Pendeta Gugat Tifatul

MANADO – Sebelumnya Ketua Pdt Ny Meiva Salindeho-Lintang STh memperjuangkan aspirasi Komunitas Pemuda-Remaja Antar Gereja (Kompag), kini dengan persoalan sama personil lain kebagian tugas. Kali ini giliran para pendeta yang memprotes pernyataan kontroversi Menkominfo Tifatul sembiring.

Demo damai para pelayan Tuhan pada Rabu (23/6) kemarin, diterima lintas komisi, Jhon Dumais, Benny Rhamdani, Ben Alotia dan Farid Lauma.

Dikomandoi Ketua Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sulut dan Gorontalo, Pdt Hony Supit Sirapaji menyatakan suasana dan situasi Sulut yang kondusif karena tingkat tolerasi yang cukup tinggi serasa mulai ternoda dengan pernyataan yang melukai perasaan umat Nasrani. “Bagaimana jadinya negara kita, jika pejabat negara mengucapkan kata yang dapat memicu SARA,” ungkap Sirapanji.

Untuk itu aspirasi para hamba Tuhan ini meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Tifatul sebagai Menkominfo. “Ini sudah keterlaluan,” sambungnya.
Penegasan yang sama dikatakan Koordinator Lapangan Pdt Hanny Pantouw. Menurutnya prilaku Tifatul jelas menciderai kebersamaan dan keberagaman umat yang telah dijamin oleh UUD 45 dan Pancasila. “Tifatul tidak pantas menjabat Menkoninfo,” kata keduanya.

Lebih jauh katanya, pernyataan Tifatul dianggap sebagai sebuah pelecehan dan penistaan agama dan dapat berdampak pada kekacauan bangsa. “Apalagi yang menganalogikan kasus pornografi dengan karya keselamatan dan penyaliban Tuhan Yesus,” tuturnya.

Mereka pun menggingatkan pada para legislator serta pemprov untuk menindaklanjuti aspirasi ini, sebab jika tidak mereka bersama massa lebih besar akan turun berdemo lagi. “Tentunya kami akan mengajak semua umat bergama yang ada di Sulut untuk berdemo damai menyampaikan kepada publik betapa tingginya rasa toleransi antar umat beragama yang ada di Sulut,” janji para pendeta.

Aspirasi ini, mendapat respon dan dukungan dari para wakil rakyat Sario. Terbukti mereka menganggap pernyataan kontroversi itu amat tidaklah pantas diucapkan oleh seorang menteri.

Benny Rhamdani, yang juga Panglima Banser Sulut menilai pernyataan tersebut dilontarkan orang yang tidak cerdas, bodoh dan provokatif. “Dan yang sangat disesalkan adalah sikap pengecut dari pak Menteri yang hanya meminta maaf lewat situs jejaring sosial Twitter dan Facebook, seharusnya secara gentle pada publik,” tutur politisi FPDIP itu.

Jhon Dumais menambahkan pihaknya akan menyampaikan aspirasi pada Pemprov yang akan diteruskan ke presiden. “Tapi masyarakat jangan terpancing dan mengambil langkah langkah yang menjurus pada aksi-aksi anarkis,” harap politisi FPD ini.
sumber: www.mdopost.com