenuhi mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat itu pun meminta kegiatan reklamasi wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Luas lahan yang akan direklamasi 3 hektare, jadi tidak perlu amdal, kecuali di atas 25 hektare lahan. Persyaratan yang perlu kami lengkapi, yakni usaha pengelolaan lingkungan hidup dan usaha pengendalian lingkungan hidup. Itu sudah kami peroleh," jelas Wenny.

sumber: www.mediaindonesia.com

Komplotan Maling Asal Sidoarjo Diciduk di Manado

Kepolisian Sektor (Polsek) Urban Wenang membongkar sindikat pencuri asal Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka adalah HBW alias budi (46), S alias Maryono (42), SA alias Saiful (46), Y alias Yudi (38), J alias Jun (30) dan S alias Sulaiman (42).

HBW diciduk tim buru sergap di pertokoan ITC, sisanya dibekuk di Pangkalan Operasi angkutan di Jalan Kartini, ketika hendak berangkat ke Provinsi Gorontalo.

Sindikat itu terbongkar ketika menjalankan aksinya mencuri kamera di pertokoan ITC Manado, Jumat (22/1/2011) sekitar 19.00 wita. Modus operandinya, pelaku mengalihkan perhatian penjual, kemudian anggota lain mencuri barang. Aksi ini ketahuan setelah ada seorang pengunjung toko melihat.

Mereka langsung berpencar namun satu di antaranya bernama Budi, tertangkap pengunjung, sisanya berhasil melarikan diri. Tak berlangsung lama, satu jam berikutnya, ke lima pelaku berhasil diciduk.

Pelaku tertangkap bersama barang bukti 2 buah Kamera merek Canon EOS 7D dan Nikon D90 bernilai total Rp 26 juta. Berbagai jenis voucher pulsa bernilai Rp 19 juta 800 ribu. Dua ponsel Nokia jenis C7 dan C8.Turut diamankan juga satu kartu pengenal wartawan milik tersangka Maryono

Kapolsek Urban Wenang, Kompol Driyano Ibrahim membenarkan jajarannya berhasil membekuk sindikat pencurian. "Awalnya hanya seorang, setelah dikembangkan lima kawanannya berhasil dibekuk. Ditemukan juga ada ID card wartawan. Kami menduga ini dijadikan alat untuk memudahkan akses pencurian," katanya.

sumber: www.kompas.com

SULUT Butuh Alat Detektor Kemabukan

Upaya penerapan peraturan daerah tentang minuman keras untuk menekan kriminalitas akan sia-sia jika tidak dilengkapi dengan detektor kemabukan atau alat tes alkohol dalam tubuh seseorang.

Hal ini yang menjadi kendala realisasi perda yang kini mencuat lagi di DPRD Sulawesi Utara. Demikian dikatakan tokoh masyarakat Sulut, Billy Johanes, Jumat (21/1/2011).

"Seingat saya, pada era Kapolda Eral Dotulung pernah diterapkan perda mabuk ini dan bahkan beliau sempat ke Amerika Serikat untuk mengecek berapa harga alat tes alkohol, dan ternyata cukup mahal sehingga penerapan perda mabuk tersebut tidak jadi terlaksana," ujarnya.

Menurut Johanes, untuk menindak pelaku atau orang yang mabuk, harus ada alat ukur. Alat ukur untuk melihat standar kadar alkohol sebab orang minum alkohol berbeda-beda, ada yang baru setengah gelas sudah mabuk, ada yang sudah satu botol belum mabuk.

Jika tidak, menurut Johanes, perda miras bisa menjadi "perda banci". "Keberhasilan polisi menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas tahun 2010 bukan disebabkan penerapan perda miras tetapi keberhasilan ini akibat Operasi Pekat, Paleosan, dan Operasi Lilin yang secara serentak mulai dari polda, polres, sampai polsek," ungkapnya.

Operasi rutin kepolisian adalah cara yang efektif dibandingkan keberadaan perda miras ataupun perda mabuk. Kata Johanes, jika ada operasi rutin kepolisian, tidak akan ada peluang untuk warga melakukan acara minum miras di tepi-tepi jalan ataupun di warung-warung.

