Jatah BBM Bersubsidi Bakal Habis

Akhir tahun masih 23 hari lagi, namun tingginya konsumsi membuat jatah BBM subsidi tahun ini diperkirakan bakal habis dalam hitungan dua pekan lagi. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan, dengan tren konsumsi harian BBM subsidi saat ini, maka kuota BBM subsidi yang sebesar 40,49 juta kiloliter (kl) tidak akan cukup hingga akhir tahun. "Kelihatannya akan habis di minggu ke-3 Desember," ujarnya, kemarin.

Karena itu, agar masyarakat masih bisa menikmati pasokan BBM subsidi hingga akhir tahun ini, maka pemerintah akan segera mengajukan tambahan kuota sebesar 500 ribu sampai 1 juta kilo liter (KL). "Nanti akan segera dibahas dengan DPR," katanya.

Imbas menipisnya jatah BBM subsidi saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang berada di luar Jawa. Pasalnya, Pertamina selaku penyalur BBM subsidi menerapkan sistem ketat dalam distribusi BBM subsidi.

"Pertamina ini kan hanya menyalurkan, kuotanya sudah ditentukan oleh pemerintah dan DPR dalam APBN. Jadi, kalau konsumsi BBM subsidi di suatu daerah sangat tinggi dan melampaui kuota, ya kami terpaksa membatasi," ujar VP Komunikasi PT Pertamina Mochamad Harun.

Dia mengakui, secara nasional, rata-rata konsumsi BBM subsidi sudah melampaui kuota bulanan yang ditetapkan. Akibatnya, menjelang akhir tahun, Pertamina memperketat penyaluran agar volume BBM bersubsidi tidak membengkak dan melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN. "Terutama untuk Premium dan Solar, sudah melampaui kuota," katanya.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan, Premium menjadi jenis BBM dengan konsumsi paling tinggi yang melampaui kuota. Sepanjang Januari-Oktober 2011, konsumsi Premium tercatat sebesar 21,02 juta kiloliter (KL) atau 103,8 persen dari jatah Januari-Oktober. Sehingga, sampai akhir tahun nanti, jatah Premium subsidi tinggal 14,33 persen dari total kuota 24,53 juta KL.

Adapun Solar, konsumsinya mencapai 11,94 juta kl atau 102,4 persen dari jatah Januari - Oktober. Hingga akhir tahun, jatah Solar subsidi tinggal 15,63 persen dari total kuota 14,15 juta KL. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, salah satu faktor membengkaknya konsumsi BBM subsidi, terutama jenis Premium dan Solar, adalah laju pertambahan jumlah kendaraan bermotor. "Kenaikan jumlah kendaraan bermotor memang signifikan," ujarnya.

Pengamat Migas yang juga Direktur Eksekutif Pri Agung Rakhmanto memperkirakan, tanpa pengetatan penyaluran, maka kuota BBM subsidi tahun ini akan jebol. "Kemungkinan bisa 1,5 juta KL di atas kuota," katanya.

Menurut Pri Agung, bobolnya konsumsi BBM subsidi merupakan akibat dari lambannya pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pengendalian BBM. "Pemerintah tidak berani menaikkan harga, sedangkan program pembatasan BBM juga maju mundur tidak ada kejelasan," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII yang juga Anggota Badan Anggaran DPR Satya W Yudha mengatakan, jebolnya kuota BBM bersubsidi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. "Janganlah pemerintah itu selalu ribut soal kuota BBM tiap akhir tahun. Sebab, kejadian seperti terus berulang setiap tahun," ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam.

Menurut Satya, berdasar data yang diperolehnya dari Pertamina, sebenarnya kuota BBM subsidi bahkan sudah habis sekitar akhir November atau awal Desember ini. "Sebab, ada kebijakan bahwa selama Sea Games, pasokan BBM harus aman," katanya.

Dengan demikian, berdasar kalkulasi Satya, maka tambahan kuota BBM yang akan diajukan pemerintah bakal melampaui 1 juta KL. Hitungannya, untuk menutup konsumsi BBM selama Desember sebesar 3,4 juta kl dan kekurangan sebesar 1,6 juta KL, sehingga totalnya butuh 5 juta KL. "Artinya, anggaran subsidi harus ditambah Rp 10 triliun," ucapnya.

Satya menyebut, karena menyangkut anggaran, maka usulan tambahan kuota akan dibahas terlebih dahulu oleh Badan Anggaran DPR. Menurut Satya, pemerintah bisa saja menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari APBN-P 2011 untuk menutup kebutuhan tambahan kuota BBM.

