Menumpang perahu karet, Gubernur SH Sarundajang, Wakil Gubernur Djouhari Kansil, Kapolda Sulut Brigjen Pol Carlo Tewu, Rektor Unsrat Donald Rumokoy, dan sejumlah pejabat menyusuri sungai Tondano, dari Kairagi ke muara di kawasan Calaca.
Di sepanjang perjalanan, Jumat (4/11) dua pekan lalu, mereka disuguhi dengan bantaran sungai yang dipenuhi rumah yang membelakangi sungai. Sesekali tertangkap mata ada warga yang membuang sampah ke sungai.
Mereka yang menyaksikan hanya geleng-geleng kepala. “Kesadaran warga menjaga kebersihan sungai masih sangat rendah. Memilukan,” kata Gubernur diiyakan Kapolda. Mereka tercengang-cengang karena tak sejengkal pun pinggiran sungai yang tak bersampah.
Penelusuran sungai yang bantarannya paling ramai dengan pemukiman oleh pejabat penting di Sulut itu merupakan bagian awal dari Save Bunaken. Gerakan penyelamatan taman laut Bunaken itu digagas Polda Sulut. Ya, Polda Sulut, bukan pemerintah baik Provinsi Sulut atau Kota Manado yang meraup untung langsung dari nama besar Bunaken. Bukan pula Pemkab Minahasa, Minut, dan Minsel menerima ‘tampias’ dari kunjungan wisatawan.
Keseriusan ini terlihat dari komitmen pemerintah: eksekutif dan legislatif mengganggarkan dana penyelamatan obyek wisata yang jadi kata kunci daerah-daerah di Sulut—jika berpromosi ke luar daerah atau luar negeri.
“Ironis memang, kalau orang-orang di tempat berpromosi tidak mengenal daerahnya, pemerintah daerah itu pasti menyebut Bunaken. Karena memang Bunaken sudah sulit dilepas sebagai ikon Sulut,” ungkap Sintya, salah satu staf Tour and Travel di Manado.
Bila melihat alokasi dana dalam APBD, tak satu pun daerah, yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Laut Bunaken, menganggarkan khusus untuk penyelamatan Bunaken. Manado, misalnya, hanya menganggarkan Rp52 juta untuk gerakan Save Bunaken.
Itu pun nanti tahun depan. Tahun ini hanya promosi potensi wisata—salah satunya Bunaken—dalam iven-iven promosi daerah. “Kami sudah usulkan dalam RAPBD 2012. Itupun belum pasti apakah akan disetujui, atau bisa saja dikurangi,”ujar Peter Assa, Plt Kadis Parbud Manado.
Pemprov Sulut agak mendingan. Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun ini menganggarkan ‘sedikit’ dana yang terkait langsung dengan penyelamatan dan promosi Bunaken (lihat grafis).
Sedangkan Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB), mengelola langsung dana yang diraup dari karcis masuk Pulau Bunaken untuk konservasi Teluk Manado dan biaya patroli kawasan.
Minut, yang daerahnya paling dekat dengan Bunaken, dan juga ada beberapa sungai dari wilayahnya bermuara di kawasan taman laut, alokasi anggarannya tidak ada khusus untuk Bunaken. Yang ada hanya untuk promosi potensi pariwisata termasuk daerah pesisir dan kepulauan Minut.
“Untuk promosi pariwisata di Minut hanya sekitar 500 juta. Untuk menunjang Taman Laut Bunaken belum ada,” ungkap Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Minut Arnold Frederik. “Memang (anggaran) itu sangat kecil, dan itu sudah termasuk belanja promosi objek wisata,” tambah Kadisparbud Minut Ir Margaritha Rumokoi.
Bagaimana dengan Pemkab Minahasa? Sama. Tidak ada alokasi. Yang ada hanya dana perjalanan dinas Rp130 juta untuk promosi obyek wisata dan Rp400 juta khusus untuk promosi Festival Budaya Danau Tondano (Fesbudaton). Padahal, Minahasa menguasai wilayah Kalasey yang merupakan kawasan restoran seafood ternama di Sulut.
Di wilayah itu juga ada beberapa usaha diving centre. Minahasa juga berandil mengimpor sampah ke Teluk Manado karena beberapa sungai hulunya ada di Minahasa. Sedangkan Minsel, yang ujung wilayahnya di kawasan Wawontulap dan sekitarnya merupakan bagian dari Taman Nasional Bunaken, juga tak ada anggaran khusus untuk Bunaken.
Dan sekarang, gerakan Save Bunaken sudah dimulai Polda Sulut. Tidakkah pemerintah tergerak dan timbul rasa malu untuk ikut nimbrung menyelamatkan Bunaken, walaupun hanya lewat alokasi anggaran dalam APBD? Ditunggu aksinya.
Sumber: www.manadopost.co.id
No comments:
Post a Comment