Namun, perlu dipikirkan solusi agar pembuat Cap Tikus tidak kehilangan pekerjaan. Jika perda miras harus ada, itu harus disesuaikan dengan kepentingan petani Cap Tikus.

"Saran saya, sebaiknya pihak polisi membiarkan atau mengizinkan miras jenis Cap Tikus beredar di luar daerah karena harganya lebih baik dan supaya harga Cap Tikus tidak dikendalikan oleh pabrik yang selama ini hanya dibayar dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 7.000 rupiah untuk kadar alkohol 30 persen," ungkap Johanes.

Terpisah, belum lama ini Kapolda Sulut Brigjen (Pol) Carlo Brix Tewu mengatakan bahwa Polda Sulut sedang melakukan penelitian terkait keberadaan miras, khususnya jenis Cap Tikus. Penelitian dan pengkajian ini dilakukan untuk menertibkan penggemar Cap Tikus, yang menjadi pemicu berbagai kejahatan tanpa "membunuh" mata pencarian warga yang berprofesi sebagai petani Cap Tikus.

sumber: www.kompas.com

BKP Provinsi SULUT Wajibkan Pegawai Tidak Makan Nasi Setiap Jumat

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara mewajibkan pegawainya sehari tidak makan beras dalam upaya memotivasi masyarakat mengurangi konsumsi beras.
"Tahap pertama ini baru sebatas seluruh pegawai di jajaran BKP yang diwajibkan setiap hari Jumat tidak makan beras," kata Kepala BKP Sulut F Kaunang di Manado, Sabtu (22/1/2011).

Ia mengatakan, setiap Jumat para pegawai tersebut diminta mengonsumsi bahan pangan alternatif beras, terutama ubi dan jagung serta sayuran. Dengan belajar tidak makan beras, kata Kaunang, hal itu diharapkan diikuti masyarakat umum untuk mulai mengurangi konsumsi beras yang tercatat tertinggi di dunia.

"Konsumsi beras masyarakat Sulut saat ini mencapai 139,15 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut jauh melampaui konsumsi beras masyarakat dunia yang hanya berkisar 56,9 persen," kata Kaunang.

Pemakaian beras terlalu tinggi, kata Kaunang, menjadi salah satu ancaman di tengah kekhawatiran krisis pangan merambah hingga ke Sulut. Ia mengatakan, masyarakat Sulut menghadapi ancaman besar bila produksi beras berkurang. Karena itu, pemerintah daerah meminta masyarakat daerah ini mulai berani mengubah pola makan.

"Mengubah pola makan dimulai dari jajaran BKP. Diharapkan nantinya masyarakat melihatnya secara positif," kata Kaunang.

Mengonsumsi jenis pangan alternatif beras, seperti ubi dan jagung, dari sisi biaya lebih menguntungkan sebab harganya jauh lebih murah ketimbang beras. Mengubah pola makan, lanjut dia, harus dibiasakan dari sekarang. Bila sebelumnya makan nasi dua hingga tiga kali sehari, hal itu dikurangi menjadi hanya satu kali. Bila kebiasaan ini terus dilakukan, secara perlahan akan terbiasa.

Kaunang mengatakan, sampai Januari 2011 ini, ketersediaan beras masyarakat Sulut memang masih cukup tersedia, tetapi ke depan harus diantisipasi dengan kesiapan masyarakat mengubah pola makan.

sumber: www.kompas.com

Pengacara Gayus, Tak Percaya Lagi kepada Aparat

Adnan Buyung Nasution, pengacara Gayus Halomoan Tambunan, mengaku sudah tak percaya kepada aparat penegak hukum, entah itu Kepolisian, Kejaksaan, atau Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. "Satgas, Kepolisian, Kejaksaan, semuanya kotor. Semuanya rekayasa. Nggak ada kebenaran sejati. Kita masyarakat dibohongin semuanya. Kita ditipu. Baik penyidik, penuntut, Satgas, juga ikut terlibat," kata Buyung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1).


