Tahun Anggaran Segera Habis, Dana APBN Masih Tersisa 2T

Instansi penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulut pusing tujuh keliling. Betapa tidak, di sisa tahun anggaran yang tinggal satu setengah bulan ini, masih ada hampir Rp3 triliun dana yang harus habis dibelanjakan.

Sejumlah pengelola proyek di jajaran PU seperti Balai Pelaksana Jalan Nasional Manado mengaku, banyaknya paket dan besarnya anggaran proyek yang ditangani menyebabkan perlambatan realisasi. "Kontraktor yang kelimpungan juga. Soalnya, proyek-proyeknya beranggaran besar, sedangkan di Sulut masih kurang yang memenuhi kualifikasi," ungkap salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Jalan.

Dia mencontohkan proyek-proyek pembangunan sejumlah jalan di Bolmong Raya yang anggarannya lebih dari Rp200 miliar. Sebelumnya, wilayah Bolmong hanya mendapatkan anggaran kecil-kecil, tapi tahun ini menjadi tiba-tiba jumbo. "Teman-teman pengelola pasti juga kaget. Di satu sisi semua senang karena dapat dana besar, tapi jadi bingung menghabiskan anggarannya," ujar sumber.

Apalagi di APBN Perubahan baru-baru hampir semua Satker mendapat tambahan dana. "Yang jatah pertama saja belum tentu akan terserap, sudah ditambah lagi," katanya.

Sementara itu, di Bidang Cipta Karya PU Sulut juga ketambahan dana dari APBN Perubahan. Di Satker Air Minum saja, dari jatah awal hanya Rp60 miliar, dari APBN-P bertambah Rp30 miliar lebih.

Menurut Satker Air Minum William Walintukan, karena waktu sudah mepet, dananya hanya untuk perluasan jaringan pipa air bersih. "Tidak boleh membangun unit (pengelola air minum) baru karena makan waktu sampai empat bulan," katanya diiyakan Kadis PU JE Kenap.

Sangat wajar jika jajaran PU khawatir dengan serapan anggarannya. Sebab, data diperoleh, hingga 31 Oktober masih terparkir Rp836 miliar dari total alokasi Rp1,43 triliun. Sekadar diketahui, dari APBN-P jajaran PU—Balai Jalan, Balai Sungai, dan Satker di Cipta Karya—mendapat tambahan Rp300 miliar, dari sebelumnya di APBN 'hanya' Rp1,1 triliun.

Tapi, kata Kepala Satker Wilayah I Balai Jalan Ruddy Waani, posisi di Oktober masih terbilang rendah karena pekerjaan fisik juga realisasinya belum signifikan. Hal ini disebabkan proyek dimulai nanti di atas pertengahan tahun. "November dan Desember ini pasti realisasi anggarannya akan melejit jauh seiring dengan realisasi fisik yang akan hampir kelar," katanya.

Sementara itu, kedua terbesar penyumbang sisa anggaran adalah jajaran Kementerian Pendidikan—universitas-universitas negeri dan Diknas Sulut. Namun, sebelumnya Plt Kadis Diknas  Sulut Drs Star Wowor MSi mengatakan, pertengahan Desember lalu Diknas telah menyalurkan Rp61 miliar lebih untuk membayar 'utang' Diknas untuk curry over 2007-2010 dan selisih PP 11 untuk penambahan gaji 10 persen.

Yang juga mengkhawatirkan adalah realisasi belanja untuk kesehatan. Seperti tahun lalu, rendahnya serapan itu karena lambannya petunjuk teknis turun hingga kegiatan hanya jalan tidak sampai separuh.

Yang cukup memiriskan adalah anggaran yang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, anggaran untuk membangun infrastruktur listrik, termasuk jaringan listrik ke desa-desa, itu baru terealisasi Rp17,1 miliar dari alokasi Rp74 miliar.

Sedangkan untuk kepolisian, meski angkanya cukup besar, Rp64,65 miliar, tapi realisasinya proporsional karena sudah mencapai 85 persen. Yang sisa akan dibelanjakan dua bulan terakhir ini.

Rendahnya serapan ini bukan tak ada sanksi. Sebelumnya Ketua Badan Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis menyatakan akan memberikan sanksi penurunan jatah tahun depan kepada kementerian/lembaga yang serapannya rendah. "Harus ada konsekuensi. Dan juga perlua ada reward jika anggaran yang disediakan bisa terserap habis," tukasnya

"Kalau terus-terusan tidak terserap kan berarti ada yang salah dengan departemen itu, apakah menterinya tidak kerja atau memang stafnya. Lebih baik dikurangi saja (anggaran tahun berikut)," jelasnya.

Sumber: ManadoPost.co.id
------------------------
Sent by BlackBerry®