Namun, lanjut dia, hal itu akan berimbas negatif karena anggaran yang mestinya dibelanjakan untuk kegiatan produktif harus dialihkan untuk membayar subsidi. "Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terus terulang setiap tahun. Jika pemerintah ingin menjalankan program pembatasan BBM ya harus segera dilakukan, jangan maju mundur terus," paparnya.

sumber: ManadoPost

1 Januari 2012 Stop Minyak Tanah Subsidi

Antri Minyak Tanah (cybersulut.com)

Aspirasi warga Sulut kepada PT Pertamina akhirnya dikabulkan. Warga Sulut, khususnya yang merayakan Hari Natal 25 Desember dan Tahun Baru masih bisa membeli minyak tanah (MT) dengan harga subsidi.

Pasalnya, Pertamina pusat setuju penghentian penjualan minyak tanah (MT) bersubsidi, dilakukan secara menyeluruh setelah Desember 2011. Pertamina Manado diminta memberlakukan penghentian MT subsidi pada 31 Januari 2012.

Kepastian tersebut disampaikan Kantor Pertamina Sales Area Manado, setelah menerima jawaban dari Pertamina Makasar , pada Jumat (11/11). ‘’Kami telah menerima surat elektronik dari Pertamina Makasar, yang setuju penundaan hingga 31 Januari tahun depan,’’kata Sales Representatif Pertamina Manado Timotius Dwi Krsitanto saat rapat dengan Pemprov Sulut Senin (14/11).

Namun,kata Kris di hadapan Karo Ekonomi Setprov Sulut, Dr Adri Manengkey dan pengurus Hiswana Migas Sulut, penundaan penghentian MT subsidi, tak bisa anulir pengurangan kuota MT subsidi.

Daerah yang telah dipangkas kuota 30 persen atau 80 persen tetap mengacu pada kuota setelah pengurangan. “Ketika program konversi minyak tanah ke elpiji ini sudah berlangsung hingga capaian 80 persen, semisal  di Kota Tomohon, kami hanya akan memberlakukan sesuai persentase itu. Dan tidak akan balik ke 30 persen lagi,’’ujarnya.

Untuk Kota Manado sendiri, konversi minyak tanah ke gas sudah mencapai 50 %, sehingga kuota MT subsidi sudah dipangkas sekira 50 persen dari kuota 2.880 Kiloliter (Kl) per bulan. Pemangkasan ini mengakibatkan krisis MT bersubsidi di Sulut makin parah. Selain langka, 1.157 pangkalan di 15 kabupaten/kota diduga bersekongkol menjual MT subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pantauan di Manado, ratusan pangkalan MT memaksa semua warga membeli dengan harga Rp4.000 per liter untuk ukuran gallon kecil, dan mematok Rp5.000 per liter untuk gallon ukuran besar.

Di Pangkalan MT milik Ramon Abdullah di Kelurahan Maasing, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, warga dipaksa membayar dengan harga Rp4.000 per liter. Begitu pun di Kelurahan Ternate Tanjung, warga dipaksa membeli dengan harga Rp4.000 per botol.

Beruntung, Pertamina melakukan inspeksi mendadak di pangkalan dekat pesisir pantai Maasing. Setelah kepergok Pertamina, pemilik pangkalan menjual kembali dengan HET.‘’Kalau gallon basar orang pangkalan jual 5.000 per liter. Alasan mereka harga lima ribu karena memaksa membeli di atas 5 liter,’’kata staf Pertamina yang diaminkan warga Maasing.

Yang menyedihkan, di salah satu warung pengecer MT di Pasar Karombasan, harga MT subsidi dilepas dengan harga Rp20.000 per liter. ‘’Saya dipaksa membeli dengan 20 ribu per liter di Karombasan,’’kata Sutami Hasan ,warga Wanea.

Karo Ekonomi Setprov Sulut Dr Adri Manengkey menegaskan pangkalan harus menjual HET. Misalnya di Manado HET berkisar Rp3.000/liter, pangkalan tak bisa menjual di atasnya.  Seandainya ada pangkalan menjual MT di atas HET, pemerintah pasti akan menjatuhkan sanksi.

“Kami sudah membentuk tim pengawas dari pemerintah provinsi untuk mengawasi agen atau pangkalan minyak tanah yang melakukan permainan harga,” ungkap Adry Manengkey sambil menambahkan.