Rekayasa itu, kata Buyung, juga terlihat pada kasus paspor palsu Gayus, yang disutradarai agen rahasia Amerika Serikat, CIA. Buyung menganggap kasus paspor sengaja digulirkan agar Gayus tampak sebagai penjahat besar. "Itu permainan intelijen yang kotor," tudingnya. Mengenai paspor Guyana yang diduga akan digunakan Gayus dan istrinya untuk menghilangkan identitas, Buyung mengatakan Gayus sudah membantahnya. Menurutnya, itu bisa saja rekayasa untuk menambah berat vonis Gayus. Kan sebenarnya kalau Gayus mau lari, dia bisa saja lari. Tapi kan dia balik lagi, balik lagi. Kenapa Denny (Indrayana) baru sekarang bilang kalau Gayus mau melarikan diri? Ini Cuma rekayasa yang menipu masyarakat semua," kata dia.


sumber: www.mdopost.com

Gayus Jadi Teman Epe Main Pingpong

Terdakwa mafia pajak yang bikin heboh tanah air, Gayus Tambunan, ternyata ditempatkan di sel rumah tahanan (rutan) Cipinang yang bersebelah dengan ‘kamar’ Walikota Tomohon nonaktif, Jefferson ‘Epe’ Rumajar SE. Tak heran keduanya jadi akrab dan sering ngobrol satu sama lainnya jika ada kesempatan seperti dilansir Harian Komentar baru-baru ini. 

“Kami bahkan tiap paginya sering olahraga bersama bermain pingpong (tennis meja, red),’’ aku Epe yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor terkait dugaan kasus korupsi APBD Tomohon. Epe yang sempat menjadi sensasi di tingkat nasional seiring pelantikannya di Kantor Kemendagri sebagai walikota dan kemudian melakukan pelantikan pejabat Kota Tomohon di rutan Cipinang mengatakan, dirinya dengan Gayus cepat akrab karena sama-sama memiliki kesamaan, yakni belum pernah dihukum sebelumnya. 

Meski sering ngobrol bersama, namun keduanya menghindari untuk saling menyentil soal kasus yang sedang dihadapi masing-masing. Menurut Epe, umumnya pembicaraan antara dirinya dengan Gayus, terkait hobi, asal dan soal selera makanan. Seperti diketahui, Gayus yang berdarah Batak juga memiliki selera makanan yang tidak berbeda jauh dengan warga Sulut, aku Epe. 

Gayus yang baru saja divonis tujuh tahun penjara oleh hakim terkait kasus mafia pajaknya, mengaku kepada Epe, bahwa dirinya belum pernah menginjakkan kaki di Sulut, khususnya Kota Tomohon. Oleh sebab itu, dia ingin mengunjungi Tomohon suatu waktu jika memungkinkan. Sedangkan ketika ditanyai apakah Gayus sempat memberikannya kado saat merayakan ulang tahun tanggal 20 Januari lalu, Epe mengaku tidak. 

Gayus bersama Anggodo Widjoyo serta Jimmy Rimba Rogi, sebagai sesama penghuni Rutan Cipinang, hanya menyalami dan menyatakan selamat umur panjang waktu itu. Sedangkan soal kasusnya, Epe sendiri tetap yakin bahwa ada rekayasa dan itu akan terungkap lewat fakta-fakta persidangan. “Saya yakin dalam persidangan nanti, akan terungkap siapa aktor yang sesungguhnya,’’ aku walikota pilihan rakyat Tomohon dua periode ini.


sumber: www.hariankomentar.com

HUT Epe di Cipinang Dihadiri Gayus

Peringatan hari jadi ke-45 Walikota nonaktif Tomohon, Jefferson ‘Epe’ Rumajar yang berlangsung sederhana di Rutan Cipinang kemarin (20/01), memberi kesan tersendiri bagi suami Jeanne Montolalu ini. 

Pasalnya, selain dihadiri keluarga dekat, turut hadir sejumlah ‘tamu spesial’ sesama penghuni Cipinang, seperti Gayus Tambunan yang baru saja menerima vonis tujuh tahun penjara, serta Anggodo Widjoyo. 

