Jakarta - Presiden RI lewat Wakil Presiden Boediono, di Jakarta kemarin (27/07), memberikan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan kepada sejumlah daerah. Menariknya, untuk tingkat pemerintahan propinsi, Sulawesi Utara satu-satunya yang mendapatkan penghargaan WTP ini.
Menurut Boediono, anugerah penghargaan WTP merupakan harapan serta cita-cita pemerintah agar dapat diwujudkan di seluruh Indonesia. “Saya berharap di masa mendatang seluruh instansi serta pemerintah daerah dapat meraih opini WTP,” ucap Boediono dalam mengawali sambutan-nya.
Selain Pemprop Sulut, terdapat 12 kabupaten/kota lain-nya yang turut meraih penghargaan serupa, masing-masing Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Lhok Sumawe, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Sungai Penuh dan Kabupaten Tanah Datar.
Usai pelaksanaan kegiatan yang juga merupakan pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo yang langsung menggelar konperensi pers, menyatakan berbagai hal seputar remunerasi yang berujung pada peningkatan pendapatan atau take home pay bagi pegawai negeri sipil.
Dalam kesempatan itu Menkeu turut memberikan apresiasi kepada Sulut. Menurut Agus, saat ditanyakan harian ini tentang penghargaan keuangan bagi daerah, dirinya memberi apresiasi atas apa yang sudah dicapai Pemprop Sulut. “Saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang menerima WTP, khususnya Sulut yang merupakan satu-satunya propinsi. Moga-moga ini akan memotivasi pemerintah daerah lain,” tukas mantan Dirut Bank Mandiri ini.
Ia juga memastikan bahwa daerah yang berhasil dalam mengelola keuangan akan memperoleh rewards, berupa insentif anggaran bagi daerah tersebut. “Pasti ada, nanti insentif akan diberikan kepada daerah-daerah berpredikat WTP, termasuk Sulut,” tutur Agus lagi. Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang (SHS) sendiri saat dihubungi harian ini menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan bagi masyarakat Sulut.
“Ini buat rakyat Sulut,” tukas Sarundajang saat dihubungi via ponselnya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Keuangan Pemprop Sulut Praseno Hadi. Menurutnya predikat WTP dapat diraih pemprop Sulut karena adanya komitmen SHS untuk mengelola keuangan secara baik.
“Ini bisa diraih karena pak gubernur juga memiliki komitmen, kalau tidak siapapun karo keuangannya tidak mungkin terwujud,” tukas Praseno yang mengaku masih merupakan staf BPKP. Turut hadir juga dalam kegiatan yang digelar di Hotel Borobudur Intercontinental kemarin itu, Inspektorat Sulut J Karundeng dan Kepala Kantor Pemda Sulut Jakarta Ir Jemmy Kuhu.
Selain pemerintah daerah, sejumlah instansi pusat juga memperoleh penghargaan yang sama (WTP, red), di antaranya KPK, Mabes Polri, BNN, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi pemerintah lainnya.
Seperti diketahui, BPK hanya memberikan opini Wajar D-ngan Pengecualian (Qualified Opinion) kepada instansi atau pemerintah daerah yang diaudit. Beberapa daerah atau instansi yang laporan keuangannya dianggap mencurigakan biasanya mendapat opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). Opini terburuk adalah jika BPK Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). Masing-masing opini diberikan sesuai dengan kriteria tertentu yang ditemukan selama proses audit.
sumber: www.hariankomentar.com
No comments:
Post a Comment