 “Kami juga memintakan kepada aparat berwenang seperti Lurah maupun camat agar ada semacam kartu pengendali, sehingga tidak ada warga yang membeli dalam jumlah yang cukup banyak,” tambah Manengkey.

Pertamina Manado memberi jawaban serupa. Jika kedapatan pangkalan menjual di atas HET, sanksi tegas akan diberikan. “Silahkan laporkan ke Pertamina jika ada pangkalan yang nakal, dan kami akan menindaklanjutinya secara tegas,” ujar Dwi Krsitanto.

Menurutnya, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang disepakati Pertamina dan pemerintah daerah (Pemda) tidak lebih dan tidak kurang dari Rp3 ribu per liter.Disinggung harga eceran yang naik hingga 300 % di tingkat pengecer, Kristanto mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan Pertamina.

“Pertamina hanya sampai di pangkalan saja, bukan di pengecer warung. Jika ada pengecer    yang melampaui harga pangkalan silahkan koordinasi dengan Pemda,” akunya. Kristanto juga mengatakan volume APBN Perubahan MT  se Sulut sekira 121,356 Kilo liter (Kl) pertahun, dan khusus Manado 47,455 kilo liter pertahunya.

Sementara itu, harga MT yang melonjak tajam di warung-warung menurut Ketua Himpunan Swasta Minyak dan Gas (Hiswana) DPC Manado,  James Saerang merupakan konsekuensi hukum bisnis.

Jika masyarakat hendak menjual kembali, maka konsekuensi harganya lebih mahal dibanding dibeli di pangkalan. ‘’Tetapi, jika lonjakan harga itu terjadi di pangkalan, maka akan ada tindakan tegas dari Pertamina, sebab Pertaminalah yang berhak untuk itu, “ tutur Saerang.

Kristanto menambahkan bahwa jika agen maupun pangkalan masih bertingkah menaikkan harga minyak tanah bersubsidi, maka resiko terburuk bisa sampai pada pemberhentian pasokan minyakn tanah di agen tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Widjajono Partowidagdo, diwawancarai usai berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  mengaku mengatasi krisis MT di daerah hanya dengan beralih ke elpiji.

"Ya, saran saya seperti itu, pakai elpiji," kata Widjajono. Alasannya, harga MT sangat mahal dan sangat besar beban pemerintah untuk mensubsidi. "Karena itu, sebaiknya masyarakat Sulut mulai membiasakan diri menggunakan elpiji ketimbang minyak tanah," ujarnya.

Ditanya solusi lain seperti penundaan penghentian subsidi MT dengan menormalkan kembali kuota MT, Widjajono hanya mengatakan, "Nanti kita bicara lagi. Saya masih ada rapat," imbuhnya, yang langsung menaiki kendaraannya dan meninggalkan gedung KPK.

Sebelumnya, Humas Pertamina Moch Harun ketika dihubungi wartawan koran ini mengatakan, dirinya sudah mengetahui banyaknya penolakan yang terjadi di Sulut terkait penghentian minyak tanah bersubsidi. "Ini kan program pemerintah, kalau diperintahkan kami laksanakan," ujarnya.

Menurutnya, permintaan penundaan dari gubernur akan diteruskan ke Kementerian ESDM, karena pemerintah yang berwenang bukan Pertamina. "Kami juga tidak ingin disalahkan," sebutnya.

Harun berharap ada pertimbangan dari pemerintah, sehingga keinginan masyarakat Sulut terpenuhi. "Kami hanya sebatas meneruskan permintaan itu ke pemerintah," terangnya.

Sementara itu, Dirjen Migas Evita Legowo ketika dihubungi terkait teknis rencana penghentian MT bersubsidi, belum bisa memberikan tanggapan. "Saya sedang berhaji. Jawabnya nanti aja ya," tulis Evita melalui pesan pendek kepada wartawan.

Sebelumnya Mahfud Nadyohantoro, SV LPG dan gas produksi Pertamina Manado mengaku  jumlah total keluarga yang telah menerima gas elpiji sekira 409.881 kepala keluarga (KK). “Dimulai dari bulan Mei sampai sekarang, dengan kota Manado sebagai pengguna terbanyaknya,’’ujarnya.

Dia menambahkan, Pertamina memberi alternative menjual elpiji tiga kilogram,lima kilogram dan 50 kilogram. Sedangkan harga elpiji tiga kilogram Rp15 ribu dengan penggunaan satu minggu,” paparnya.

sumber: www.manadopost.co.id