Tak ketinggalan mantan Walikota Manado, Jimmy Rimba Rogi yang ikut menyemarakkan suasana. “Saya merasa bersyukur pada Tuhan Yesus karena Ia masih menyertai saya, bahkan menambahkan usia setahun lagi. Ini merupakan anugerah yang luar biasa,” ucap Epe seperti dilansir Harian Komentar, kemarin. Ditambahkannya, peringatan hari jadinya ini juga memberi kesan tersendiri, karena baru pertama kali diperingati di rutan Cipinang.

“Saya tetap bersyukur kaena Tuhan Yesus pasti punya rencana yang indah buat saya serta keluarga,” tutupnya. Se-lain keluarga termasuk anak-anak, tampak juga sejumlah penghuni Cipinang lainnya serta petugas sipir turut merasakan sukacita atas peringatan hari jadi orang yang terpilih kedua kali menjadi Walikota Tomohon. 

Secara terpisah, dari Kota Tomohon, Rapat paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Kamis (20/01) kemarin, menyisakan cerita menarik. Pasalnya, sebelum paripurna tersebut ditutup oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Andy R Sengkey, seluruh legislator dan pejabat eksekutif yang hadir menyempatkan diri melakukan doa bersama untuk Epe terkait HUTnya ke- 45. 

Kejadian menarik itu diawali interupsi salah satu personel Fraksi Partai Golkar, Jeffry F Motoh. Interupsi yang hampir terlambat itu, spontan memunculkan tanda tanya dari para peserta rapat paripurna. 

Begitu Ketua DPRD Tomohon Andy Sengkey memberikan kesempatan, Motoh pun langsung mengingatkan bahwa 20 Januari merupakan HUT Walikota Tomohon non-aktif Jefferson ‘Epe’ Rumajar. Untuk itu, sebagai bentuk kebersamaan, Motoh mengajak seluruh peserta paripurna untuk berdoa buat Epe. “Agar di HUT ke-45, Tuhan memberikan kekuatan bahkan kemampuan kepada pak Rumajar untuk melewati proses hukum yang tengah dihadapi. Saya mohon Ketua FPG Hofny Kalalo memimpin doa,” tutur Motoh.

Mendengar permintaan tersebut, Sengkey pun langsung menyetujuinya. “Karena sudah ada staf sekretariat DPRD yang akan memimpin doa, maka tidak perlu oleh Ketua Fraksi Golkar,” jawab Sengkey sembari mengatakan bahwa perhatian Motoh terhadap Epe patut dihargai.


sumber: www.hariankomentar.com

SHS Sukses Undang Menteri Pariwisata se-ASEAN

Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) tak kenal lelah berjuang demi masa depan Sulawesi Utara. Semangat pria enerjik ini tak pernah surut untuk berbuat yang terbaik bagi daerah ini. Warga Sulut selalu dibuat penasaran dan bertanya-tanya, "Gebrakan apa lagi yang akan dibuat Sarundajang?"

Tak ada istilah berpuas diri. Setelah sukses melaksanakan misi ke Jepang untuk mempresentasikan kesiapan Sulut menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DIREX) bulan Maret nanti, Kamis (19/1) tadi malam SHS kembali sukses mengundang seluruh Menteri Pariwisata se-ASEAN ke Sulut. Seluruh menteri pariwisata yang tersebar Asia Tenggara, dipastikan datang ke Sulut setelah Gubernur SH Sarundajang, tadi malam, menerima Pataka sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum (ATF) tahun berikutnya. SHS menerima pataka itu pada penutupan ATF yang dilaksanakan di Phnom Pehn, Kamboja.

"Kami diberikan kesempatan selama setahun untuk melakukan berbagai persiapan. Karena ASEAN Tourism Forum akan dilaksanakan mulai 9 hingga 15 Januari 2012," ujar Gubernur saat dihubungi wartawan, tadi malam. Dijelaskan SHS, event yang sangat prestisius ini akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dari seluruh negara ASEAN dan tiga anggota negara non-ASEAN yaitu Korea, Jepang, dan China. Akan ikut juga para stakeholder pariwisata, sehingga diperkirakan jumlah peserta dari luar negeri nantinya sebanyak kurang lebih 2.000 orang yang belum termasuk dengan tamu dari dalam Indonesia sendiri.

"Estimasi total jumlah tamu baik dari domestik maupun manca negara akan seperti penyelenggaraan WOC yaitu sebesar 5.000 peserta," ujar SHS. Sebelum itu, seperti dilaporkan Helen Tjakra, tadi malam secara resmi Sulut dinyatakan sebagai tuan rumah ATF 2012 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9-15 Januari 2012. Hal itu ditandai dengan penyerahan Pataka ATF dari Menteri Pariwisata Kamboja kepada Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia dan kemudian langsung diserahterimakan kepada Gubernur Sulawesi Utara. Penyerahan itu disaksikan oleh Dirjen Pemasaran KemBudPar dan Duta Besar Republik Indonesia di Kamboja. Hadir juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut serta para pelaku pariwisata Sulut seperti: Grand Kawanua, Peninsula Hotel, Rainbow Tours & Travel, dan juga Mapanget Travel. Seller dari event ini umumnya adalah negara ASEAN plus Korea, Jepang, dan China (13 negara). Sedangkan buyer berasal dari seluruh dunia. Diperkirakan minimal 400 booth yang akan terjual pada TRAVEX ATF 2012. Kegiatan penyerahan pataka ini sendiri diselenggarakan pada Indonesia Night yang didahului sambutan Menbudpar RI dan diisi dengan tari-tarian oleh Blocking Model sebanyak lima tari-tarian yaitu Tari Rame-rame, Tari Pisok, Tari Mangael, Tari Tetengkoren, dan Tari Katrili. Setelah penyerahan Pataka, Menteri Pariwisata, Dubes RI, Gubernur Sulut, dan Dirjen Pemasaran secara bersamaan memukul tetengkoren, yang dibawa langsung dari Manado. Dalam acara ini juga diisi oleh musik Kolintang yang menampilkan lagu-lagu daerah Sulut.

Lokasi kegiatannya dilaksanakan di hotel Sofitel Phnom Penh, yang merupakan hotel terbaru dan termegah di kota Phnom Penh. Hidangan Penutup dari acara Indonesian Night ini disajikan Klapertaart khas Manado, dimana resepnya dikirim dari Novotel Manado dan dinikmati oleh kurang lebih 1.200 tamu sambil menyaksikan pemutaran slideshow potensi pariwisata Sulut.

sumber: www.mdopost.co.id

Pemkot Tomohon Alokasikan Rp. 10 M Bayar Hutang

Pemerintah Kota Tomohon mengalokasikan dana sebesar Rp 10 Miliar dalam APBD 2011 untuk membayar hutang kepada pihak ketiga yang berjumlah sekitar RP 37 Miliar. Adanya alokasi dana ini terungkap saat pembahasan KUA-PPAS antara badan anggaran (banggar) DPRD dengan TAPD pemerintah di ruang paripurna, Rabu (19/1).

Badan anggaran yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Andy Sengkey menemukan selisih sekitar Rp 11 Miliar, setelah menjumlahkan estimasi antara penerimaan pendapatan berjumlah sekitar Rp 235 Miliar dengan belanja daerah Rp 223 Miliar.

Marthen Manopo, Wakil Ketua DPRD yang hadir dalam pembahasan tersebut tak setuju dengan rencana pemerintah menganggarkan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk membayar hutang. Sebab, dari hasil konsultasi ke Jakarta belum ada dasar hukum jelas yanng mengatur pembayaran hutang lewat dana APBD. "Hutang pemerintah tidak bisa dibnayar dengan dana APBD, jadi tak bisa dilakukan sebelum ada payung hukumnya," tegasnya.

Joudi Moningka, anggota DPRD lainnya mengatakan perlu diperinci lebih jelas jumlah hutang dan pihak ketiga mana saja yang akan dibayarkan dari alokasi dana yang dianggarkan. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan pembayaran yang bisa berakibat pada persoalan hukum.

Sedangkan Andy sendiri tak mempersoalkan dialokasikannya dana membayar hutang dalam APBD. Sebab, tak mungkin dibayarkan jika tak dianggarkan.

Ervins Liuw, Ketua TPAD Pemerintah Kota Tomohon mengungkapkan telah berkonsultasi ke Depdagri, Kementrian Keuangan dan BPK terkait pembayaran hutang dimaksud meski hanya lisan. "Hutang bisa dibayar lewat Pos pembiayaan dalam APBD," jelasnya.

Meski begitu menurutnya pembayaran hutang tak bisa langsung direalisasikan sebab dibutuhkan aturan pendukung tertulis.


sumber: www.tribunmanado.co.id

BNPB RI Genjot Persiapan ARF-DiREX

Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DIREX), sebuah even latihan bersama penanggulangan bencana tingkat internasional yang diikuti 27 Negara plus Negara Uni Eropa, digenjot persiapannya secara khusus oleh Pemerintah Pusat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (BNPB) RI datang ke Sulut. Kepala Biro Hukum BNPB RI Dewina Nasution SH MSi melakukan koordinasi sekitar 76 peserta dari seluruh SKPD Sulut yang terkait dalam kegiatan ini.

Dewina memberikan penjelasan tentang prosedur masuk keluar orang, barang dan peralatan termasuk hewan yang akan dilibatkan dalam even tersebut. "Dana pusat sebesar Rp 10 miliar namun nanti juga ada dana sharing dari instansi terkait," ujarnya.

Dewina mengaku belum bisa menjelaskan total anggatan yang dibutuhkan, karena hingga saat ini masih dikalkulasikan.

"Kami juga sementara hitung personilnya berapa, biaya konsumsi dan sebagainy," kata Dewina. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, Hoyke Makarawung menambahkan, selain digelontorkan dana pusat even ini juga mendapat bantuan dari Jepang, sedangkan dana dari instansinya sebesar Rp 2 miliar.

"Indonesia dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki posisi geografis, pengalaman penyelenggaraan even internasional dan faktor kepemimpinan," kata Makarawung.

Lokasi ARF DIREX mengambil lokasi Pulau Bunaken, Mantehage, Siladen, Wori, Minaesa, Kimabajo dan sepanjang kawasan Megamal hingga Blue Banter.

sumber: www.tribunmanado.co.id

Harga Cabe di Tomohon Tembus 70 ribu per kilo

Tomohon – Cabe Rawit walaupun bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat di Tomohon, ternyata harganya melambung dari Rp 40 Ribu per Kilgram pada Desember 2010, kini menjadi Rp 70 ribu per Kilogram.

Kenaikan harga yang cukup fantastis ini menurut sejumlah pedagang yang ditemui di Pasar Tomohon, dipengaruhi pasokan Cabe Rawit dari petani yang berkurang diakibatkan tanaman Cabe banyak yang kurang menghasilkan akibat tingginya curah hujan saat ini.

”Mungkin karena di seluruh daerah banyak hujan, sehingga buahnya banyak yang jatuh sebelum dipanen,” ungkap Ibu Martha, penjual rempah-rempah strategis seperti cabe, bawang dan tomat kepada manadotoday.

Selanjutnya Martha menyebutkan, biasanya sejumlah daerah penghasil Cabe baik lokal maupun antar pulau tak pernah menurunkan pasokannya, namun yang terjadi saat ini justru beberapa daerah penghasil tak mengirimkan pasokannya. “Saat ini ada beberapa daerah pemasok seperti Gorontalo, Surabaya serta lokal Tomohon seperti daerah Woloan dan sekitarnya sedikit mengirim pasokan Cabe,” ungkap Martha.

Kabag Perekonomian Setdakot Tomohon Jemmy Supit SE ketika dimintai tanggapan membenarkan kondisi tersebut.
”Ya, dari pantauan kami di lapangan, stok cabe agak kurang. Ino disebabkan banyaknya buah yang jatuh sebelum panen karena banyak turun hujan,” tukasnya.

sumber: www.manadotoday.com